Mataram, Garda Asakota.-
Perbedaan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang dipegang antaran Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada saat rapat
pembahasan anggaran di Lembaga DPRD NTB, menjadi pertanyaan khusus yang
diangkat oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) pada saat penyampaian
Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD Perubahan
TA 2020 pada saat Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu 26 Agustus 2020.
“Fraksi ppp juga mempertanyakan
perbedaan draf KUA PPAS yang dipegang antara TAPD dan OPD pada saat rapat
pembahasan berlangsung, bahkan banyak dari OPD terkait tidak paham sama sekali
terkait pos-pos anggaran yang akan dibahas bersama DPRD NTB, mohon
penjelasannya.?,” cetus Syirajuddin SH., anggota Fraksi PPP kepada wartawan
media ini.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PPP
meminta kepada eksekutif agar membangun komunikasi yang baik anatara TAPD dan OPD
dalam menyusun anggaran APBDP tahun anggaran 2020. “Dengan maksud agar kualitas
pos-pos anggaran menjadi proporsional dan akuntabel serta bisa
dipertanggungjawabkan kedepannya,” tekan pria yang juga Ketua Komisi I DPRD NTB
ini.
Pada APBD Perubahan TA 2020 ini, FPPP pada prinsipnya meminta eksekutif
lebih mengutamakan kebutuhan dasar masyarakat dalam memberikan kebijakannya,
sebagaimana arahan dari pemerintah pusat.
Selain itu, Fraksi ppp meminta agar eksekutif harus mampu mencari
trobosan baru sumber PAD yang ada di NTB, agar tidak monoton berharap pada
sektor-sektor yang sudah ada.
“Fraksi PPP berharap eksekutif membentuk tim lobby anggaran kepada
pemerintah pusat, baik melalui mantan pejabat pusat maupun mantan pejabat
daerah yang telah berpengalaman dalam mencari pos-pos anggaran untuk
kesejahteraan masyarakat NTB. Bahkan sudah sangat sering fraksi PPP meminta untuk
eksekutif membentuk tim lobby anggaran, namun sampai saat ini belum ada progres
dan tindaklanjutnya, mohon penjelasan?,” cetus duta Dapil VI Kabupaten Dompu,
Kabupaten Bima dan Kota Bima ini.
Pada sisi yang lain, fraksi
PPP juga meminta kepada eksekutif agar tidak melakukan mutasi menjelang
pembahasan anggaran agar tidak membuat terganggu pembahasan anggaran antara OPD
terkait dengan DPRD.
Namun, disisi lain Fraksi PPP juga mengapresiasi atas lompatan
industrialisasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB terhadap pembinaan dan
pelayanan UKM/IKM yang ada di NTB. Lompatan itu menurut FPPP terlihat seperti
sepeda listrik, motor listrik yang di produksi oleh anak-anak muda kreatif yang
dimiliki oleh NTB. (GA. Im*)
