Lalu Sukarsana, S. IP
Kota Bima, Garda Asakota.-
Sekretaris Daerah Kota Bima diharapkan untuk kembali menerapkan pola Daerah Binaan sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya. “Pola Daerah Binaan bukan hanya sekedar formalitas belaka, tetapi harus kita optimalkan,” ucap Wakil Walikota Bima, HA. Rahman H. Abidin, SE, saat memimpin apel pagi lingkup Sekretariat, Selasa kemarin, (8/3).
Untuk itu, pihaknya mengharapkan pada Sekretaris Daerah (Sekda), Drs. H. Tajuddin Umar, untuk membagi tanggung jawab pada seluruh SKPD yang ada di lingkup Pemerintah Kota Bima untuk menjadi bapak angkat pada 38 Kelurahan yang ada. Menurutnya, pembagian daerah binaan merupakan salah satu cara yang sangat efektif dari sekian banyak pola yang dapat dikem¬bangkan dalam membangun daerah.
“Asalkan semua komponen dapagunt memaknai dengan maksimal, masyara¬kat yang menjadi sasaran dan SKPD yang membina harus mampu mem¬bangun komunikasi dengan baik se¬hingga ada hubungan emosional yang terjalin. Jika ini mampu kita terapkan, maka akan lahir rasa memiliki dan kepe¬ dulian social sebagai modal dan energy yang sangat besar,” ucap pria yang juga tercatat sebagai Ketua PDK Provinsi
NTB ini. Kedepan diharapkannya agar dalam penerapan pola Daerah Binaan, seluruh SKPD yang ada akan melaku¬kan kegiatan pada setiap Kelurahan secara bergiliran yang diupayakan untuk dijadwalkan dua kali sebulan, setiap awal dan akhir bulan.
“Kepada SKPD yang memiliki Daerah Binaan yang menjadi tanggung jawabnya kiranya dapat mendata setiap permasalahan dan kebutuhan didaerah binaanya sehingga pada saat kegiatan permasalahan ataupun kebutuhan tersebut dapat disikapi,” terangnya sebagaimana dikutip Kabag Humaspro L. Sukarsana, S. IP.
Jika dilihat dari kondisi yang terjadi saat ini masih banyak masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, (rumah bocor bahkan ada yang sudah roboh), belum lagi permasalahan lain seperti masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan, kondisi drainase, masjid yang kurang representative serta banyak fasilitas lain yang membutuhkan perhatian dan sentuhan. “Keterlibatan SKPD dalam melakukan identifikasi permasalahan maupun melihat secara langsung kon¬disi warga, tentunya diharapkan akan mengugah nurani kita semua khusus¬nya PNS. Yang pada akhirnya akan lahir dan tum¬buh kepedulian social sebagaimana dimaksud. PNS sebagai pendorong, con¬toh bagi masyarakat disekitar lingkungannya,” tuturnya. (GA. 212*)
