Potensi perikanan dan kelautan jika dikelola dan dikembangkan secara baik, akan menjadi salah satu solusi dalam meretas isu atau problem ketenagakerjaan dalam Negeri. Apalagi setiap tahun, untuk sektor ini, pemerintah selalu menganggarkan dana yang cukup besar untuk mengembangkan minat kewirausahaan kelompok dalam mengembangkan budidaya perikanan dan kelautan. Salah satu contoh, misalnya, tahun 2011 ini, Pemerintah Pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB,
meluncurkan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (BUMP) yang merupakan jenis bantuan yang langsung diberikan kepada kelompok budidaya masing-masing sebesar Rp100 juta per kelompoknya.
Namun, untuk kelompok yang berada di Pulau Sumbawa diberikan bantuan yang cukup besar per kelompoknya yakni sebesar Rp250 juta per kelompok. Untuk program ini, Kota Bima dialokasikan total dana bantuan sebesar Rp700 juta, Kabupaten Dompu sebesar Rp700 juta, Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp600 juta, Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp300 juta, Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp400 juta, dan Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp400 juta. Dari Pemerintah Provinsi sendiri, jenis bantuan pembudidayaan yang digalakkan melalui program Pengembangan Kawasan Mina Politan (KMP) secara bertahap diserahkan kepada kelompok sejak tahun 2010 yakni di mulai di Kabupaten Sumbawa, dan tahun 2011 diberikan kepada Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabu paten Lombok Tengah. “Masing-masing Kabupatennya diberikan dana bantuan sebesar Rp500 juta,” ungkap Kadis DKP NTB, Ir. H. Moh. Ali Syahdan, melalui Kasi Usaha Budidaya, Sahuri, S. Sos, kepada Garda Asakota di ruangan kerjanya belum lama ini. Sejak tahun 2010, Pemerintah Provinsi telah menetapkan sepuluh (10) lokasi pengembangan rumput laut, dimulai di Kabupaten Sumbawa yakni di Labuhan Mapen Alas Barat, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta yang dikelola langsung oleh Koperasi Swamitra Mina Bersaing (SMB) yang bekerjasama dengan Bank Bukopin, dan menggunakan sistem bergulir selama jangka waktu lima (5) tahun. Untuk tahun 2011 ini, Pemerintah Provinsi akan menggelontorkan dana sebesar Rp2 Milyar untuk pengembangan budidaya rumput laut yang akan dibagi pada empat (4) Kabupaten masing-masing sebesar Rp500 juta. Budidaya rumput laut, selain murah dan sederhana dalam teknologi pengembangannya, juga sangat menguntungkan petani. Tahun 2010, total produksi rumput laut NTB mencapai 82 persen dari target sebanyak 250 ribu ton. Total produksi tahun 2010 yakni sekitar 221 ribu ton. Untuk mengejar target yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan, karena Indonesia adalah penghasil rumput laut terbesar di Dunia yakni mencapai 353 juta ton produksi rumput laut. Maka, tahun 2011 ini, Pemrov NTB menargetkan produksi rumput laut hingga 500 ribu ton. Hingga bulan ini, setelah dilakukan evaluasi ke kelompok-kelompok, pencapain yang telah diraih yakni mencapai 45 persen. “Sehingga kami, sangat optimis target itu dapat tercapai,” cetus Sahuri. Harga rumput laut pun sangat bagus dipasaran, untuk jenis yang berkualitas bagus dan yang telah dikeringkan bisa mencapai Rp8 ribu hingga Rp10 ribu per kilonya.
Sekedar review, sejak tahun 2007 hingga tahun 2009, Pemerintah Provinsi NTB, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, telah mendistribusikan anggaran yang cukup besar kepada kelompok masyarakat melalui program Bantuan Selisih Harga Benih (BSHB). Tujuan program ini adalah untuk pembudidayaan benih-benih ikan seperti Nila, Lele, dan benih ikan Karper di semua Kabupaten/Kota di seluruh wilayah NTB.
“Bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai maupun benih ikan dan langsung disalurkan kepada masyarakat yang bersangkutan melalui kelompok-kelompok,” jelas Sahuri.
Untuk tahun 2009 hingga 2010, jenis bantuan berupa distribusi bibit ikan nila, lele dan karper bahkan bibit rumput laut pun yang diluncurkan kepada kelompok wirausaha pemula yang tersebar di Kabupaten/Kota se-NTB juga digalakkan. Pada tahun 2010, pembudidayaan rumput laut merupakan pembudidayaan yang paling banyak diminati karena permintaan akan rumput laut sangat meningkat. Selain itu, biaya untuk teknologi pembudidayaannya pun terhitung cukup murah dan sederhana sehingga mudah untuk dijangkau. “Bantuan untuk wirausaha ini, langsung diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan anggaran per Kabupaten sebesar Rp600 juta hingga Rp900 juta,” tandasnya. (GA. 432*)
