 |
| Sahbuddin, S.Ag |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Usai mendapatkan kritikan dari sejumlah warga menyangkut peliburan sekolah karena adanya event Pawai Rimpu dalam rangka HUT TNI AD yang ke-74. Kali ini kritikan yang sama pun kembali dicuitkan oleh salah seorang warga Kelurahan Dara Kota Bima, Syahbuddin, S.Ag. terkait dengan event pacuan kuda masih dalam rangkaian perayaan HUT TNI AD.
Menurut Sahbuddin, meski pacuan kuda merupakan salah satu event yang merupakan warisan budaya masyarakat Bima. "Namun ada yang terabaikan bahwa anak-anak joki kuda itu terpaksa meliburkan sekolahnya selama pacuan berlangsung. Harus ada solusi yang dikedepankan, misalnya pacuan dilaksanakan pada momen liburan agar anak-anak joki kuda tidak dikorbankan waktu dan jam sekolahnya," ungkap Sahbuddin, Minggu 13 Oktober 2019.
Dikatakannya berdasarkan fakta yang selama ini ditemukannya, khusus bagi anak-anak yang menjadi joki berkuda ini akan dipaksa tidak bersekolah karena harus mencari nafkah dengan menjadi joki kuda pacuan. "Itu adalah merupakan suatu fakta berdasarkan hasil studi langsung. Kan kasihan para joki cilik itu," kata Budi.
Berdasarkan hasil pengamatannya selama ini, rata-rata joki kuda kuda pacuan itu adalah anak-anak yang masih sekolah SD.
"Kalaupun ada yang sudah SMP, itu juga akan dilihat dari ukuran fisik anak itu. Dan rata-rata penghasilan yang mereka peroleh dari menjadi joki itu mereka bisa meraup upah sekitar Rp200 ribu per satu kuda yang mereka tunggangi. Dan nilai upah itu tidak berdasarkan standar baku yang mengaturnya," ungkap Budi.
Pihaknya sangat berharap agar ada solusi yang bisa diperoleh agar anak-anak penunggang kuda pacuan ini bisa tetap terus bersekolah. "Itu yang wajib dilakukan bila kita tidak menginginkan anak-anak ini menjadi korban warisan budaya," pungkasnya. (GA. Im*)
