Gedung Kantor DPRD NTB, Foto : Sumber Humas DPRD NTB
Mataram,
Garda Asakota.-
Rencana agenda kunjungan kerja
(Kunker) 50 anggota DPRD NTB ke beberapa wilayah di Luar Negeri seperti Istambul
Turkye, Sydney Australia, Swiss, dan Eropa Barat, pada sekitar tanggal 03
Agustus 2019 hingga tanggal 09 Agustus 2019, menuai penolakan public. Pasalnya,
penolakan ini bermunculan oleh karena public menganggap alokasi anggaran
perjalanan kunker DPRD NTB yang diduga menghabiskan anggaran sekitar Rp6,2
Milyar ini bertentangan dengan prinsip efisiensi dan kondisi daerah yang masih
membutuhkan anggaran untuk membangun infrastruktur seperti jalan dan jembatan
yang rusak akibat terpaan bencana.
Perjalanan yang dibagi kedalam
empat kelompok besar dengan jumlah satu kelompok terbagi kedalam 10 orang
anggota Dewan dimana kelompok pertama rombongannya dipimpin TGH Mahali Fikri
dengan tujuan Istambul Turkey dan akan berangkat pada sekitar tanggal 03
Agustus 2019 hingga tanggal 09 Agustus 2019, Kelompok kedua dipimpin oleh Hj
Baiq Isvie Rupaeda SH MH beranggotakan 15 orang anggota Dewan dengan tujuan
perjalanan ke Italia dan Swiss dan akan berangkat juga pada sekitar tanggal 03
Agustus 2019 hingga 09 Agustus 2019 .
Sementara untuk kelompok ketiga
yang beranggotakan sekitar 10 orang dengan tujuan Sydney Australia dan kelompok
empat yang beranggotakan sekitar 15 orang akan berangkat menuju Eropa Barat masing-masing
sekitar tanggal 13 Agustus 2019 hingga tanggal 19 Agustus 2019.
“Ini akibat ketika penyusunan
anggaran tidak melihat aspek prioritas dan kebutuhan rakyat dan tidak bersandar
pada asas efisiensi. Padahal NTB, baru saja di uji musibah gempa bumi yang
dahsyat. Banyak rakyat yang menderita kemiskinan, krisis air melanda ratusan
Desa, kualitas pendidikan masih sangat terbelakang. Anggaran miliaran rupiah
itu, lebih baik digunakan untuk membantu masyarakat yang sekarang
susah," ujar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram,
Andi Kurniawan, kepada wartawan media ini dengan nada penuh prihatin, Kamis 01
Agustus 2019.
Pihaknya secara kritis
mempertanyakan apa yang menjadi output dari perjalanan kunjungan kerja ke
beberapa Negara di luaran sana. “Apa output dari Kunker itu yang akan berdampak
langsung terhadap kehidupan masyarakat di NTB?. Sementara sepulang mereka dari
sana, masa jabatannya sebagai anggota DPRD NTB juga akan berakhir?. Kami berharap
sekaligus meminta kepada Pimpinan DPRD NTB untuk membatalkan rencana liburan ke
Luar Negeri. Ini kan hanya menghabiskan uang rakyat aja, apalagi NTB baru
ditimpa musibah besar. Daripada keluar, ya fokus saja urus daerah ini,"
tegas Andi.
Hal senada juga disampaikan oleh
Barisan Pemuda Bima Nusantara (Bardam Nusa) Bali Nusra, Subhan, kepada wartawan
media ini. Pihaknya mengaku sangat prihatin dengan adanya rencana anggota DPRD
NTB melakukan Kunker ke Luar Negeri dengan menghabiskan anggaran sebesar Rp6,2
Milyar.
“Padahal mereka sangat tahu bahwa
di Kabupaten Bima sana, rakyat Wera, Sape dan sejumlah masyarakat lainnya
berteriak meminta perhatian pemerintah untuk perbaikan jalan mereka yang sudah
rusak parah. Mestinya anggota Dewan harus lebih memprioritaskan apa yang
menjadi kebutuhan masyarakat mereka ketimbang melakukan Kunker dengan kucuran
anggaran yang sangat besar dan tidak memiliki manfaat karena paska kunker itu
jabatan mereka akan berakhir dan diganti oleh anggota DPRD NTB yang baru,”
timpalnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD
NTB, Mahdi SH MH., mengaku perjalanan Kunker anggota DPRD NTB ini sudah jelas
masuk didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 dan sudah mendapatkan ijin
dari Kemendagri dan ijin dari Sekretariat Negara (Setneg). “Beigitupun exit
permit dari Kemenlu juga sudah didapatkan. Sehingga secara administrasi
perjalanan ini sah dan legal,” jelas Mahdi kepada sejumlah wartawan.
Mahdi juga menjelaskan bahwa
alokasi anggaran yang dipergunakan untuk pelaksanaan Kunker ini tidak sebanyak
seperti yang beredar dan viral di sejumlah media social. Menurutnya setelah
dilakukan rasionalisasi anggaran, alokasi anggaran untuk Kunker ini hanya
sekitar Rp3,5 Milyar saja.
“Karena ada juga anggota Dewan
yang tidak berangkat seperti yang naik haji sekitar 10 orang. Kemudian ada juga
yang tidak berangkat karena ada kesibukan lain seperti adanya tugas kepartaian
dan urusan keluarga. Lebih kurang ada sekitar 15 orang anggota Dewan yang tidak
berangkat dalam kunker ini,” timpalnya.
Lanta apa output dari pelaksanaan
kunker ini?, menurutnya output yang bisa diharapkan dari pelaksanaan kunker ini
adalah bagi anggota DPRD NTB yang terpilih kembali, perjalanan kunker ini akan
menjadi pelajaran berharga untuk pengembangan sejumlah kesepakatan antara
Provinsi NTB dengan Negara-negara yang menjadi tujuan kunjungan baik didalam
aspek pendidikan, kebudayaan dan pariwisata.
“Apalagi inikan kunjungan lintas
komisi. Jadi disamping menimba pengalaman, juga akan ada banyak hal yang bisa
dilakukan pada saat Kunker ini. Bagi anggota DPRD NTB yang tidak terpilih lagi,
paling tidak mereka memiliki wawasan terhadap kondisi Negara yang
dikunjunginya. Dan sebenarnya agenda Kunker ini harusnya dilakukan pada awal
tahun, hanya saja karena padatnya agenda kegiatan seperti pelaksanaan Pilpres
dan Pileg, maka baru bisa dilaksanakan pada bulan ini,” pungkasnya. (GA. Im*)
