Kota Bima Garda Asakota.-
Resah melihat kinerja Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Kota Bima yang diduga memotong dana disetiap kegiatan pada instansi setempat, sejumlah Staf Kantor BKP2 Kota Bima Kamis lalu (29/11) kemarin terpaksa mogok kerja. Langkah yang diambil ini, agar Kepala setempat bisa instropeksi diri atas tindakan terhadap sejumlah anggotanya. Salah seorang pegawai yang tak ingin
dikorankan namanya mengungkapkan, bahwa hal ini menjadi kebiasan kepala BKP2 di tempatnya bekerja, setiap kali ada kegiatan di bidang setempat, Kepala BKP2 sering memotong anggaran tanpa alasan yang jelas seperti SPPD, juga kegiatan yang harusnya dihelat anggota. “Ini sudah seringkali dilakukan. Alasan pemotongannya pun tidak jelas. Sebagai bawahan yang memiliki topuksi terbatas, staf pun tidak bisa berbuat banyak dan harus patuh pada keinginan atasan. Hanya saja tindakan Kepala BKP2 tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab dana yang sudah tersedia untuk kegiatan harus dipertanggung¬jawabkan sesuai peruntukan, bukan diambil untuk kepentingan Kepala Badan. “Kami mogok kerja karena bosan dengan tindakan Kepala Badan. Ini juga kami lakukan agar Kepala Badan bisa tahu diri,” tegasnya dan menambahkan mereka berencana akan mogok kerja hingga Senin depan. Selain memotong anggaran kegiatan, lanjutnya, pihaknya juga meminta agar Kepala Badan mengembalikan tugas anggo¬tanya sesuai tupoksi mereka yang sudah di SK kan setiap kali kegiatan. Karena selama ini, setiap kegiatan, Kepala Badan selalu mengambil alih dan tidak mempercayakan kepada staf yang sudah di SK kan. “Jika tidak dipercayakan kegiatan kepada sejumlah anggota yang ada maka semua kegiatan ditiadakan saja di Kantor BKP2, dan hanya menguntungkan bagi satu orang. Saat sejumlah Media tiba di kantor setempat, keadaan sejumlah ruangan memang sepi. Meja kerja yang berjejer tidak terisi pegawai. Salah seorang staf yang ditanyakan menjawab tidak tahu dan tidak ingin berkomentar. Namun ada salah satu staf yang mengatakan saat itu ada beberapa pegawai yang keluar kota dengan ijin resmi. Kepala BKP2 Kota Bima Ir. Darwis H. Yusuf ditemui sejumlah wartwan di ruangan kerjanya Jumat (30/11) kemarin, memban¬tah jika stafnya mogok kerja, terlebih masa¬lah pemotongan yang dituduhkan kepada¬nya di setiap kali kegiatan. “Hari ini seba¬gian staf banyak tidak kerja karena kecape’an bekerja di lapangan. Sebagiannya lagi masih ada di lapangan,” elaknya. Selain itu kata Darwis, pegawainya tidak ada yang mogok kerja, hanya saja beberapa pegawainya bertugas diluar Dae¬rah, dan yang lainnya ada yang ijin secara resmi, juga ada yang sakit. Terkait adanya pemotongan SPPD itu atas kesepakatan bersama, bukan atas tindakan sendiri, dan saat pemotongan itu disetujui masing-masing. Dan jika tidak ada yang mau dipotong pihaknya tidak memaksa. Dari sejumlah pemotongan tersebut, dirinya menjelaskan, itu dibantukan berupa kegiatan masyarakat seperti MTQ, dan kegiatan lain yang bernilai social, maka dari itu pihaknya mulai hari ini akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pegawai¬nya, supaya persoalan ini tidak terjadi salah paham. Mengenai pemotongan anggaran, dia menjelaskan, selama ini Ganti Uang (GU) persediaan untuk kegiatan di instansi¬nya sekitar Rp75 juta. Angka itu dibagi pada lima bidang dengan sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk satu bidang, se¬tiap kegiatan membutuhkan dana sekitar Rp30-40 juta. Mengantisipasinya, maka pi¬hak¬nya menggunakan dulu GU persediaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. “Nanti untuk kegiatan yang lain, akan menggunakan GU persediaan berikutnya. Begitu seterusnya yang kami lakukan, jadi tidak ada pemotongan seperti yang di tuduhkan,” jelasnya. (GA. 355*).
