Fraksi PKS DPRD NTB saat menyampaikan pandangan umum fraksinya, Senin 30 April 2018.
Mataram, Garda Asakota.-
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
(FPKS) dan Fraksi PDI Perjuangan saat penyampaian Pemandangan Umum
Fraksi-fraksi terhadap LKPJ Gubernur NTB Akhir TA 2017 dan LKPJ Akhir Masa
Jabatan Tahun 2013-2018, menilai Pemprov NTB tidak mampu mencapai target
penurunan angka kemiskinan di NTB.
“Pada periode sebelumnya yaitu antara
2009-2013, Pemerintah NTB sukses menurunkan angka kemiskinan pada kisaran 1,2 %
pada setiap tahunnya; dari 23,81 % pada Maret 2008 menjadi 17,97 % pada Maret
2013. Namun antara tahun 2013-2017, Pemerintah Daerah hanya sanggup menurunkan
kemiskinan di angka 0,5 % setiap tahunnya. Karena itu asumsi target penurunan
kemiskinan menjadi 13,25 % pada tahun 2017 tidak tercapai. Terdapat defisit
target sebesar 1,8 % terkait kinerja penurunan persentase penduduk miskin di
NTB,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H Johan Rosihan ST., saat menyampaikan pandangan
umum fraksinya, Senin 30 April 2018, di ruang rapat utama DPRD NTB.
Ketua Fraksi PDI P DPRD NTB, H Ruslan
Turmuzi, juga mengaku sangat heran dengan narasi LKPJ yang memaparkan kemampuan
Pemprov NTB mendapatkan angka 0,99 % dalam penurunan angka kemiskinan dari
angka kemiskinan Nasional sebesar 0,65 %.
“Melihat narasi itu, Fraksi PDI Perjuangan
menjadi bertanya-tanya dari mana Eksekutif mendapatkan angka 0,99 % per tahun
padahal kita sedang membahas LKPJ Lima Tahun Periode Kedua Pemerintahan ini
yaitu tahun 2013-2018. Fraksi PDI P melihat Pemerintah bermain sulap atau
akrobatik dengan data yang ditampilkan karena faktanya penurunan angka
kemiskinan tahun 2013-2017, penurunannya hanya sebesar 2,20 %, berarti
rata-rata per tahun hanya sebesar 0,55 % dimana tidak lebih tinggi dari
rata-rata Nasional,” sorot Ruslan Turmuzi saat menyampaikan pemandangan umum
fraksinya.
Rendahnya tingkat penurunan angka
kemiskinan di Pemprov NTB itu, kata Ruslan, tidak berbanding lurus dengan
alokasi anggaran kemiskinan yang cukup besar yang dialokasikan selama ini pada
berbagai sektor program dan kegiatan. “Namun penurunan angka kemiskinan
tersebut sangat lamban bahkan tidak mencapai target indikator RPJMD,” kritik pria
yang merupakan duta masyarakat Lombok Tengah ini.
Menurut pandangan Fraksi PDI P, tidak
tercapainya target penurunan angka kemiskinan di NTB ini diakibatkan lemahnya aspek
perencanaan, alokasi anggaran yang tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. “Serta
lemahnya koordinasi Pemerintah tentang singkronisasi program dan kegiatan untuk
menurunkan angka kemiskinan,” cetusnya.
Senada dengan Fraksi PKS dan PDI P,
Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB juga menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di
NTB ini masih jauh dari tuntas. “15,05 % prosentase orang miskin di NTB saat
ini masih terhitung prosentase tertinggi secara Nasional. NTB masih termasuk
dalam 10 besar Provinsi Termiskin di Negeri ini,” ujar Ketua Fraksi Partai
Demokrat DPRD NTB, HMNS Kasdiono, saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya.
Fraksi Partai Demokrat mendukung
penuh ikhtiar melawan kemiskinan dari desa yang dijadikan prioritas utama. “Puluhan
Milyar dana APBD dikucurkan untuk memperkuat BUMDES, mengembangkan KUBE, membangun
rumah layak huni, mengelola Bank Sampah, mendukung kawasan rumah pangan
lestari, menyediakan jamban keluarga dan air bersih. Sejauh mana intervensi
melawan kemiskinan di Desa ini berjalan? Adakah terjadi penurunan angka
kemiskinan yang tajam di Pedesaan? Sejauh mana efektivitas sejumlah program melawan
kemiskinan di pedesaan itu? Dan bagaimana kelanjutannya?,” pungkasnya. (GA. 211/215*).
Baca Juga Berita Terkait :
