 |
| Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H A Rahman H Abidin, dan Ketua Fraksi PAN DPRD NTB, H Hasbullah Mu'is. |
Mataram, Garda Asakota.-
Anggota Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN mengambil langkah Walk Out dari gelaran Rapat Konsultasi Pimpinan Fraksi dan Komisi yang digelar oleh Lembaga DPRD NTB, Selasa 14 September 2021.
Pimpinan Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H A Rahman H Abidin, menjelaskan alasannya mengambil sikap Walk Out dari rapat tersebut dikarenakan rapat tersebut tidak dihadiri langsung oleh TAPD.
"Kami kepingin rapat konsultasi ini harus dihadiri oleh TAPD. Jadi apa yang menjadi permasalahan di APBD Perubahan dapat kita selesaikan bersama. Rapat Konsultasi Pimpinan hanya dihadiri oleh OPD, yah tidak akan konek lah. Mestinya TAPD ini harus hadir agar semua persoalan yang berkaitan dengan realisasi belanja TA 2021 ini dapat terselesaikan. Kalau hanya diwakili oleh OPD, toh akhirnya akan menjadi sia-sia saja," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Bima ini kepada wartawan, Selasa 14 September 2021 di kantor DPRD NTB.
Rapat Konsultasi itu menurutnya merupakan salah satu rapat penting yang dilakukan sebelum penetapan APBD Perubahan 2021. Mestinya rapat tersebut menurutnya dihadiri langsung oleh TAPD.
"Harus ada pak Sekda, supaya jelas dan supaya dapat diselesaikan. Kalau memang diharapkan ini selesai. Inikan rapat bertujuan melegalisasi APBD Murni 2021 dalam rangka menyesuaikan APBD Perubahan. Kami mengambil langkah Walk Out, karena rapat ini tidak dapat menyelesaikan persoalan," terang pria yang duduk sebagai anggota Komisi IV DPRD NTB ini.
Saat ditanya menyangkut apa saja yang menjadi permasalahan dalam APBD 2021 ini, pihaknya menjelaskan dalam APBD Murni 2021 masih dijumpai sejumlah persoalan menyangkut realisasi belanja.
"Masalah ini harus clear dulu sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan. Sebenarnya tidak ada problem kalau memang ada kooperatif dari pihak eksekutif. Kalau mereka tadi itu hadir dan menyampaikan kepada kami, kenapa realisasi belanja-belanja ini tidak terealisasi, apa problemnya, apa masalahnya, yah tentu kita akan memahaminya," jelasnya lagi.
Pihaknya mengatakan sejauh ini, realisasi belanja APBD Murni baru berkisar sekitar 50 sampai 60 persen saja.
"Yah kita ingin tahu belanja-belanja program ini, karena masih ada di Dinas-dinas itu yang masih nol realisasinya, contoh di Dinas Pertanian. Belanja-belanja seperti jalan tani dan lainnya itukan belum ada yang terealisasi. Itu yang ingin kami tanyakan, apa problemnya?. Dinas Pertanian tidak hadir, BPKAD yang mengetahui ketersediaan anggaran tidak ada, hanya diwakili Kabid. Sekda juga tidak ada. Lantas untuk apa rapat dilanjutkan kalau tidak bisa menyelesaikan masalah?. Pentingnya mereka hadir itu, agar kita mengetahui apa problemnya sehingga kita bisa carikan jalan keluarnya sebelum APBD Perubahan ini ditetapkan," tandasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, H Hasbullah Mu'is, mengemukakan alasannya Walk Out dari Rapat Konsultasi tersebut karena pihaknya belum menemukan adanya kejelasan atau keterbukaan terkait dengan sejumlah program yang dilaksanakan pihak eksekutif.
"Termasuk juga didalamnya menyangkut program yang diusulkan oleh anggota Dewan. FPAN berpandangan seharusnya ada kejelasan menyangkut program-program itu sebelum kita kemudian menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan 2021 ini. Sebelum ada kejelasan soal itu, maka FPAN berpandangan sebaiknya persetujuan terhadap APBD Perubahan ini ditunda dulu," tegasnya.
Pihaknya mengungkapkan bahwa sampai sejauh ini realisasi sejumlah program tersebut belum maksimal dilakukan. Relaisasi program sampai dengan bulan September ini kurang dari 50 persen. Sementara rentang waktu berakhirnya tahun ini semakin dekat.
"Ini yang penting menurut kami sehingga harus menjadi bahan evaluasi bersama. Jangan sampai berakhirnya periodisasi tahun 2021 ini menyelesaikan lagi banyak permasalahan yang akan kita bawa lagi ketahun 2022. Jadi harus ada good will dari pemerintah, harus ada keterbukaan dari pemerintah terkait apa yang menjadi problemnya sehingga bisa kita bahas bersama," pungkasnya. (GA. Im*)