Resah melihat kinerja Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKP2) Kota Bima yang diduga memotong dana disetiap kegiatan pada instansi setempat, sejumlah Staf Kantor BKP2 Kota Bima Kamis lalu (29/11) kemarin terpaksa mogok kerja. Langkah yang diambil ini, agar Kepala setempat bisa instropeksi diri atas tindakan terhadap sejumlah anggotanya. Salah seorang pegawai yang tak ingin
dikorankan namanya mengungkapkan, bahwa hal ini menjadi kebiasan kepala BKP2 di tempatnya bekerja, setiap kali ada kegiatan di bidang setempat, Kepala BKP2 sering memotong anggaran tanpa alasan yang jelas seperti SPPD, juga kegiatan yang harusnya dihelat anggota. “Ini sudah seringkali dilakukan. Alasan pemotongannya pun tidak jelas. Sebagai bawahan yang memiliki topuksi terbatas, staf pun tidak bisa berbuat banyak dan harus patuh pada keinginan atasan. Hanya saja tindakan Kepala BKP2 tersebut tidak bisa dibiarkan. Sebab dana yang sudah tersedia untuk kegiatan harus dipertanggung¬jawabkan sesuai peruntukan, bukan diambil untuk kepentingan Kepala Badan. “Kami mogok kerja karena bosan dengan tindakan Kepala Badan. Ini juga kami lakukan agar Kepala Badan bisa tahu diri,” tegasnya dan menambahkan mereka berencana akan mogok kerja hingga Senin depan. Selain memotong anggaran kegiatan, lanjutnya, pihaknya juga meminta agar Kepala Badan mengembalikan tugas anggo¬tanya sesuai tupoksi mereka yang sudah di SK kan setiap kali kegiatan. Karena selama ini, setiap kegiatan, Kepala Badan selalu mengambil alih dan tidak mempercayakan kepada staf yang sudah di SK kan. “Jika tidak dipercayakan kegiatan kepada sejumlah anggota yang ada maka semua kegiatan ditiadakan saja di Kantor BKP2, dan hanya menguntungkan bagi satu orang. Saat sejumlah Media tiba di kantor setempat, keadaan sejumlah ruangan memang sepi. Meja kerja yang berjejer tidak terisi pegawai. Salah seorang staf yang ditanyakan menjawab tidak tahu dan tidak ingin berkomentar. Namun ada salah satu staf yang mengatakan saat itu ada beberapa pegawai yang keluar kota dengan ijin resmi. Kepala BKP2 Kota Bima Ir. Darwis H. Yusuf ditemui sejumlah wartwan di ruangan kerjanya Jumat (30/11) kemarin, memban¬tah jika stafnya mogok kerja, terlebih masa¬lah pemotongan yang dituduhkan kepada¬nya di setiap kali kegiatan. “Hari ini seba¬gian staf banyak tidak kerja karena kecape’an bekerja di lapangan. Sebagiannya lagi masih ada di lapangan,” elaknya. Selain itu kata Darwis, pegawainya tidak ada yang mogok kerja, hanya saja beberapa pegawainya bertugas diluar Dae¬rah, dan yang lainnya ada yang ijin secara resmi, juga ada yang sakit. Terkait adanya pemotongan SPPD itu atas kesepakatan bersama, bukan atas tindakan sendiri, dan saat pemotongan itu disetujui masing-masing. Dan jika tidak ada yang mau dipotong pihaknya tidak memaksa. Dari sejumlah pemotongan tersebut, dirinya menjelaskan, itu dibantukan berupa kegiatan masyarakat seperti MTQ, dan kegiatan lain yang bernilai social, maka dari itu pihaknya mulai hari ini akan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pegawai¬nya, supaya persoalan ini tidak terjadi salah paham. Mengenai pemotongan anggaran, dia menjelaskan, selama ini Ganti Uang (GU) persediaan untuk kegiatan di instansi¬nya sekitar Rp75 juta. Angka itu dibagi pada lima bidang dengan sejumlah kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk satu bidang, se¬tiap kegiatan membutuhkan dana sekitar Rp30-40 juta. Mengantisipasinya, maka pi¬hak¬nya menggunakan dulu GU persediaan tersebut untuk melaksanakan kegiatan yang diprioritaskan. “Nanti untuk kegiatan yang lain, akan menggunakan GU persediaan berikutnya. Begitu seterusnya yang kami lakukan, jadi tidak ada pemotongan seperti yang di tuduhkan,” jelasnya. (GA. 355*).
