“Kami telah menerima lapo¬ran dimaksud, saat ini tengah melakukan penyelidikan yang intensif atas insiden itu. Karena kasusnya sudah dilaporkan, maka kami akan usut hingga tuntas,” ujar Kapolres Dompu, AKBP. Beny Basir Warmansyah, SIK, kepada wartawan. Dirinya sangat menyayangkan terjadi¬nya aksi pengerusakan yang dilakukan oknum FTH, sebab perbuatan itu melanggar ketentuan yang ada. “Penyampaian penda¬pat di tempat umum sah-sah saja dan dija¬min dalam UU, tetapi hendaknya tetap mengacu kepada aturan main yang ada. Sebab kalau sampai berbuat anarkis maka persoalannya lain dan akan berhadapan dengan hukum,” tegasnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada segenap elemen masyarakat di Kabupaten Dompu agar setiap melakukan aksi unjuk rasa dapat mematuhi rambu-rambu yang ada. “Karena ini Negara hukum, maka setiap perbuatan harus mematuhi rambu-rambu hukum yang berlaku,” jelasnya. Berdasarkan informasi Garda Asakota, aksi sejumlah anggota FTH ini, dipicu pengumuman hasil kerja Tim Verifikasi ten¬tang tenaga honorer yang diduga bermasa¬lah. Mereka menuntut Pemkab tidak sekedar menggeluarkan pengumuman, lebih dari itu dapat menerbitkan rekomen¬dasi agar dapat ditindak lanjuti sampai BKN Jakarta. Massa yang tidak puas dan ber¬usaha masuk keruang kerja Bupati Dompu, karena dihalangi massa kemudian mela¬kukan pengerusakan dengan membanting meja dan kursi yang ada di ruang tunggu dimaksud. “Kami kaget kok mereka tiba-tiba beraksi kasar begitu,” cetus salah seorang ajudan Bupati Dompu. Untungnya dalam insiden tersebut tidak sampai terjadi benturan secara fisik, karena kedua belah pihak mampu menahan diri untuk terlibat dalam aksi yang lebih parah lagi. Kasus dugaan pengerusakan fasilitas di ruangan tunggu Bupati ini, merupakan rangakaian dari aksi massa FTH yang me¬nuntut kejelasan Verifikasi Honorer secara transparan. Bukan hanya itu, bebe¬rapa minggu lalu kantor BKD (Badan Kepega¬waian Daerah) Kabupaten Dompu sempat didatangi pendemo dari FTH untuk mem¬protes sejumlah nama yang lolos data-base, namun terindikasi palsu. Mereka menuntut agar pengumuman hasil data base yang di keluarkan oleh BKN dapat dilakukan veri¬fikasi ulang secepatnya oleh BKD, kare¬na terindikasi sejumlah nama yang tertera da¬lam data base tersebut ditemukan kejang¬galan. Diduga, masih banyak nama-nama yang jelas pengabdiannya sejak tahun 2005, namun tidak tercover. Justru banyak tercover mereka yang masa Kerjanya sejak tahun 2007, bahkan ada yang SK pengangkatannya pada tahun 2010 kemarin, dan yang lebih parah, tidak pernah aktif melakukan kegiatan kantor tapi bisa tercover dalam pengumuman data base. Menurut data yang dihimpun mereka, dari 173 nama itu ada banyak kejanggalan dimana 99 orang diantaranya diduga hanya mengantongi SK di atas tahun 2005 dan ada yang dari SK Dinas saja. Pantauan langsung Garda Asakota, massa FTH merasa dirugikan oleh per¬mainan oknum-oknum di BKD. Bahkan, aksi-pun secara spontanitas dilakukan malam hari dan disertai dengan pembaka-ran ban di depan kantor DPRD Kabupaten Dompu tepatnya pada pukul 20.00 wita malam. Massa kembali menegaskan bahwa aksi spontanitas ini adalah sebagai bentuk kekecewaan mereka yang sudah merasa