 |
| Abdul Mufakhir, S.Psi, M.Ak |
Pasca ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Kelurahan (PSBK), suasana jalan raya masih ramai lancar, terlihat ruas jalan lintas Amahami- Kota Bima masih dipadati oleh lalu lalang kendaraan baik roda dua maupun roda empat.
Disisi kanan jalan terlihat aktivitas pasar Amahami masih berjejer dengan parkir mobil dan motor, hal tersebut menujukkan geliat ekonomi masih berjalan ditengah pengetatatan sosial untuk memutus rantai penyebaran pendemi covid 19. Pemberlakuan PSBK yang diberlakukan oleh Walikota Bima melalui perwali nomor 24 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan PSBK belum menunjukan efektifitasnya dalam membatasi mobilitas warga.
Fani salah satu warga Kota Bima yang keseharian berjualan gorengan depan mesjid raya Kota Bima, bahkan masih belum mengetahui tentang adanya peraturan PSBK yang diberlakukan oleh walikota Bima mulai tanggal 11 Mei 2020. Bukan hanya Fani tapi masih banyak warga lain masih belum mengetahui adanya pembatasan PSBK tersebut.
Minimnya sosialisasi terhadap Peraturan walikota (perwali) menyebabkan masih banyak warga Kota Bima belum mengetahui akan adanya PSBK di daerahnya. Pendemi covid 19 ini telah mengubah wajah dan suasana Kota Bima ditengah menjalankan ibadah puasa yang biasanya sore hari ramai dengan julan takjil lapangan Sarasuba dan berbagai ruas jalan protokol kota.
Penerapan PSBK menimbulkan dampak domino terhadap roda ekonomi masyarakat. Apalagi pada bulan ramadhan saat sekarang, perputaran ekonomi cukup tinggi karena konsumsi masyarakat juga tinggi.
Berbagai langkah antisipastif terus dilakukan pemerintah Kota Bima untuk mengahambat masuknya virus tersebut, termasuk dengan pemeriksaan suhu tubuh di beberapa titik pemberhentian seperti di perbatasan Kota Bima dan terminal kumbe Kota Bima.
Langkah baik pemerintah Kota Bima dalam mengambil kebijakan tentunya perlu didukung dengan data bukan sekedar perasaan khawatir tertular atau sekedar penghambisan pembelanjaan anggaran covid-19. Bila kita perhatikan progress data corona kota bima, sampai sekarang belum ditemukan lagi kasus baru di Kota Bima, sementara itu pemerintah melakukan karantika lokal dengan menutup akses jalan diberbagai kelurahan.
Hal ini tentunya menimbulakan pertanyaan, Efektifkah kebijakan ini dilakukan sementara didalam kota sendiri belum terdapat potensi akan adanya virus corona.
Berdasarkan data terbaru yang dirilis oleh Sekretariat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat jumlah masyarakat yang terpapar covid 19 pertanggal 12 Mei 2019 sudah mencapai 344 orang positif corona dimana 126 diantaranya sudah sembuh dan 7 orang meninggal dunia. Sementara itu, Kota Bima kini sudah tidak terdapat pasien positif corona meski awalnya mencatat 2 orang terjangkit positif corona.
Kebijakan PSBK ini tentunya ingin memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kota Bima dengan menjaga masyarakat tidak berkumpul karena ditakutkan menjadi media penyebaranan virus.
Bila data menunjukan bahwa sampai saat ini belum ada kasus dan cluster baru virus corona di kota bima, maka yang seharusnya dilakukan pemerintaha adalah menjaga perbatasan kota agar kondisi nihil virus dikota bima tetap terjaga. Selain itu, kebijakan PSBK yang salah satu pointnya menghentikan sementara kegiatan keagamaan yang menghimpun jamaah dalam jumlah banyak kecuali sholat fardhu tentu juga tidak akan efektif dan cenderung kontrakdiktif.
Masyarkat Bima adalah masyarakat religi yang memiliki pemahaman dan persepsi berbeda tentang hal tersebut, apalagi kontradiktif dimana satu sisi membatasi sholat sunnat semetara sholat fardhu dibolehkan sementara kegiatan tersebut sama-sama mengumpulkan massa dalam proses beribadatannya, sehingga tidak jelas efektifitas pelaksanaannya.
Selain itu pembatasan jalur keluar masuk kelurahan dalam PSBK memunculkan juga pertanyaan. Bila terjadi pembatasan tentu perlu ada ketersedian akan kebutuhan dasar pangan tiap kelurahan. Karena masyarakat tidak mungkin bisa bertahan apabila kebutuhan dasarnya tidak tersedia disekitarnya.
Efektifitas PSBK masih sangat diragukan untuk menghentikan masuknya virus corona di Kota Bima, selain akan minimnya sosialisasi dan tingkat ketaatan dalam pelaksanaannya. Data statistik Kota Bima menunjukkan lapangan usaha utama masyarakat Kota Bima lebih dominan pada perdagangan dan jasa, sehingga perputaran ekonomi sangat bergantung pada dua sector tersebut. Berbeda halnya dengan masyarakat kabupaten bima dimana sumber utama pekerjaan yang lebih dominan adalah pertanian, sehingga aktivitas diluar ruangan sangat bergantung pada kebutuhan tanam. Sementara pada sektor jasa dan perdagangan menuntut untuk beraktivitas diluar rumah cukup intens, karena harus berinteraksi langsung.
Mengingat lebaran sebentar lagi dan pusat perbelanjaan hampir semua ada di Kota Bima, sementara pemberlakuan PSBK yang rencananya akan dilakukan selama 14 hari kedepan maka akan lebih efektif bila pemeriksaan perbatasan perlu ditingkatkan tidak hanya pemeriksaan suhu badan, karena orang yang merasa suhu badannya tinggi akan cenderung beristrahat dirumah dan tidak akan pergi jalan-jalan.
Pemerintah Kota Bima lebih mendesak memperbanyak pengadaan alat tes baik itu rapit tes atau menyediakan kit polymerase Chain Reactuion (PCR) atau tes swab ketimbang “mengurung” masyarakat dalam satu kelurahan untuk tetap dirumah .
Pengecekan perbatasan kota tidak hanya menggunakan alat cek suhu badan namun juga dengan menggunakan alat rapit tes. Setiap masyarakat luar daerah yang masuk Kota Bima direkam data KTPnya untuk memudah proses trackingnya nantinya dan diambil berdasarkan peta kerawanan daerah terjangkit atau diambil acak berdasarkan tingkat kerawanan daerah yang terjangkit virus corana.
Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan daerah penyangga lainnya seperti pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Dompu. Pembatasan sosial akan sia-sia bila pembukaan pembatasan terjadi namun daerah penyangga lainnya masih menunjukkan trend kenaikan angka positif corona, tentu akan menjadi gelombang penyebaran baru bagi warga kota Bima.
Keterlibatan bidan desa dan unit unit terkait seperti ketua RT/RW akan lebih efektif dalam menyesir dan menemukan warga yang terindikasi terjangkit setiap kelurahan atau warga pendatang yang pulang kampung atau mudik.
Posko-posko tiap kelurahan tidak hanya berfungsi hanya mengecek suhu tubuh, namun juga sebagai sumber pengumpul data dan pemeriksaan dengan rapit tes bagi warga yang membutuhkan dan terindekasi sesuai gejala covid. Sehingga penanganan pencegahan virus corona di Kota Bima betul-betul terarah dan berbasis sumber data dengan penanganan yang proporsional berdasarkan peningkatan kasus dan penyebaran covid 19 di Kota Bima.*Pemerhati Sosial di NTB
