 |
| Bambang Jenki, Ketua Rw 03 Jatibaru Barat |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Merebaknya isu di tengah masyarakat saat ini bahwa hanya Rt saja yang mendapatkan pengadaan alat komunikasi pintar atau smartphone android dari Pemerintah Kota Bima melalui dana Kelurahan sebagai realisasi salah satu janji politik Lutfi-Feri pada saat Pilkada beberapa tahun lalu menuai beragam komentar negatif dari beberapa Ketua Rw yang ada di Kota Bima.
Seperti disampaikan oleh Ketua Rw. 03 Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota, Bambang Jenki. Kata dia, jika benar hanya HP para Ketua Rt yang dianggarkan di tahun 2021 mendatang, tentu kebijakan itu mengecewakan pihaknya.
"Kenapa hanya Ketua Rt saja yang mendapatkan smartphone android dari pemerintah padahal kami sebagai Rw juga memiliki peran yang sama dengan ketua Rt," ujarnya kepada Garda Asakota, Rabu (2/12).
Pihaknya ingat betul janji politik Lutfi-Feri saat Pilkada lalu, dimana Rt dan Rw dijanjikan akan mendapatkan HP jika keduanya terpilih. "Namun sampai hari ini kenapa tiba tiba berubah, kami kecewa dan sesalkan," tuturnya.
Sementara itu Lurah Jatibaru Barat, A. Salam, SH, saat di konfirmasi via ponselnya membbenarkan bahwa hanya Ketua Rt saja yang akan mendapatkan HP android tersebut sesuai dengan janji pak Walikota di kediaman saat menggelar pertemuan Rt se Kota Bima beberapa waktu lalu. "Iya memang benar, tidak ada beliau sebut Rw," katanya, Rabu (2/12).
Lurah menegaskan bahwa pihaknya hanya mengikuti juklak-juknisnya untuk rencana pengasaan HP melalui dana kelurahan. "Kalau memang hanya untuk Rt saat ini ya kita bisa apa, mungkin Pemerintah punya alasan dan pertimbangan lain yang lebih urgensi sehingga sementara waktu hanya Rt saja yang mendapatkan HP itu, sabar saja," cetusnya.
Hal senada juga diakui oleh Camat Asakota, Suryadin, SH. Kepada Garda Asakota, Rabu kemarin Camat mengakui bahwa kabar tersebut benar adanya.
"Pertimbangan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu alasannya kenapa hanya untuk Rt dulu yang di berikan HP android tersebut karena di anggap bahwa Rt lah yang paling intens dan paling dekat dan bersentuhan langsung dengan warganya tetapi meski demikian bukan berarti mengenyampingkan peran Rw, tapi untuk sementara Rt dulu," terangnya.
Dengan pemberian alat komunikasi ini, kata dia, kepada Rt diharapkan harus pro aktif untuk membantu tugas pemerintah karena HP itu adalah aset daerah yang berfungsi sebagai sarana komunikasi sehari harinya bagi Rt untuk mengkoordinasikan peristiwa krusial yang terjadi di tengah masyarakat baik soal sisik sarpras maupun persoalan sosial budaya yang terjadi di tengah masyarakat.
"Dengan HP ini semoga dapat meringankan beban kerja Rt yang ada dalam melaksanakan tugasnya apalagi spesifikasi android yang diberikan ini harganya sekitar Rp2 jutaan. Bukan untuk gaya gayaan tetapi untuk membantu pemerintah dalam mengirim laporan kejadian di masyarakat," tandasnya. (GA. 003*)
