Paska digelarnya acara serah terima rekomendasi DPP Gerindra RI yang diwakili oleh Ketua Dewan Pengawas dan Disiplin DPP Gerindra, Bambang Kristiono kepada TGH. Ahyar Abduh (Walikota Mataram) pada Senin (10/04) untuk menjadi satu-satunya Calon Gubernur NTB 2018 yang diusung oleh Gerindra, hal yang tidak kalah mengejutkan terjadi yakni beredarnya dugaan Surat DPP Gerindra Nomor 03-001/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, dan Sekretaris Jendral DPP Gerindra, H. Ahmad Muzani, ditujukan kepada H. Ahyar Abduh (Bakal Calon Gubernur NTB) yang berisikan tentang pemberitahuan usulan H. Ahyar Abduh tentang Rekomendasi/persetujuan Bacagub NTB 2018-2023 saat ini sedang diproses di DPP Partai Gerindra.
“Sementara Rekomendasi berproses, Saudara (Ahyar Abduh, red.) diminta memastikan Koalisi Partai Pengusung dan Bacawagub selambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal surat ini,” demikian bunyi bocoran surat tersebut tertanggal awalnya 23 Maret 2017, namun dikoreksi menjadi tanggal 07 April 2017.
Terang saja, bocoran isi Surat DPP Gerindra ini oleh sejumlah kalangan diyakini menggugurkan isi pernyataan Ketua Dewan Pengawas dan Disiplin DPP Gerindra, Bambang Kristiono, yang menyatakan bahwa nama H. Ahyar Abduh sudah final menjadi Cagub yang diusung oleh Partai Gerindra. “Kalau benar isi surat DPP Gerindra ini, berarti pernyataan pak Bambang itu tidak mendasar dan tidak bisa dijadikan sebagai sebuah rujukan bahwa DPP Gerindra sudah menetapkan Ahyar Abduh sebagai Cagub Partai Gerindra,” ujar sejumlah pihak kepada wartawan.
Wakil Ketua DPD Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Partai Gerindra NTB, HL. Pathul Bahri, pada wartawan NTB juga menegaskan bahwa dukungan terhadap pencalonan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, dipastikan belum final. Apalagi menurutnya, Partai Gerindra NTB sampai dengan saat sekarang ini belum sama sekali membuka Desk Pilkada yang bertujuan untuk melakukan pembukaan pendaftaran dan penjaringan Bacagub dan Bacawagub NTB 2018-2023.
“Sesuai instruksi DPP melalui Tim Pilkada Gerindra, maka semua kader dan Pengurus Gerindra di semua Wilayah di Indonesia diminta untuk focus menunggu hasil Pilkada DKI Jakarta. Jadi apa yang dilakukan oleh Walikota Ahyar bersama sejumlah DPC Gerindra dan sebagian pengurus DPD itu sama sekali diluar sepengetahuan kami di internal pengurus ini. Tapi itulah bagian dari dinamika politik, karena semua orang pingin mengendarai Gerindra sebagai kendaraan politiknya,” jelas pria yang juga Wakil Bupati Lombok Tengah ini kepada wartawan, Selasa (11/04).
Kehadiran Ketua Dewan Pengawas dan Disiplin DPP Gerindra, Bambang Kristiono, dalam kegiatan yang berlangsung di Lapangan Sangkareang, Kota Mataram, pada Senin (10/04), menurut Pathul tidak lain hanya sebatas menyerahkan Surat Jawaban atas keinginan Ahyar Abduh menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan Politiknya dalam Pilgub 2018-2023.
“Sekali lagi, surat itu bukanlah Surat Dukungan Partai Gerindra secara resmi untuk mengajukan Pak Ahyar Abduh sebagai Bacagub NTB. Namun Surat itu sesuai informasi DPP adalah hanya surat jawaban biasa seorang Ketua Umum da Sekjen Gerindra atas keinginan Calon Kepala Daerah yang ingin menggunakan Partai kami,” ujar Pathul.
Merujuk pada AD/ART Partai Gerindra, lanjutnya, maka penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah dalam perhelatan Pilkada itu memiliki mekanisme-mekanisme yang harus dilalui terlebih dahulu, serta tidak bisa dilakukan secara instan seperti itu.
Oleh karenanya, menurut Pathul, hingga kini, dukungan Partai Gerindra belum final kepada Calon manapun, termasuk rencana Bupati Loteng H. Suhaili FT yang berkeinginan menggandeng kader Gerindra Mori Hanafi M. Comm sebagai pendampingnya dalam Pilgub 2018 mendatang.
“Kami tetap berharap jika partai Gerindra Gerindra ini tetap mengutamakan kader internal yang akan diusung dalam Pilkada NTB kali ini. Apalagi mengingat raihan suara Pileg lalu, Gerindra mampu meraih suara yang cukup signifikan dan berada pada peringkat tiga besar di NTB setelah Golkar dan Demokrat. Dan kami tetap akan menyuarakan untuk mengusung kader dalam Pilgub kali ini ke DPP. Sesuai dengan manifesto Partai Gerindra yang merupakan partai yang menonjolkan keberlangsungan kader yang telah dilatih selama ini. Prinsipnya, Partai Gerindra memiliki stok kader yang layak diorbitkan dalam Pilkada NTB tahun 2018 nanti,” tandasnya. (GA. IAG*).
