 |
| Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH Mahalli Fikri. |
Mataram, Garda Asakota.-
Sebagai salah satu partai politik yang ikut dalam kontestasi pertarungan politik pada Perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota DPR RI, DPRD NTB, dan DPRD Kabupaten serta Kota yang bakal dihelat pada tahun 2024 mendatang, pamoritas Partai Demokrat, khususnya Partai Demokrat Provinsi NTB makin melejit saja.
Hal ini ditandai dengan rencana bakal bergabungnya, tujuh (7) tokoh besar NTB, kedalam Partai berlambang Mercy ini dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat Provinsi NTB.
"Tidak kurang dari tujuh (7) tokoh besar NTB yang saat sekarang ini ingin bergabung dengan Partai Demokrat. Tujuh tokoh ini ada yang merupakan tokoh agama dan tokoh politik. Untuk kepastiannya, tunggu momentum yang tepat untuk kita umumkan kepada publik," ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi NTB, TGH Mahalli Fikri, kepada sejumlah wartawan di Bale Biru Partai Demokrat NTB, Narmada, Selasa 09 November 2021.
Pria yang merupakan salah satu Ketua Partai Politik dibalik peristiwa terjadinya Duet Duo Doktor Zul-Rohmi dalam kancah Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini, menyatakan, sangat menyambut baik rencana bergabungnya para tokoh besar NTB didalam Partai Demokrat.
"Kami sangat wellcome dengan rencana bergabungnya para tokoh ini. Hanya saja kami berharap keinginan mereka untuk bergabung dengan Partai Demokrat ini adalah untuk menambah pamoritas dan kekuatan Partai Demokrat, bukan mengurangi atau mereduksi orang-orang yang sudah ada dan sudah lama berjuang membesarkan Partai Demokrat," kata pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD NTB ini.
Siapa tujuh tokoh yang dimaksud?, Mantan Ketua KPU Provinsi NTB ini belum mau menyebut nama-nama tujuh tokoh besar NTB tersebut.
"Insha Alloh, nanti ada saatnya kami umumkan," cetusnya.
Pihaknya mengaku tengah melakukan seleksi terhadap rencana bergabungnya tujuh tokoh besar NTB. Menurutnya sepanjang rencana bergabungnya ketujuh tokoh ini memenuhi kriteria dasar Partai Demokrat, maka tentu ini akan menjadi tambahan energi yang sangat besar bagi Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024.
"Jika memenuhi kriteria Partai Demokrat dan tidak menawarkan bargaining yang besar untuk menggeser orang lain yang sudah berbuat untuk Partai Demokrat. Tentu ini akan menjadi energi besar bagi Partai Demokrat kedepannya," ujarnya lagi.
Rencananya Partai Demokrat NTB sendiri akan memajukan rencana pelaksanaan Musda dari Juni 2022 menjadi Desember 2021. Paska Musda digelar, Partai Demokrat juga akan melaksanakan Muscab di 10 Kepengurusan Tingkat Kabupaten dan Kota.
"Dimajukannya pelaksanaan Musda dari Juni 2022 menjadi Desember 2021 agar Partai bisa melakukan langkah konsolidasi secara lebih dini dalam menghadapi Pemilu 2024. Dan pelaksanaan Muscab itu diupayakan akan diselesaikan secara keseluruhannya sebelum bulan Maret 2022. Kenapa? karena bulan Maret dan April itu sudah memasuki tahapan Verifikasi Parpol oleh penyelenggara Pemilu," terangnya.
Sementara untuk diajukan menjadi Bakal Calon (Balon) Ketua Partai Demokrat pada semua tingkatan disebutkannya, seorang Balon Ketua itu harus memiliki syarat dukungan 20 persen dari suara yang diperebutkan.
"Aturan pelaksanaan Musda kali ini hanya diberikan kewenangan untuk menetapkan Calon Ketua. Sementara untuk memutuskan dan menetapkan Ketuanya langsung oleh Tim 3 DPP yang terdiri dari Ketua Umum, Sekjen dan Kepala BPOKK. Mekanisme ini digunakan untuk menghindari terjadinya konflik dan keretakan organisasi paska adanya Musda sehingga semua kekuatan yang pernah bertarung memperebutkan posisi Ketua itu bakal diupayakan untuk dipersatukan kembali sehingga bisa dilakukan langkah konsolidasi partai dan target Kemenangan Partai ini bisa tercapai, minimal menjadi Tiga Besar," imbuhnya. (GA. Im*)
