Mataram, Garda Asakota.-
Kolaborasi, kerjasama dan
sinergitas sangat diperlukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dan
kementerian/Lembaga pemerintah Pusat untuk saling memperkuat dan memberi
dukungan dalam upaya menyukseskan setiap program pembangunan di daerah NTB. Terlebih
begitu banyaknya pos-pos anggaran dari pemerintah pusat yang bisa
didistribusikan ke pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah daerah se NTB.
“Karena itu kami pemrov NTB
sangat berharap sinergitas yang sudah baik dari pejabat Kepala Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya bisa dilanjutkan
dan semakin diperkuat dalam upaya bersama-sama membangun daerah dan Negara
kita,” harap Wagub NTB Dr. Hj. Siti Rohmi Djalilah saat menerima Kakanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB yang baru, Sudarmanto, Senin (1/3/2021) di
ruang kerja Wagub NTB.
Wagub juga menginginkan
melalui Ditjen Perbendahaaran NTB agar distribusi dan transfer anggaran yang
diperuntukkan bagi NTB bisa terealisasi dengan lancar, tanpa adanya
kendala-kendala.
“Demikian juga agar
data-data terutama yang terkait dengan bantuan sosial yang diberikan pusat ke
NTB agar bisa nyambung dengan data yang dikirim oleh Pemprov NTB. Begitu juga
data-data terkait dengan bantuan bagi para pelaku UMKM ke NTB agar bisa
mengakomodir sepenuhnya data-data yang terkirim dari Pemprov NTB,” jelas Wagub.
Sebelumnya Kakanwil Ditjen
Perbendaharaan NTB yang baru Sudarmanto menyatakan, kunjungan silaturrahmi
bersama jajarannya ke Wagub NTB untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat yang
baru menggantikan pejabat sebelumnya Syarwan, SE, ME yang telah memasuki masa
purna tugas.
Sudarmanto yang sebelumnya
Kakanwil yang sama di Sulsel ini juga menyampaikan bahwa untuk tahun ini NTB
diakuinya mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi (PEN) akibat pandemi Covid-19
cukup besar. Diharapkan anggaran ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya
bagi bangkitnya perekonomian dan pemulihan ekonomi NTB.
Sudarmanto juga sangat
berharap kepada Pemprov NTB ataupun Pemda Kabupaten/Kota bisa berkonsultasi
dengan pihak Ditjen Perbendahaaran NTB jika menemukan kesulitan terkait
anggaran dari APBN.
.
Sudarmanto juga menyatakan
terkait dengan tingkat penyerapan belanja negara pada item Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa ke NTB dengan Pagu anggaran sebesar Rp4.201.316.246.000,
realisasi hingga 19 Februari sebanyak Rp53.503.403.600 dengan prosentase
senilai 1,27 persen. Dana Desa (DD) Pagu senilai Rp1.247.727.848.000
terealisasi baru Rp53.503.403.600 dengan
prosentase capaian 4,29 persen.
Ditambahkan tingkat
penyerapan belanja tertinggi hingga 19 Februari 2021 terdapat pada belanja
modal dan belanja bantuan sosial. “Untuk belanja modal dan belanja bantuan
social sudah mencapai target yang ditetapkan secara nasional sebesar 15 persen
di triwulan I. (GA. Im/Kom*)
