Pertemuan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait dengan kajian dampak Covid-19 terhadap kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa 23 Juni 2020.
Pandemi Covid-19 di NTB
memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di daerah
ini. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan
sosial. Namun pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota hingga
pemerintah desa memunculkan kebijakan berupa bantuan sosial maupun subsidi
kepada masyarakat untuk menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat
pandemi.
Untuk mengatasi semua dampak
sosial akibat pandemi ini, peran data menjadi sangat penting dan krusial. Oleh
karena itu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus proaktif dan
bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan sehingga bantuan atau program yang
diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi bisa tepat sasaran.
Hal tersebut mengemuka dalam
pertemuan Wakil Gubernur NTB Dr. Hj Sitti Rohmi Djalilah dengan Kepala Badan
Pusat Statistik (BPS) NTB terkait dengan kajian dampak Covid-19 terhadap
kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Selasa
23 Juni 2020.
"Kita jangan berpangku
tangan, harus proaktif, karena peran kita di provinsi bukan hanya mendengar
laporan saja tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana," tegas Wagub
dalam rapat yang dihadiri oleh Asisten I, II dan III Setda NTB, Kepala Bappeda
Provinsi NTB, dan Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB.
Dalam rapat ini Wagub meminta
untuk segera menyelesaikan masalah data di NTB, sehingga dana dan bantuan yang
disalurkan tepat sasaran. Mengingat anggaran di Pemprov NTB sudah mencukupi
untuk penuntasan kemiskinan. "Saya berharap ini menjadi follow up untuk
Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB
bersinergi," terangnya.
Selain itu juga, Wagub
menyampaikan bahwa Covid-19 ini jangan sampai menjadi dua mata pisau yang
berbahaya. Karena dalam kondisi seperti saat ini aman dan produktif harus
sejalan. Khususnya untuk masyarakat yang membuka kembali kegiatan ekonominya,
mereka wajib menerapkan protokol kesehatan Covid-19.
"Bagaimana memberikan
pemahaman masyarakat bahwa boleh beraktivitas normal di bawah protokol
Covid-19, jangan sampai masyarakat salah persepsi. Jika tidak, konsekuensinya
harus ditutup," jelas Umi Rohmi, sapaan akrabnya.
Terakhir ia mengatakan, jika
semakin cepat masyarakat menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan Covid-19
maka semakin cepat perekonomian akan pulih dan masyarakat dapat beraktivitas
dengan normal kembali.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi
NTB, Suntono memaparkan hasil simulasi angka kemiskinan di NTB yang merupakan
kelanjutan dari kajian dampak Covid-19 terhadap perekonomian NTB. Dampak
Covid-19 terhadap perekonomian di NTB memunculkan dugaan bahwa penduduk miskin
di NTB akan meningkat.
"Namun perlu dilakukan
perhitungan seberapa besar Covid-19 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk
miskin di NTB," jelasnya. 'Suntono juga mengatakan hal
tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kecendrungan kemiskinan
di NTB sebagai dampak pandemi Covid-19. (red.*)
