 |
| M. Irfan, S.Sos, MM |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Saat kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh jajaran DPRD Kota Bima terungkap banyak pegawai Pemkot Bima mengeluhkan kejelasan realisasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atau Tukin, padahal ini telah sampai pada awal Maret 2021.
"Itu antara lain keluhan pegawai, tak ada kejelasan kapan pencairan tukin. Pasalnya mereka tak lagi mendapatkan tambahan penghasilan dari honor kegiatan kecuali tukin," ungkap Ketua Komisi I DPRD kota Bima, M Irfan, S.Sos, M.Si, kepada wartawan, Rabu (3/3).
Kaitan dengan pembayaran tukin kata Duta PKB ini, dari pemantauan teman-teman dewan berdampak pada menurunnya semangat kerja pegawai. "Berdasarkan pengamatan kami birokrasi tak bersemangat bekerja karena dihapusnya honorarium," terang Irfan.
Kajian sementara dan sampel hasil monev sudah dilakukan selama tiga hari terakhir, kerja birokrasi tidak sehat. Semangat kerja menurun. Untuk itu DPRD akan menyampaikan pada eksekutif untuk melakukan pengkajian ulang atas regulasi terbaru tentang tukin, ini agar birokrasi kembali dapat bekerja dengan maksimal.
"Kami minta Wali Kota dapat melakukan evaluasi dan usulkan ke pemerintah pusat untuk melihat kembali regulasi Yang sekarang dijalankan," pungkas Irfan.
Selain soal tukin juga kaitan minimnya anggaran di seluruh OPD juga dikeluhkan pegawai, menyusul banyaknya anggaran terserap untuk kegiatan Covid19. (GA. 212*)
