 |
| Ratusan honorer K2 Pemkab Bima saat menggelar RDP dengan anggota DPRD Kabupaten Bima, Rabu 07 Februari 2024. |
Bima, Garda
Asakota.-
Ratusan honorer K2 tenaga teknis termasuk Satpol PP Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Anggota DPRD Kabupaten Bima, (Rabu 07/02/2024).
"Jangan
hanya honorer guru yang bisa diangkat langsung tanpa tes. Kami juga mau seperti
itu karena sama-sama abdi negara dan pemerintah," ujar salah seorang honorer K2 yang meminta
namanya tidak dikorankan.
"Kalau
syarat minimal pengangkatan langsung 5 tahun pengabdian maka yang hadir hari
ini rata rata di atas itu," ujarnya lagi.
Koordinator
AHN Kabupaten Bima Sutomo, S.Pd, di dampingi Sekretaris Umum Syafruddin,SH.pada
kesempatan tersebut menyampaikan ragam uneg uneg yang di rangkum menjadi 6 poin tuntutan.
Pertama,
pengangkatan honorer harus mengacu pada data base BKN. Kedua, Pemerintah Daerah
melakukan rekonsiliasi penataan homorer lebih awal sebelum peraturan turunan UU
ASN 2023 diterbitkan.
Ketiga,
Pemda harus menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak dan
melampirkan hasil rekonsiliasi penataan non ASN 2024 perencana kebutuhan tahun
2023.
Keempat,
mengajukan Anjab/ABK melalui SIASN perencana kebutuhan. Kelima, Menpan-RB
menerima ajuan dan memproses usulan dari Pemda untuk dijadikan dasar penetapan
jabatan dan penetapan kebutuhan. Keenam, pengusulan formasi lewat e-formasi
sesuai hasil penetapan jabatan dan jumlah.
Kehadiran
ratusan pegawai K2 Pemkab Bima tersebut di terima oleh dua anggota Dewan dari
Partai PAN dan PKS.
Sementara mewakili Pemkab Bima hadir pada kesempatan tersebut Asisten 3 Setda Kabupaten Bima beserta sejumlah Pejabat terkait lainnya. Namun hingga berita ini dipublis, pihak terkait baik Pemda maupun Pimpinan DPRD belum bisa dikonfirmasi. (GA. 303*)
