SJP: Pembangunan Infratruktur Jalan dan Jembatan di Tambora Perlu Perhatian

 Mataram, Garda Asakota.-

Pembangunan infratruktur jalan, jembatan serta sarana prasarana pendukung yang dihajatkan untuk  seluruh masyarakat sangat diperlukan, apalagi untuk mereka yang tinggal di daerah terpencil dan jauh dari pemberitaan.

Hal itu perlu, mengingat mereka yang tinggal di daerah pedalaman adalah bagian integral dari masyarakat NTB yang ingin merasakan pembangunan, seperti halnya yang dirasakan oleh masya­rakat yang tinggal didaerah perkotaan atau daerah yang berkembang yang kerap men­dapat kucuran dana dari pemerintah untuk pembangunan diwilayah area tinggal mereka.

Wakil ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama (SJP) kepada wartawan menga­takan, aspirasi yang kerap disam­paikan oleh masyarakat ketika ia turun kelapangan rata-rata mengeluhkan akan kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang mendapat sentuhan dari pemerintah. Dan salah satu yang menjadi titik perhatiannya saat meng­gelar kegiatan Reses beberapa waktu lalu adalah mengenai kondisi jalan dan jembatan yang ada di kecamatan Tambora kabupaten Bima dan yang ada di kecamatan Pekat kabupaten Dompu.

“Di dua kecamatan ini seolah pemerintah tidak mau melirik keberadaan mereka, yang menurutnya masyarakat disa­na dibiarkan begitu saja tanpa ada pem­bangunan yang memadai yang diberikan kepada wilayah-wilayah tersebut,” ungkapnya.

Di Kecamatan Tambora kondisi jalannya rusak parah, begitupun beberapa jembatan­nya yang sudah mulai miring dan hampir roboh. Selain menyengsarakan masyarakat sekitar, juga akan sangat berbahaya bagi para pengguna jalan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Di Kecamatan Pekat pun kondisinya hampir sama, jalannya rusak dan kondisi jembatannya yang sudah putus. Kendaraan yang lewatpun harus melewati sungai jika ingin menyeberang.

Jika musim hujan, ada perasaan takut dan was-was bagi masyarakat di sana. “Karena bisa saja ketika mereka menyebe­rangi sungai tiba-tiba datang banjir yang mengancam jiwa yang bisa menghanyutkan mereka. Hal-hal seperti inilah yang semestinya harus kita pikirkan bersama, terutama Pemda setempat, Pemprov NTB ataupun pemerintah pusat. Jangan karena masyarakat ini berada jauh dari pusat kota dan sulitnya informasi seolah-olah kebe­radaan mereka terabaikan, mereka punya hak yang sama kok, dan itu merupakan kewajiban bagi pemerintah  memberikan “kue” pembangunan pada mereka,” ujar Suryadi yang akrab disapa SJP tersebut.

Dengan adanya perbaikan jalan dan jembatan untuk mereka yang menggantung­kan hidup mereka dari sector pertanian, tentunya akan berdampak bagi peningkatan taraf hidup dan arus perekonomian itu sendiri.  Jika infrastruktur jalan sudah baik, bisa dipastikan daerah tersebut secara ber­tahap akan maju dan berkembang, ujarnya.

Sementara itu, Iwan Wahyudi, salah seorang tokoh pemuda asal Bima yang peka akan masalah sosial dan lingkungan di NTB berharap kepada pemerintah untuk serius memikirkan nasib yang dialami masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut.

“Yang masyarakat Tambora dan Pekat inginkan adalah perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang ada di kecamatan mereka, tidak lebih dari itu. Kerusakan jalan dan lingkungan yang ada di dua kecamatan Tambora kabupaten Bima dan di kecamatan Pekat kabupaten Dompu ini sebenarnya telah berlangsung lama.

Masyarakat kerap menyampaikan kelu­hannya pada pemerintah, namun langkah konkrit dari pemerintah sendiri sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya, dan ini yang perlu kita jadikan bahan diskusi,”  katanya. Iwan Wahyudi juga berharap kepada semua pihak untuk  sama-sama menyuarakan persoalan tersebut agar didengar oleh pemerintah.  Pemerataan pembangunan disegala aspek kehidupan merupakan hak warga Negara sebagai bentuk keadilan dalam pemerataaan pembangunan itu sendiri. (GA. Joni*)