 |
| Oleh: DR. Juwaidin Ismail |
Pilkada dan HUT Kemerdekaan itu hampir mirip, keduanya hanya ramai pada momentumnya saja. HUT Kemerdekaan berulang_ulang sejak 1945 dengan agenda seremoni dalam kegiatan itu_itu saja, yang berbeda hanya manusia (pejabat) yang berdiri "hebat" di podium upacara yang kadang_kadang tak tahu malu, sementara teks dan content pidato masih serupa tentang itu-itu lagi. Sedangkan Pilkada makin tetap seksi sejak kelahirannya pasca tumbang rezim Soeharto, seksi dan bahenol bagi para penjual janji, pemburu rente, dan penjilat kuasa. Pilkada yang sejatinya ajang untuk memproduksi calon pemimpin daerah yang berkualitas dan merakyat, malah tidak sedikit melahirkan penguasa culas dan perampok duit rakyat. Pilkada juga menjadi aji mumpung bagi kebanyakan PARPOL untuk berselingkuh haram jadah meminta jatah pada para penjahat demokrasi, menjualbelikan kursi dengn cara memamer gusi, setelah Pilkada usai ramai-ramai konsumsi obat lupa, lupa pada janji dan ikrar setia untuk selalu menghebatkan hasil Pilkada.
Akibatnya, Parpol macam ini seringkali membuat Pilkada hanya lalu lalang seperti tukang ojek, mencari penumpang yang bisa membayar. Gak peduli dengan kualitas calon, program kerja_ visi misi sebagai salah satu agunan untuk menggagas pembangunan daerah kedepan dalam rangka mengisi dan menghebatkan karya kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa. Hal ini tentu kontras dengan semangat Pidato sang proklamator (Soekarno) 17 agustus 1957 untuk memperingati 12 tahun Kemerdekaan RI (kala itu) di awal dgn kata "Terharu" yang berulang_ulang,, terharu bahwa Republik kita tetap berdiri, terharu karena mengingat penderitaan pengorbanan kita untuk mendirikan dan mempertahankan Republik ini, terharu karena sudah sudah mencapai beberapa kemajuan, tapi bagi Presiden Pertama NKRI itu ada hal yang lebih mengharukan ketika bangsa Indonesia diberi kemampuan untuk menyadari penyakit dan keburukan yang menghinggapi jiwa dan mental masyarakat kita.
Pidato kenegaraan Soekarno kala itu memang sarat dengan instropeksi atas perjalanan hidup berbangsa selama 12 tahun merdeka (saat itu), sebab Indonesia menurut Soekarno semangat dan jiwa nasionalisme nya pada permulaan revolusi begitu kuat dan berapi_api, namun setelah 12 tahun merdeka, mulai menunjukan gejala yang mengarah menjadi bangsa yang hanya "mau enaknya saja", kita mengira bahwa omong dan kritik itulah demokrasi, dan makin banyak omong dan kritik, makin dikira demokrasi itu berjalan.. dari hasil koreksi sepanjang 1950_1957, Soekarno menyebut, demokrasi yang dipraktekkan di tanah air adalah demokrasi liar, krisis yang terjadi berulang kali, dan mengancam krisis total akibat dari mental yang berada dalam lingkaran krisis. Oleh karena itu, revolusi mental perlu di wujudkan dalam faktanya nyata bukan retorika dan sekedar berucap tanpa konsep dan tindakan poltik yang memihak pada perbaikan dan penguatan mental itu.
