Mataram, Garda Asakota.-
Pandemi Covid19 tidak hanya memperpuruk
aspek kesehatan masyarakat. Wabah ini juga menyerang sendi-sendi kehidupan ekonomi
masyarakat. Alokasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga ditekankan
penggunaannya untuk menangani virus mematikan ini.
Hal ini juga ikut
mempengaruhi anggota DPRD untuk tidak terlalu berani memberikan janji kepada
mayarakat yang menjadi konstituennya. Sebagaimana diungkapkan oleh satu-satunya
wakil dari Partai Hanura di DPRD NTB, Ahmad Dahlan, S.Sos., dalam kondisi
keterpurukan ekonomi, masyarakat saat sekarang ini banyak berharap akan adanya
bantuan stimulan dari Pemerintah dalam membiayai usaha bakulan yang mereka
miliki.
“Tidak hanya permintaan dana
stimulan, banyak juga permintaan terhadap program fisik lainnya. Hanya saja
karena APBD kita anggarannya banyak diarahkan ke penanganan Covid19, maka kami
juga tidak berani menjanjikan adanya alokasi anggaran untuk program bantuan
bakulan dan program fisik lainnya yang diminta oleh masyarakat. Tahun 2020
saja, APBD kita hampir Rp1 Trilyun yang direfocusing untuk penanganan Covid19,
sekarang lagi Menkeu sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) pemotongan dana DAU
sebesar 8 %. Dengan adanya hal ini, maka kami saat reses tidak terlalu berani
untuk berjanji muluk kepada masyarakat,” kata pria yang juga menjabat sebagai
Sekretaris Partai Hanura Provinsi NTB ini kepada wartawan, Selasa 02 Maret
2021.
Namun dalam aspek kebutuhan
yang berkaitan dengan perbaikan sarana dan prasana publik, pihaknya mengaku
akan menjadikan prioritas untuk diperjuangkan seperti penataan serta perbaikan
jalan lingkungan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Bima, khususnya di
Kecamatan Bolo, Madapangga, Woha, dan Belo,
“Selain penataan serta
perbaikan jalan lingkungan, masyarakat juga berharap adanya program bronjongnisasi
serta pembuatan talud. Insha Alloh, dari 10 titik reses yang kami lakukan
beberapa waktu lalu, sejumlah aspirasi masyarakat tersebut akan kami
perjuangkan dalam APBD Provinsi NTB,” ujar pria yang duduk di Komisi I DPRD NTB ini.
Politisi yang berasal dari
Dapil VI (Bima, Kota Bima dan Dompu) ini mengaku reses yang dilakukannya
beberapa waktu lalu dilaksanakan di lima (5) titik Kecamatan Bolo, tiga (3)
titik di Madapangga, Kecamatan Woha satu (1) titik dan Kecamatan Belo satu (1)
titik. (GA. Im*)