Mataram, Garda Asakota.-
Salah satu fokus Pemprov NTB saat ini yaitu penyiapan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap II yang dihajatkan untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 bagi masyarakat NTB. Program ini tidak hanya memberikan manfaat bagi warga yang tidak mampu dan terdampak, namun JPS Gemilang terbukti mampu menggairahkan kembali ekonomi di sektor Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Pada Hari Selasa (12/5/2020) ini, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menggelar rapat Pemantapan untuk JPS Gemilang Tahap II bertempat di Ruang Rapat Utama Setda Provinsi NTB. Rapat kali ini dengan menghadirkan seluruh Kepala OPD dan stakeholder/mitra terkait seperti PT.GNE dan Bulog.
Mengawali rapat, Gubernur menyampaikan bahwa pelaksanaan JPS Gemilang tahap II harus lebih baik dari tahap pertama. Khususnya masalah data dan produk yang diberikan kepada masyarakat. "Pemantapan JPS kali ini kita fokus agenda utama yaitu Pemantapan Data penerima dan Produk JPS Gemilang. Data harus relatif lebih baik, pastikan data kita valid dan penerima tepat sasaran" jelas Gubernur. "Untuk produknya, pastikan semua adalah produk lokal. " lanjut Gubernur.
Gubernur menegaskan bahwa JPS Gemilang adalah sebuah pesan, bukan hanya program semata. Pesan yang dimaksud adalah pemberdayaan IKM dan UMKM di Provinsi NTB. Jangan sampai IKM di dalam daerah tidak merasakan manfaatnya.
“Jangan sampai karena kita memberikan bantuan dan mengejar volume besar, kita menggunakan pabrikan dan IKM kita tidak diberdayakan. IKM kita mampu. Kita memberdayakan IKM betul-betul serius, kita maksimalkan IKM agar Insyaallah ekonomi kita di NTB bisa lebih berdaya" lanjutnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa para kepala daerah di NTB juga sangat bersemangat dalam program mendukung JPS Gemilang ini. Hal ini dikarenakan seluruh IKM dan UMKM yang terlibat berasal dari seluruh kabupaten/kota Di NTB.
"Para Bupati dan Walikota setelah tahu pesan program ini, semuanya sangat setuju dan bersemangat" ucap mantan Anggota DPR RI tersebut.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur bersama seluruh peserta rapat turut merumuskan pola terbaik untuk JPS Gemilang, termasuk pola pengumpulan hasil produksi IKM. Dimana pada tahap ke II ini, JPS Gemilang akan lebih efektif. Terdapat sebanyak 362 IKM/UMKM yang terlibat. Dan setiap kabupaten/kota memiliki IKM yang berbeda-beda sehingga akan saling menutupi dengan nilai yang sama.
"Mudah-mudahan bukan saja produk yang delivered kepada masyarakat. Namun mindset ini juga tersampaikan. Peta industrialisasi kita di NTB mulai terlihat, dari sini bisa kita buatkan roadmap industrialisasi di seluruh kab/kota." tambahnya.
Di akhir rapat, Gubernur Zul optimis bahwa JPS Gemilang akan mampu membuka dan menciptakan ekosistem baru dalam perekonomian di NTB. "Semoga program ini bisa betul-betul sesuai, sehingga ada _sense of belonging_nya. Setelah pandemi ini berlalu, maka ekosistem ekonomi baru akan terbentuk dan menjadi cikal bakal di kabupaten/kota. Menjadi vendor-vendor di BUMDes. Para IKM ini akan punya kekuatan dan betul-betul berdaya" tutupnya.
Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTB Ir. H Ridwan Syah, M.Sc, MM, MTP menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi akan menaikkan jumlah kuota penerima JPS Gemilang. “Akan ada penambahan data penerima di tahap II ini dari 105.000 penerima menjadi 125.000 penerima."jelas Ridwan Syah.
Jumlah kuota akan dilakukan veluasi dan dikirim ke desa di setiap kabupaten/kota. “Disanalah boleh menambahkan, boleh mengurangi sesuai kriteria yang ada. Kemudian data penerima harus di tandatangani dan di SK kan sehingga jelas dan terbuka." tambahnya
Terkait produk JPS Gemilang, Ridwan Syah menyampaikan bahwa distribusi JPS kali ini akan lebih ketat dari sebelumnya. Produk yang digunakan juga seluruhnya merupakan produk lokal. "Kita tidak akan mengirim barang-barang yang tidak awet. Telur di ganti abon dan ikan kering. Setelah barangnya lengkap, baru kita akan bagikan ke masyarakat" jelasnya.
Dengan Program JPS Gemilang, masyarakat tidak saja terbantu, namun lebih dari itu. Pemerintah Provinsi NTB sedang mengirim pesan bahwa setelah pandemi ini berlalu, maka IKM sudah berdaya, dan di provinsi NTB sudah punya ekosistem baru dalam menyerap dan menyalurkan produk-produk IKM ke masyarakat. (GA. Red*)
