Kisruh Soal PPDB SMA di Narmada, Politisi PKS Khawatir Jangan Sampai Surutkan Semangat Bersekolah

Tampak Wakil Ketua DPRD NTB, Ust H Abdul Hadi dan Wakil Ketua DPRD NTB, Lalu Wirajaya, saat memimpin jalannya Rapat Paripurna DPRD NTB, Kamis 25 Juli 2019.

Mataram, Garda Asakota.-

Sektor pendidikan menjadi salah satu sector yang sangat penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berbagai upaya pemerintah dilakukan sejak lama untuk meningkatkan sector pendidikan ini agar bisa terus menjadi lebih baik. Bahkan ratusan milyar anggaran digelontorkan pemerintah sejak lama untuk membantu biaya pendidikan masyarakat sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak mau menyekolahkan anaknya atau tidak ada lagi yang berasalan bahwa pendidikan itu mahal dan sulit dijangkau.

Hanya saja, ketika Negara telah memiliki komitmen yang tinggi untuk sector pendidikan ini, ternyata dalam prakteknya masih saja ada perilaku pejabat pengelola pendidikan di daerah ini yang masih kaku dalam memandang sector pendidikan. Bahkan semakin membuat sector pendidikan makin terpuruk dan carut marut. Kasus yang terjadi di Kecamatan Narmada Lombok Barat dimana ada 74 orang calon siswa didik SMA yang nasibnya masih terkatung-katung karena adanya kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB yang mengurangi jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dari 13 menjadi 11 hanya karena berasumsi takut ada pihak yang bermain-main dengan rombel ini merupakan sebagian kecil dari persoalan minimnya wisdom yang dimiliki oleh pejabat pengelola pendidikan di daerah.

Baca Berita Terkait:
Zonasi SMA Jauh Dari Tempat Tinggal, 74 Siswa Enggan Bersekolah, 21 Kades Mengadu Ke Wakil Rakyat
http://www.gardaasakota.com/2019/07/zonasi-sma-jauh-dari-tempat-tinggal-74.html

Terang saja,  hal ini menjadi atensi serius dari para Wakil Rakyat yang ada di Udayana. Dalam acara Rapat Paripurna DPRD NTB yang digelar Kamis 26 Juli 2019, Pimpinan Rapat Paripurna saat itu yakni Wakil Ketua DPRD NTB, Ust. H Abdul Hadi, SE.,MM., mengkritisi khusus soal ini diawal pembukaan Paripurna.

Wakil Ketua DPRD NTB, Ust. H Abdul Hadi, sangat berharap persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK saat ini jangan sampai menimbulkan permasalahan baru terhadap minat dan keinginan masyarakat untuk bersekolah kejenjang yang lebih tinggi karena alasan regulasi. “Sebagian calon siswa SMA/SMK  tidak bisa diterima di SMA/SMK sesuai dengan zona tempat tinggalnya, tidak terakomodir, termasuk siswa berprestasi. Yang menjadi korban adalah anak-anak yang menjadi calon pemimpin masa depan,” ujar pria yang juga merupakan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi NTB ini.

Pihaknya sangat berharap, Gubernur NTB dapat mengambil langkah-langkah yang baik dan tepat sehingga keinginan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya tetap bergelora bersemangat.

“Jangan sampai berdampak pada peningkatan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat menjadi menurun dan kedepannya akan berdampak pada indeks pembangunan manusia (IPM) NTB yang sulit naik,” harap pria yang dikenal ramah ini.

Pihaknya juga berharap kepada pejabat pengelola pendidikan dapat berpikir lebih baik dalam bertindak bijaksana sehingga dampak yang ditimbulkan tidak menjadi gejolak dalam lingkup social masyarakat yang mengakibatkan tingkat kemiskinan masyarakat semakin banyak.

“Tidak ada artinya upaya penurunan kemiskinan terus diupayakan tanpa didukung oleh peningkatan sumber daya manusia apabila peningkatan pendidikan formal tidak bisa dilakukan secara optimal,” pungkasnya. (GA. 211/215*)