dibohongi oleh Tim Pansus dan Tim verifkasi yang janjinya akan memberikan hasil verifikasinya pagi 17 April 2012 sesuai dengan janji tenggang waktu yang diminta selama 14 hari. Berdasarkan komitmen awal tim veri¬fikasi meminta agar diberikan waktu selama 14 hari untuk merampungkan persolaan data-base yang dianggap berma¬salah. Aksi malam hari yang dilakukan oleh Forum Tenaga Honorer meminta agar Tim Verifi¬kasi dihadirkan dihadapan mereka, namun aksi pun redam ketika Ketua Tim Verifikasi, H. Agus Bukhari, SH, yang saat ini menja¬bat sebagai Plt. Sekda Dompu yang juga dihadiri oleh Sekretaris Tim Verifi¬kasi H. Muhibudin yang menjabat sebagai Ins¬pektur Inspektorat Kabupaten Dompu, ber¬sedia menemui mereka dan pertemuanpun dilakukan di aula Polres Dompu. Dalam audiens yang bertempat di ruangan aula polres Dompu, Ketua Tim Verifikasi, H. Agus Bukhari, SH, mengung¬kapkan bahwa, pihaknya tidak bisa menyelesaikan dalam waktu seperti yang dijanjikan 14 hari. Untuk itu, dia meminta agar diberikan waktu sampai hari Sabtu tanggal 21 April 2012 baru ada keputusan hasil kerja Tim. “Berikan kami tenggang waktu sampai hari Sabtu baru kami umumkan hasil Verifikasi kami,” pintanya, Rabu Malam (17/4). Namun rupanya, permintaan Ketua Tim Verifikasi ditolak mentah-mentah oleh Forum Tenaga Honorer karena menurut me¬reka dalam melakukan verifikasi sebenar¬nya tidak terlalu sulit, namun justru diper¬sulit oleh Tim Verifikasi sendiri. Belum lagi menurut mereka peredaran formulir untuk Kategori II yang ditanda-tangani oleh Plt. Sekda, H. Agus Bukhari, SH, yang sangat meresahkan. “Belum rampung persoalan kategori I sudah muncul lagi pendataan kategori II,” cetus Supratman, pegiat LSM yang mendampingi Forum Tenaga Honorer. Audiens tersebut tidak menghasilkan kesim¬pulan dan kesepakatan, Ketua Tim Verifikasipun meninggalkan ruang rapat. Karena tidak terima dengan perkataan yang dilontarkan beberapa orang anggota Forum Tenaga honorer yang menyangkut privasi¬nya. Aksipun dilanjutkan pagi hari dan me¬nuntut hal yang sama, para Forum Tenaga Honorer meminta agar segera diberikan rekomendasi sebagai bekal mereka ke BAKN Pusat. Menariknya, aksi demo dila¬ku¬kan di depan pintu masuk Pendopo/pintu masuk rumah dinas Bupati Dompu. Dalam aksinya, massa membakar ban di depan pintu, dan merusak pintu gerbang rumah Dinas Bupati, dimana saat itu, Bupati Dompu tidak ada berada di tempat. “Kalau¬pun perjuangan Forum Tenaga Honorer tidak di indahkan oleh Pemerintah Dompu, maka kami akan melakukan pemblokiran jalan,” ujar Supratman. Mereka juga menyo¬rot lamanya Tim Verifkasi menge¬luarkan rekomendasi pada¬hal pentambahan waktu sudah dilewati. Bahkan belakangan, dalam aksi lanjutan¬nya, anggota Forum Tenaga Honorer, meru¬sak ruangan tunggu kantor Bupati Dompu, karena apa yang menjadi keinginan Forum Tenaga Honorer tidak disikapi oleh Bupati maupun Tim Veri¬fikasi. Karena kuatnya desakan, akhir¬nya surat hasil verifkasipun dikeluarkan dan ditempel di aula kantor Pemda. Namun hasil pekerjaan tim verifika-sipun tidak diterima dan ditolak oleh Forum Tenaga Honorer Kabupaten Dompu, karena dalam surat tersebut tidak tercantum mengetahui Bupati Dompu dan pihak BKD. (GA. 444/555*)
