Dompu, Garda Asakota.-
Diduga tujuh orang tenaga honorer pada Dinas Kesehatan (Dikes) Pemda Kabupaten Dompu NTB, mengantongi Surat Keputusan (SK) yang diragukan keasliannya. Bahkan menurut informasi yang dihimpun wartawan, ketujuh orang honorer tersebut lulus data base kategori satu (K-1), padahal sebelumnya Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menyarankan
Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar mencoret tujuh nama tersebut dari daftar Data Base karena diduga bermasalah. Beberapa bulan lalu, nama-nama mereka terpampang jelas di dinding kantor Setda Dompu, bersama sejumlah tenaga honorer yang bermasalah lainnya. Itu merupakan hasil kerja tim verifikasi dan validasi yang menelusuri dugaan manipulasi data honorer yang masuk nominasi BKN K1 sebanyak 173. Ketua SRMI Kabupaten Dompu, Arujin, mengaku ketujuh honorer itu diduga memalsukan tandatangan Kadis Dikes saat dijabat, H. Soehartomo, SKM, M.PPM. Sayangnya kata dia Toto tidak memproses secara hukum ulah ketujuh tenaga honorer yang diduga illegal tersebut, padahal mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu, dirinya meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKm, menyikapi persoalan itu dengan tegas. “Kadis harus tunjukkan sikap professional dalam menegakan aturan,” tegasnya. Dia mewarning, kalau memang Kadikes berani memberikan rekomendasi terhadap ketujuh honorer tesebut, maka pihaknya tidak segan-segan akan melaporkanya ke penegak hukum. Selaku Ketua SRMI Kabupten Dompu Arujin berharap agar yang melakukan verivikasi diberikan kewenangan BPKP dan dibutuhkan pihak-pihak yang netral dalam mengaudit kembali sejumlah SK yang lulus kategori K-I. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BKD Dompu yang berusaha dikonfirmasi wartawan belum juga berhasil ditemuai lantaran kedua Pejabat tersebut tidak berada di ruang kerjanya. Mantan Kadikes, H. Soehartomo, SKM, M.PPM, beberapa bulan lalu pernah mengeluarkan statmen di mass media bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan SK honor dinas pada tahun 2005. Namun anehnya, ada nama sejumlah tenaga honorer yang mengantongi SK pada tahun tersebut. ”Yang pasti saya tidak pernah membuat SK honorer pada tahun 2005,” akunya. Setelah ia telusuri SK yang dikantongi lima orang tenaga honorer yang masuk nominasi K1, dia pun tak menepis tanda tangan pada SK itu mirip dengan tanda tangannya. Cuma tanda tangan itu tak ada yang basah, tapi dalam bentuk foto copy. “Kemungkinan itu tanda tangan saya. Tapi sudah di foto copy. Saya perkirakan, SK itu SK orang lain yang saya keluarkan pada tahun berbeda namun direkayasa dengan cara mengganti nama orang lain dan menempel nama mereka kemudian di foto copy. Makanya saya bilang itu SK Aspal,” tudingnya, seperti dilansir media massa saat itu. (GA. 555*)
Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar mencoret tujuh nama tersebut dari daftar Data Base karena diduga bermasalah. Beberapa bulan lalu, nama-nama mereka terpampang jelas di dinding kantor Setda Dompu, bersama sejumlah tenaga honorer yang bermasalah lainnya. Itu merupakan hasil kerja tim verifikasi dan validasi yang menelusuri dugaan manipulasi data honorer yang masuk nominasi BKN K1 sebanyak 173. Ketua SRMI Kabupaten Dompu, Arujin, mengaku ketujuh honorer itu diduga memalsukan tandatangan Kadis Dikes saat dijabat, H. Soehartomo, SKM, M.PPM. Sayangnya kata dia Toto tidak memproses secara hukum ulah ketujuh tenaga honorer yang diduga illegal tersebut, padahal mereka telah melakukan pelanggaran hukum. Untuk itu, dirinya meminta agar Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKm, menyikapi persoalan itu dengan tegas. “Kadis harus tunjukkan sikap professional dalam menegakan aturan,” tegasnya. Dia mewarning, kalau memang Kadikes berani memberikan rekomendasi terhadap ketujuh honorer tesebut, maka pihaknya tidak segan-segan akan melaporkanya ke penegak hukum. Selaku Ketua SRMI Kabupten Dompu Arujin berharap agar yang melakukan verivikasi diberikan kewenangan BPKP dan dibutuhkan pihak-pihak yang netral dalam mengaudit kembali sejumlah SK yang lulus kategori K-I. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala BKD Dompu yang berusaha dikonfirmasi wartawan belum juga berhasil ditemuai lantaran kedua Pejabat tersebut tidak berada di ruang kerjanya. Mantan Kadikes, H. Soehartomo, SKM, M.PPM, beberapa bulan lalu pernah mengeluarkan statmen di mass media bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan SK honor dinas pada tahun 2005. Namun anehnya, ada nama sejumlah tenaga honorer yang mengantongi SK pada tahun tersebut. ”Yang pasti saya tidak pernah membuat SK honorer pada tahun 2005,” akunya. Setelah ia telusuri SK yang dikantongi lima orang tenaga honorer yang masuk nominasi K1, dia pun tak menepis tanda tangan pada SK itu mirip dengan tanda tangannya. Cuma tanda tangan itu tak ada yang basah, tapi dalam bentuk foto copy. “Kemungkinan itu tanda tangan saya. Tapi sudah di foto copy. Saya perkirakan, SK itu SK orang lain yang saya keluarkan pada tahun berbeda namun direkayasa dengan cara mengganti nama orang lain dan menempel nama mereka kemudian di foto copy. Makanya saya bilang itu SK Aspal,” tudingnya, seperti dilansir media massa saat itu. (GA. 555*)
