 |
| Ketua KNPI NTB, KAMMI NTB, DPD GMNI NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan menggelar konferensi pers terkait dugaan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB dalam kampanye calon legislatif dan membocorkan rahasia perbankan, Minggu 11 Februari 2024 di Tuwa Kawa Mataram. |
Mataram, Garda Asakota.-
Sejumlah aktivis yang terdiri dari DPD Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) NTB, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) NTB, DPD
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) NTB dan Himmah Nahdlatul Wathan
menggelar konferensi pers terkait dugaan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) NTB dalam kampanye calon legislatif dan membocorkan rahasia perbankan.
Ketua KNPI NTB, Taufik Hidayat mengatakan ada temuan di
lapangan di mana dua oknum Caleg DPR RI dan DPRD NTB berkampanye membagikan
bantuan sosial (Bansos) berlogo OJK.
"Kisruh OJK menjadi viral di NTB. Dugaan OJK terlibat
politik praktis. Kami investigasi dari temuan lapangan pada 13 Januari 2024 ada
pembagian paket sembako. Kami ada bukti soal kupon. Di sana bertuliskan
OJK," kata Opik sapaan akrabnya di Mataram, Minggu, 11 Februari 2024.
OJK NTB dituding menggunakan dana FKIJK (Forum Komunikasi
Industri Jasa Keuangan) untuk berkampanye. Padahal dana tersebut diperuntukkan
untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat NTB. Terlebih lagi, NTB saat
ini masuk nomor satu sebagai daerah dengan kredit macet Pinjol terbesar di
Indonesia.
"Kedua, soal dana FKIJK. Dana ini harus dipergunakan ke
tempat semestinya agar masyarakat terhindar dari rentenir dan Pinjol. Warga
dapat edukasi literasi keuangan. Faktanya beberapa caleg dari partai seolah
difasilitasi OJK," ujarnya.
Sebagai informasi, dana FKIJK berasal dari jasa keuangan
seperti perbankan di NTB kepada OJK untuk meningkatkan literasi keuangan
masyarakat NTB. Namun ada indikasi anggaran tersebut tidak dipergunakan
mestinya. Angka kredit macet Pinjol di NTB menjadi salah satu parameter
lemahnya literasi keuangan masyarakat NTB.
Sementara, Pengurus PW KAMMI NTB, Herianto menduga
ketidaknetralan OJK di tahun politik saat ini.
"Ada kisruh di bagian ekonomi. Kami menduga OJK tidak
menjaga integritas namun justru fokus kampanye. Beberapa masalah terjadi
seperti kebocoran informasi perbankan dan saat ini penggunaan dana FKIJK,"
ujar dia.
Dia mengatakan kisruh ini membuat resah masyarakat terkait
independensi serta transparansi OJK NTB.
"Keresahan masyarakat menunjukkan Kepala OJK tidak fokus
kerja di NTB," kata dia.
Ketua PW HIMMAH NW NTB, Lukman mengatakan aksi yang diduga
dilakukan OJK saat ini sebagai bentuk tidak beres pimpinan OJK NTB.
"Kami mengatensi konflik di NTB. Terkait dengan OJK ini
kami kupas tuntas bahwa ada beberapa yang buat kami resah. Banyak menduga OJK
terlihat politik praktis. Dia menggunakan anggaran seharusnya digunakan
untuk literasi keuangan, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat kepada
Pinjol," kata dia.
"Seharusnya anggaran FKIJK digunakan untuk meningkatkan
literasi bukan diduga membiayai kampanye caleg," tegasnya.
Dia juga menyayangkan kebocoran data perbankan ke salah satu
warga yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Padahal data perbankan hanya
bisa diakses oleh OJK NTB, bank terkait dan kepala daerah dalam hal ini Pj
Gubernur NTB. Namun entah mengapa bisa bocor ke salah satu guru besar di
Mataram.
"Kebocoran data privat sangat kami sayangkan. Integritas
OJK harusnya punya aturan main bagi informasi. Pihak luar kok bisa mengetahui.
Kami duga ada permainan elite dalam kebocoran data tersebut," bebernya.
"OJK tidak boleh bocorkan data perbankan. Kepala OJK
bisa dipidana," tegasnya.
Pengurus DPD GMNI NTB, Lalu Windy mengatakan dalam Pasal 3 UU
Pemilu, instansi negara tidak boleh berpihak. Sehingga dia kembali
mempertanyakan netralitas OJK NTB.
"Pasal 3 UU Pemilu jelas melarang lembaga negara
berpihak. Apalagi sampai menggunakan dana FKIJK. Ini tentu penyimpangan,"
ujarnya.
Dia mengatakan GMNI NTB pernah audiensi dengan pihak OJK NTB.
Namun sejauh ini belum ada titik terang.
"Kami dari GMNI sempat audiensi tidak ada titik terang
mengenai dana tersebut," kata dia.
Untuk melanjuti sikap para aktivis ini, mereka akan menggelar
aksi di Kantor OJK NTB di Mataram pada Senin, 12 Februari besok.
"Kita akan melakukan aksi unjuk rasa besok. Ada dua
gelombang aksi yang akan digelar di OJK NTB besok," kata dia.
Sebelumnya, Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy membantah kebocoran
data perbankan dilakukan oleh OJK NTB.
“Itu bisa saya pastikan datanya bukan
dipublikasikan oleh OJK,” katanya.
Dia meragukan data yang diklaim guru besar di salah satu
kampus di Mataram tersebut berasal dari OJK.
“Nggak ada yang tahu kan itu data
benar apa nggak? Dia (guru besar) tidak memperlihatkan datanya kan? Hanya pihak
OJK saja yang mengetahui kebenaran angkanya. Tapi sudah pasti bukan kami yang
mengeluarkan,” kata dia.
Sementara terkait dengan penggunaan dana FKIJK yang tidak
sesuai dengan tempatnya alias membiayai kampanye beberapa Caleg, dia tegas
mengatakan OJK NTB tidak ikut campur urusan politik.
“Apa yang ada di belakang ini kan kita tidak tahu. Kami tidak ingin ikut–ikutan urusan politik,” kata Rico. (**)