Kehendak Soekarno untuk merevolusi mental bangsa ini bukan tanpa alasan, namun pembicaraan Soekarno berangkat dari karakter bangsa yang mengacu pada penaklukan oleh penjajah secara kultural yang membuat orang Indonesia kebanyakan menjadi rendah diri tidak punya pendirian,, dengan demikian, sebagai orang jajahan, kata sejarawan Hilmar Farid, hidup orang Indonesia bergantung pada penjajah, hidup sekedar mencari selamat sendirian dan tidak memiliki tujuan kolektif, karakter macam inilah yabg hendak di rubah Soekarno masa itu. Pidato Soekarno kala itu di latar belakangi peristiwa Konferensi Meja Bundar 1949 yang bermuara pada penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia, namun harga yabg harus di bayar oleh kita untuk peristiwa itu sangatlah mahal, dimana Indonesia harus mengembalikan seluruh aset ekonomi kepada pemilik aslinya (yang artinya kembali tegaknya sistem ekonomi kolonial), Indonesia harus membayar utang yang dibuat Pemerintah Hindia Belanda untuk memerangi Republik antara 1945_1949. Tidak hanya itu, Indonesia juga harus memperkerjakan pegawai Belanda/Eropa dalam birokrasi Indonesia dengan gaji yg berlipat_lipat dari pegawai pribumi, bahkan Indonesia harus melibatkan Belanda dalam setiap keputusan penting mengenai keuangan dan perekonomian secara umum,, Indonesia cukup lama hidup dengan kesepakatan tidak adil ini, hingga pada 1956, Soekarno memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan itu dengann memulai melancarkan kampanye yang mengarahkan supaya bangsa ini punya jiwa berdikari, tidak lagi INLANDER, kampanye itu adalah nasionalisme perusahaan Belanda, menolak menuntaskan pembayaran utang yang lagi memalukan, mengirim balik para pegawai Belanda/Eropa yang masih ada dalam birokrasi Indonesia, dan menegaskan pentingnya mandiri dalam menentukan kebijakan ekonomi. Ketegasan Soekarno ini menjelaskan kepadanya bahwa membangun karakter bangsa itu haruslah di mulai dengan keberanian yang prinsipil, tidak abu2, dan karena itu, penyatuan seluruh kekuatan harus diutamakan, kunci kekuatannya bagi Soekarno terletak pada kemampuan untuk menghimpun diri menjadi kesatuan yang kuat atau yang disebut "gotong royong",, namun demikian, usaha Indonesia untuk membentuk karakter mandiri bangsa tidaklah mulus, ada perubahan besar dari konsep Soekarno yang sangat menekankan pentingnya membangun karakter melawan kolonialisme dan neokolonialisme ditingkat domestik maupun Internasional melalui konferensi Asia_Afrika, membangun persekutuan dengan negara2 bekas jajahan dan sebagainya, namun seluruh proyek politik ini berakhir eketika Soeharto berkuasa,, strategi pembangunan Soeharto menjadi antitesis dari Apa yang diupayakan Soekarno,, jika Soekarno memperjuangkan semacam DELINKING dari tata kapitalis internasional, namun Soeharto justru sebaliknya ingin mengintegrasikan Indonesia dalam tatanan internasional, hal ini berdampak terhadap berubahnya strategi membangun karakter, dimana Soekarno lebih menekankan kemandirian percaya pada kekuatan sendiri (berdikari), kedaulatan sepenuhnya, dan masuk dalam pergaulan internasional sebagai bangsa yang setara,, semantara Soeharto mendorong karakter yang mampu bersaing dalam tatanan Internasional (berlomba menjadi yang terbaik meski dan lingkaran utang dan ancaman)..
Kini revolusi mental seperti yang dikatakan Soekarno itu, kembali dikumandangkan kemudian, pada kampanye Pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi menggunakan "Revolusi Mental" sebagai jargon politiknya melalui program "Nawacita" meski kini rakyat mungkin ragu cita2 Soekarno itu sulit atau nggakg bisa di realisasi oleh pemerintahan macam ini.
Jika cita2 luhur Soekarno tersebut amat susah di tunaikan oleh pemerintah secara Nasional, adakah di momentum "Dirgahayu Kemerdekaan RI" ini para pencari kuasa di daerah, berani dan mampu mereduksinya dalam kancah kelokaan kita dengan tetap membangun jargon yang mirip tapi di saji dalam kekhasan daerah ini sebagai pembeda... jika tidak, maka HUT Kemerdekaan ini akan berlalu seperti ajang tahunan yang di isi dengan sekedar upacara hormat bendera, lomba baris_berbaris, panjat pinang, lari karung, dan segudang seremoni lainnya yang hampir mirip dengan kegiatan PILKADA ke PILKADA yang di warnai dengan dukung mendukung (tanpa malu), daftar mendaftar (tanpa tahu diri, tanpa program, tanpa arah, tanpa kendali).*Penulis: Ketua DPD KNPI Kabupaten Bima, ASN di Dikpora Kabupaten Bima, dan Dosen STKIP BIMA.
