Mataram, Garda Asakota.-
Pencapaian Monitoring Center
for Prevention (MCP) Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional, yakni
sebesar 76% selama tiga tahun terakhir. Pencapaian di atas rata-rata nasional
sebesar 68% ini dinilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan cerminan
komitmen pemimpin dan pejabat daerah dalam mencegah korupsi dan NTB dinilai
telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi
yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang.
Hal tersebut disampaikan
Kepala Satuan Tugas V.1 KPK, Sugeng Basuki, dalam acara koordinasi awal Program
Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah NTB tahun 2021.
Dalam acara virtual yang
digelar pada Selasa 2 Februari 2021 tersebut dihadiri oleh Direktur Koordinasi
dan Supervisi Wilayah V KPK BudiI Waluya, Inspektur pada Inspektorat NTB, Ibnu
Salim, S.H., MSi., PIC NTB Ibu Yuli Kamalia, serta sekertaris daerah, Inspektur
daerah , dan Admin MPC se-NTB.
“Pemprov NTB menunjukan
komitmen pemimpin, ASN, dan pejabat dalam rangka penceghan korupsi seperti
motonya NTB bersih dan melayani,” jelas Sugeng Basuki.
Tak heran, jelas Sugeng, NTB
diharapkan untuk masuk menjadi 3 besar terbaik dalam capaian MCP di tahun 2021
ini meski pandemi covid-19 tengah melanda.
Penilaian MCP tahun 2021
sendiri sudah masuk tahap evaluasi. MCP sendiri memiliki 38 Indikator dengan
103 Sub Indikator dengan penilaian,
Perencanaan dan Penganggaran (15%), PBJ (15%), Perizinan (15%), APIP
(15%), Manajemen ASN (15%), Manajemen Aset (10%), OPD (10%), dan Tatakelola
Dana Desa (5%).
Sementara itu, Inspektur
Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., MSi., yang mewakili Sekertaris Daerah Provinsi
NTB, pada kesempatan tersebut menegaskan komitmen Pemprov NTB yang
sungguh-sungguh ingin menerapkan pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan
melayani. Dari waktu ke waktu, Pemprov NTB terus berusaha memperbaiki pelayanan
dan sistem birokrasinya agar menjadi lebih baik.
“Dari sisi komitmen
Alhamdulillah seluruhnya komit. Kami ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari
demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani,” ujar Ibnu.
Senada dengan penyampaian
Ibnu Salim, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya
mengaharapkan komitmen yang tinggi dari pemimpin daerah dan jajarannya dalam
memberantas korupsi. Karena menurutnya kunci keberhasilan pencegahan korupsi di
pemerintah daerah yang utama adalah komitmen dari pemimpin dan jajarannya,
kemudian profesionalisme SDM dari ASN, integritas sistem, pengawasan
konstruktif, reward dan punishment, serta partisipasi aktif publik dan
stakeholders.
“Kami mengharapkan komitmen tinggi dari pemimpin daerah dan jajaran. Program ini yang signifikan untuk memingkatkan sistem dan pelayan publik demi menuju kesejahteraan NTB sendiri,” tandasnya. (GA. Im/Kom*)
