 |
| HM. Lutfi, SE |
Jakarta,
Garda Asakota.-
Anggota DPR RI Dapil Provinsi NTB,
HM Lutfi, menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang hingga saat
sekarang ini belum mem-follow-up berkaitan dengan bantuan dana tanggap darurat
yang dijanjikan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu masyarakat Kota Bima
korban banjir yang rumahnya hanyut dan rusak parah dengan kisaran bantuan
sebesar Rp20 juta hingga Rp40 juta.
Menurutnya, bantuan tanggap darurat
dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat Kota Bima yang mengalami musibah
rumahnya hanyut dan rusak parah akibat banjir Desember 2016 silam itu ada dua
(2) opsi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat yakni bantuan bagi warga yang
rumahnya rusak berat sebesar Rp40 juta sementara rumah yang rusak sedang
sekitar Rp20 juta.
“Nah itu sebenarnya bukan omong
kosong Pemerintah Pusat. Itu omongannya Kepala BNPB Pusat setingkat Menteri.
Ada juga Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, yang menyampaikan adanya
bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan anggaran untuk Jadup itu sudah turun dan
diperuntukan kepada semua rumah warga yang roboh dan hanyut terkena bencana.
Jadi itu bukan omong kosong dan Pemkot Bima tidak mem-follow-up nya dengan baik,”
tegas pria yang bakal tampil dalam kancah Pilkada Kota Bima 2018-2023 ini
kepada wartawan Media Garda Asakota, Sabtu (04/11).
Menurutnya, rumah warga Kota Bima
yang hanyut dan roboh akibat bencana banjir tersebut sebagiannya berada di
tengah-tengah kampung dan untuk membantu mereka Pemerintah Pusat menyediakan
anggaran dari pos Kebencanaan. “Pos anggarannya di BNPB, tapi anggaran di BNPB
tersebut tidak di Follow up oleh Pemkot Bima. Padahal Kepala BNPB Pusat sudah
mengeluarkan pernyataan terkait hal itu bahkan Menteri Sosial juga sudah bicara
tentang hal itu dan ketika rumah warga yang hanyut itu dibangun dari pos
kebencanaan. Menteri Sosial sudah menyiapkan bantuan anggarannya untuk
ketersediaan perabotannya sebesar Rp3 juta. Dan saya juga sudah memperkuat hal
itu di Kementerian. Makanya pada saat itu Pemerintah Daerahmelalui Walikota
Bima juga berani mengeluarkan pernyataan pada waktu itu,” cetusnya.
Lutfi menilai Pemkot Bima tidak
memiliki good will untuk menindaklanjuti apa yang telah dinyatakan oleh Kepala
BNPB maupun oleh Mensos RI. “Harusnya bantuan tersebut dijemput oleh Pemkot.
Dan sebagai bukti adanya partisipasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat terhadap
bencana banjir Kota Bima yakni digelontorkannya dana DSP dari Pempus untuk
melancarkan kembali fungsi drainase Kota Bima. Jadi Pempus itu akan memberikan
bantuan kalau ada keinginan Pemda untuk menjemput anggarannya. Nah hari ini
saya check lagi, ternyata Pemkot belum menindaklanjutinya lagi dengan cara
pengajuan proposal untuk bantuan rumah-rumah yang hanyut dan roboh akibat
terpaan bencana banjir Kota Bima ke BNPB Pusat,” tegas Lutfi lagi.
Sementara itu, berkaitan dengan
rencana relokasi rumah warga yang tinggal di bantaran sungai oleh pihak Pemkot
Bima, menurutnya, pihak Pemkot Bima tidak cukup hanya menyiapkan anggaran untuk
pembebasan lahan guna relokasi rumah warga. “Prosedurnya Pempus memang meminta Akan
tetapi Pemkot juga harus menyiapkan anggaran untuk pergantian lahan warga yang
ingin direlokasi itu serta kerugian bangunan akibat pembebasan lahannya. Itu
aturannya dan itu harus menggunakan dana APBD II. Nah mampukah Pemkot
menyiapkan dana sebesar Rp200 Milyar untuk itu?. Hitung-hitungannya harus
jelas, jangan membohongi masyarakat kita yang sudah tertimpa bencana, kemudian
kita bohongi. Nah saya sangat miris ketika ada Pimpinan Daerah yang menyatakan
kita siap untuk melakukan relokasi. Saya kira tidak segampang itu. Masyarakat kita
sudah cukup lelah, dari Desember 2016 hingga hari ini menunggu kerja-kerja riel
Pemkot Bima dalam membantu masyarakatnya yang tertimpa bencana namun belum juga
kunjung terlihat. Ini sudah hampir setahun sejak Desember 2016 lalu,”
pungkasnya. (GA 212*).
