Puluhan warga Kadole yang kini menempati daerah pemukiman baru di Oi Fo’o Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima, mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang akan menyiap¬kan sarana dan prasarana untuk warga jika mereka sudah mulai menempati daerah pemukiman baru. Salah satu warga yang menyuarakan hal ini adalah Nasrudin (35-thn), kepada sejumlah wartawan
meng¬ingat¬kan kembali komitmen Pemkot Bima yang menjanjikan lapangan kerja dalam usaha tambang marmer bila warga setempat meninggalkan daerah pemukiman lama. Selain itu, warga juga menuntut komitmen Pemkot Bima yang akan menyediakan fasilitas air bersih, listrik gratis, maupun jalan yang sudah diaspal. “Namun hingga kini janji tersebut belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bima,” ucap Nasaruddin. Pihaknya bersama warga lain mengaku telah lama menunggu realisasi komitmen dari Pemkot Bima, apalagi kondisi yang dihadapi mereka saat ini cukup sulit. Makanya, jika janji ini tidak dipenuhi dengan segera, warga mengutara¬kan, akan kembali ke lokasi semula dan bahkan akan menduduki base-camp perusahaan tambang marmer. Menanggapi hal tersebut, Kabag Ekonomi Pemkot Bima, Syarif Rustaman, M. AP, kepada sejumlah wartawan mene¬gaskan bahwa pada prinsipnya, permintaan warga tersebut akan segera dipenuhi oleh Pemkot Bima. Hanya saja, kata dia, ber¬bagai tuntutan itu masih dalam tahapan proses perencanaan program. “Jadi butuh waktu dan pelaksanaannya. Kan semuanya butuh proses dan waktu, karena penyusunan anggaran masih kita lakukan beberapa tahapan,” akunya. Terkait komitmen Pem¬kot Bima yang akan menyiapkan fasilitas sarana air bersih, MCK, penataan ling-kungan dan penataan pemukiman di daerah lokasi warga Oi Fo’o, diakuinya akan tetap menjadi prioritas utama pemerintah untuk memperbaikinya. “Sedangkan anggaran untuk lokasi tersebut kita belum sepenuh¬nya tahu, untuk itu masih kita koordinasikan terlebih dahulu dengan tim teknis. Yang pastinya untuk anggaran ini kita menggu¬nakan anggaran APBD 2012,” tegasnya. Mengenai peluang menjadi tenaga kerja di tambang marmer, Syarif-pun menyatakan komitmen pemerintah yang tetap akan meprioritaskan sumber daya setempat. “Tapi hal ini belum kita lakukan, karena per¬tambangan belum memasuki tahapan pro¬duksi. Sekarang baru hanya pembangunan base-camp, jadi warga diminta untuk tetap sabar dulu,” pintanya seraya menambahkan bahwa untuk luas areal pertambangan marmer nantinya mencakup area 250 Hek¬tar berupa ijin kawasan dengan kapasitas produksi mencapai dua hingga lima hektar setiap tahunnya. “Jadi, jika dalam lima tahun, pertambangan marmer ini hanya menggunakan areal produksi lahan 25 Hektar saja,” tambahnya. (GA. 334*)
