Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir H Ridwan Syah, M Sc.,MM., MTP.
Mataram, Garda Asakota.-
Butuh waktu dua (2) tahun dan dana
sebesar Rp16 Trilyun untuk memulihkan atau merekonstruksikan kembali sektor
infrastruktur, perumahan dan permukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor
lainnya yang rusak akibat bencana gempa beruntun yang melanda Kabupaten Lombok
Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, Lombok Timur dan daerah kabupaten lainnya
yang terdampak gempa.
“Berdasarkan penyusunan rencana aksi
rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah dilakukan total anggaran yang
dibutuhkan untuk merekonstruksi berbagai kerusakan tersebut ketemulah angka
sekitar Rp16 Trilyun untuk merekonstruksi total semua infrastruktur yang rusak
baik itu di sektor perumahan dan pemukiman, ekonomi, sosial dan lintas sektor
lainnya,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB, Ir H Ridwan Syah, M Sc.,MM., MTP.,
kepada wartawan media ini Kamis 20 September 2018.
Sebelumnya berkembang informasi yang
menyebutkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan rekonstruksi
kerusakan dampak gempa Lombok berkisar ke angka Rp8 Trilyun lebih. Namun
kemudian angka tersebut telah dilakukan koreksi kembali hingga mencapai angka
Rp16 Trilyun. “Nanti akan dibagi mana saja porsi anggaran yang bersumber dari
APBN, APBD I dan APBD II serta yang bersumber dari dana sumbangan Swasta,”
timpalnya.
Menurutnya, program Gubernur dan
Wakil Gubernur, Zulkiflimansyah dan Siti Rohmi Djalilah, yang baru terpilih
dari hasil Pilkada 2018 ini akan lebih memfokuskan dalam melakukan percepatan
rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana pasca gempa bumi sehingga bisa
dipastikan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD I kedepannya akan
diarahkan untuk percepatan aspek rehabilitasi dan rekonstruksi ini.
“Iya, program Gubernur dan Wagub
kedepannya yakni dalam dua (2) tahun kedepannya pasti akan fokus dalam
percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa. Dua tahun baru
tuntas. Jadi daerah-daerah lain yang tidak terdampak bencana harus bersabar
karena porsi anggarannya akan diarahkan untuk menangani dampak bencana ini,”
cetusnya.
Pihaknya berharap komitmen Pemerintah
Pusat dalam membantu NTB untuk melakukan recovery dari dampak bencana gempa
dapat diwujudkan sesuai dengan komitmen awal. “Makanya kita harus pastikan
sesuai komitmen, walaupun ini bencana daerah, tetapi penanganannya dapat di
back up oleh Nasional. Dan ini yang kita mau detilkan. Inikan masih dalam
tahapan transisi dari darurat menuju ke pemulihan. Rencana rehab dan
rekonstruksi itu akan dilakukan pada tahun 2019,” tambahnya.
Untuk APBD Perubahan Provinsi NTB
Tahun 2018 ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp73 Milyar yang diarahkan untuk
pemulihan pasca bencana. “APBD Perubahan tahun ini ditujukan pada bagaimana
mendorong pemulihan fungsi pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi
perkantoran, trauma healing psycho social. Ada sekitar 200-an sekolah yang akan
dilakukan rehab dari anggaran APBD I dengan total alokasi anggaran sebesar Rp15
Milyar, sementara untuk yang rusak sedang dan berat akan diupayakan dari dana
APBN. Begitu pun dengan fasilitas kesehatan seperti Pustu, Polindes, juga akan
dilakukan hal yang sama,”ujarnya.
Begitu pun dengan fasilitas gedung-gedung
perkantoran yang banyak mengalami kerusakan, juga akan dilakukan dengan menggunakan
anggaran perubahan. “Butuh anggaran sekitar Rp100 Milyar untuk merehabilitasi
gedung-gedung perkantoran yang rusak akibat gempa tersebut. Hanya saja karena
di Perubahan ini dananya sedikit dan waktu merehabnya juga tinggal dua bulan
efektif, maka pengalokasian anggarannya pun dilakukan secara bertahap, asal
bisa berfungsi saja dulu karena masih banyak pegawai yang belum berani masuk
kantor akibat kerusakan gedung perkantoran ini,” tandasnya. (GA. 211/215*).
