 |
| Syamsurih, SH |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Honor Jasa Pelayanan (Jaspel) para tenaga Kesehatan di RSUD Kota Bima dan Puskesmas dari November hingga Desember 2019 dan dari Januari hingga Juni 2020 rupanya belum dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Padahal keberadaan tenaga kesehatan sebagai Garda terdepan Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah vital, apalagi di tengah Pandemi Covid19 saat ini.
Menyikapi hal ini, Wakil ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, SH mendesak Pemkot Bima segera membayarkan uang Jaspel Tenaga Kesehatan (Nakes) tahun 2020.
“Kenapa harus tunggu APBD-P, kan anggarannya sudah dialokasikan dalam dalam APBD-P 2019 dan APBD 2020,” kata duta PAN itu.
Menurutnya, sesuai dokumen APBD, persoalan pelayanan kesehatan sudah dialokasikan, termasuk uang Jaspel yang ditunggak tahun 2019 lalu. Dirincinya bahwa, anggaran untuk pelayanan klaim BPJS di dalam dokumen APBD-P 2019 sebesar Rp657 juta untuk seluruh Puskesmas. Sementara untuk RSUD Kota Bima sekitar Rp821 juta
Selain itu, kata dia, dalam dokumen APBD 2020 juga dialokasikan Rp 235 juta untuk Puskesmas dan Rp 821 RSUD Kota Bima. “Kenapa harus tunggu APBD-P segera saja bayar sekarang karena anggaran sudah tersedia, apalagi ini menyangkut visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bima,” sesal Syamsurih.
Dijelaskannya, visi-misi Walikota dan Wakil Walikota Bima sudah tertuang dalam dokumen RPJMD untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. “Bagaimana Nakes bisa layani maksimal 120 ribu warga kota, kalau hak mereka tak dibayarkan?,” ujarnya.
Menurutnya, Nakes adalah garda terdepan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat Kota Bima. Terlebih lagi di tengah pendemi Covid19. “Pertanyaannya bagaimana nasib keluarga Nakes, sementara mereka harus berjuang, namun diabaikan hak mereka,” ujarnya.
“Nggak logis alasan Dikes dibayar melalui APBD-P, bayar sekarang! Anggaran sudah tersedia, serapan anggaran mana,” herannya.
Ia dapat merasakan suasana batin para Nakes yang berjuang siang dan malam. Serta memberikan pengabdian luar biasa untuk masyarakat Kota Bima. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bima, meminta Komisi I memanggil kepala Dikes dan DPPKAD untuk diklarifikasi. (GA. 212*)
