Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olaharaga (Dikpora) Kabupaten Bima belakangan ini kerap menjadi sasaran unjuk-rasa sejumlah elemen pergerakan.
Unjuk-rasa ini dipicu banyaknya persoalan hukum yang mewarnai selama dinas tersebut dikendalikan oleh Kadispora, Drs. A. Zubaer HAR, M. Si. Pada Jumat lalu, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Bima
(PMB) kembali menyorot berbagai persoalan yang diduga terjadi di dinas setempat, seperti dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Koordinator PMB, Furkan Jurdi, dalam orasinya mengungkapkan beberapa dugaan penyimpangan yang terjadi di Dinas Dikpora Kabupaten Bima diantaranya dugaan korupsi sektor pendidikan yang sudah lama diproses oleh pihak Kepolisian Resort Kota Bima. “Kami juga meminta Kapolres Bima Kota untuk melimpahkan berkas dugaan korupsi di Dinas Dikpora ke Kejaksaan,” pintanya.
Menurutnya, roda pendidikan di Kabupaten Bima sudah kehilangan ruh. Tugas dan tanggungjawab terhadap kemajuan pendidikan sudah luntur akibat tindakan yang terkesan mengkomersialisasikan pendidikan oleh elit pejabat setempat.
Perilaku dan tindakan seperti ini, kata Furkan, akibat jabatan dan wewenang yang disalahgunakan. “Kepala Dinas harus bertanggungjawab, dan mundur dari jabatannya,” ujar Furkan.
Para mahasiswa meminta Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, agar tidak tinggal diam menyikapi persoalan Dikpora yang sudah kehilangan ruhnya itu. “Bupati kami minta segera mengatensi hal itu dan memberhentikan kepala dinas,” pinta mahasiswa lainnya, Hairul Anam. Bukan hanya PMB yang menuntut mundur Zubaer, pada hari Senin lalu (2/9) sejumlah massa yang mengatasnamakan Persatuan Mahasiswa Bima Desa Ngali, juga menggelar aksi serupa di depan kantor Bupati Bima dan depan kantor Dikpora. Mereka menuntut agar Bupati Bima tidak lagi mempercayakan Zubaer sebagai Kadis Dikpora.
“Segera copot Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Bima, Drs. Zubaer, M. Si, dari jabatannya karena gagal mengantarkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik,” teriak massa yang dipimpin oleh Khairul Anas dan Furqan Jurdi.
Tidak hanya masalah kegagalan dalam meningkatkan kualitas pendidikan, massa juga menyoroti rekruitmen tenaga pendidikan yang kental dengan nepotisme.
Di mana yang dekat dengan pejabat saja yang diprioritaskan. Padahal kemampuan serta kapabilitasnya sangat kurang. Lalu, anggaran DAK yang diduga dipotong 10 persen.
Merekapun mendesak Kapolres Bima Kota untuk melimpahkan berkas kasus dugaan Korupsi Dinas Dikpora Kabupaten Bima ke Kejaksaan. (GA. 212*)
