Kota Bima, Garda Asakota.-
Puluhan massa dari Fron Rakyat Menggugat (FRM), mendatangi kantor Walikota Bima, Senin (29/4). Mereka meminta Walikota Bima, HM. Lutfi SE, segera mencopot Plt Lurah Jatibaru Timur (Jatim) dari jabatannya. Pasalnya, Plt Lurah tersebut diduga terlibat dalam politik praktis seperti disuarakan oleh Jendral Lapangan FRM, Purbasari saat menyampaikan orasinya depan Kantor Walikota Bima.
Menurutnya, berdasarkan pasal 2 huruf (F) Undanga-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa setiap ASN tidak diperbolehkan atau berpihak dari segala pengaruh apapun. Dan tidak memihak pada kepentingan siapapun. Justeru yang terjadi, duganya, pada pemilu tahun 2019 ini, beberapa ASN masuk didalamnya untuk kepentingan pribadi termasuk yang dilkukan Plt Lurah Jatiwangi Timur saat ini. "Untuk itu kami minta Walikota Bima dapat mempertimbangkan permintaan kami, bila perlu dicopot saja dari jabatannya, karena sudah mencederai pelaksanaan pemilu yang diharapkan baik dan aman," pinta Purbasari.
Kedepan, Walikota Bima selaku pengambil kebijakan di Pemerintahan Kota Bima, diharapkan untuk segera mengambil langkah positif, tidak melantik Plt Lurah Jatibaru Timur sebagai Lurah definitif, karena dugaan yang dilakukannya sudah bergeser dari sumpah jabatannya sebagai Aparatur Sipil Negara. "Kami juga neminta pada pihak Bawaslu selaku pengawas Pemilu, agar kiranya memanggil Plt Lurah atas dugaan kasus tersebut," tandasnya.
Sebelumnya, Plt. Lurah Jatibaru Timur, A. Karim, S.Sos, secara tegas membantah tudingan yang mengatakan bahwa dirinya terlibat dalam politik praktis atau menjadi Timses salah satu Caleg dalam Pemilu 2019. "Siapa bilang saya adalah Timses, saya kan PNS mana mungkin saya melakukan hal tersebut karena saya tahu dan mengerti sekali apa konsekuensinya jika saya terlibat dalam urusan politik," bantahnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (26/4). (GA. 355*)
.jpg)
