Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, disela-sela rutinitasnya, menyempatkan diri menghadiri rapat koordinasi lengkap lingkup Pemerintah Kabupaten Bima Sabtu (22/9) di aula kantor Bupati Bima jalan Diponegoro nomor 11 Kelurahan Jatiwangi Kota Bima. Dalam arahannya dihadapan Para Kepala SKPD, Sekretaris dan Camat tersebut, Bupati menyinggung target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing SKPD, dimana diakuinya bahwa sektor pendapatan ini, menuai perha¬tian serius Anggota DPRD pada saat rapat pembahasan anggaran. “Catatan dan penekanan anggota DPRD dalam penca¬paian PAD ada kaitan dengan kinerja,” katanya seperti dilansir Kabag Humaspro Pemkab Bima, Drs. Aris Gunawan.
Menurutnya, realisasi capaian pada masing-masing SKPD akan menjadi catatan tersendiri bagi pihak legislatif, jadi jangan main-main masalah PAD karena Bupati dan Wabup akan melakukan evaluasi lang¬sung. Pentingnya pencapaian target peneri¬maan PAD pada masing-masing SKPD juga menjadi penekanan Bupati, dengan sisa waktu 3 bulan terakhir. “Berikan perhatian lebih pada target PAD masing-masing SKPD, jangan keluyuran, fokus kejar target dan penyelesaian kegiatan lainnya,” tekannya. Dengan semakin dekatnya akhir tahun anggaran pada bulan Desember mendatang, Bupati juga meminta perhatian beberapa SKPD teknis untuk membenahi administrasi kegiatan dan penyelesaikan program. Kepala SKPD yang menerima alokasi dana alokasi khusus (DAK) agar segera melakukan percepatan realisasi program yang ada, koordinasikan bila ada masalah. Selanjutnya, melansir gambaran hasil audit BPK, Bupati Bima mengung¬kapkan, “terkait pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2011, tim BPK masih melakukan audit laporan pertang¬gung jawaban keuangan masing-masing SKPD, dan untuk kemudahan konfirmasi dan klarifikasi, BPK telah meminta nomor handphone tiap pimpinan SKPD. “BPK sudah meminta semua nomor kepala SKPD, jadi nanti jangan kaget kalau ada hal-hal yang diminta klarifikasi oleh Tim audit BPK,” ingat Bupati. Dari hasil sementara pemeriksaan oleh tim yang mencakup aspek keuangan, kinerja dan rekruitmen CPNSD, Bupati memaparkan, Kabupaten Bima merupakan salah satu dari 33 daerah se-Indonesia yang menjadi sampel pemeriksaan. Khusus masalah aparatur, pimpinan SKPD termasuk camat dan kepala UPTD agar melakukan pendataan ulang secara cermat jumlah PNS yang mengabdi pada unit kerja masing-masing sejak 2006 sampai dengan tahun 2010. Ini penting, karena tidak boleh ada selisih data jumlah pegawai yang ada BKD dan keuangan, data tersebut harus sama. Terkait masalah perencanaan, Bupati menekankan agar semua SKPD mengacu pada dokumen perencanan yang ada, “ dalam menyusun RKA dinas tahun 2013, agar direncanakan, dirumuskan, dirancang mengacu pada dokumen Rencana Pem¬bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum Anggaran Per¬kiraan Plafon Anggaran Sementara tahun 2013 dan Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2013. Masih menyangkut masalah anggaran, “Sisa kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan dimasukkan dalan SILPA. Tidak boleh ada kegiatan baru yang muncul dari sisa dana tersebut,” pungkasnya. (GA. 212*)
