 |
| Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir H Misbach Mulyadi. |
Mataram, Garda Asakota.-
Anggota Komisi II DPRD NTB, Ir H Misbach Mulyadi, mengungkapkan para pelaku pariwasata NTB tidak setuju diberlakukannya pembatasan harga kamar hotel jelang MotoGP oleh Pemprov NTB. Bagi mereka harga kamar hotel yang meski terbilang melangit itu sesungguhnya itu merupakan dunia pasar dan sangat wajar terjadi.
"Bukan menolak tapi kami tidak setuju pengaturan harga kamar itu," tegas pria yang merupakan Anggota Dewan Asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Mataram ini, kemarin.
Misbah menjelaskan penonton MotoGP itu merupakan orang-orang yang berduit. Sehingga mereka tidak akan mempersolkan harga kamar yang mahal. Apalagi ketersediaan kamar hotel di NTB baru diangka 20-an ribu dari jumlah kebutuhan penonton 100 ribu orang.
"Ndak apa-apa mahal. Yang penting ada yang beli (pesan kamar). Toh teman teman udah dua tahun puasa (karena covid-19)," kata anggota Komisi II DPRD NTB yang membidangi salah satunya OPD Dinas Pariwisata NTB itu.
Misbach menegaskan yang namanya hukum pasar itu berlaku ketika ada even dan sifatnya momentum. Dimana mana jika dua hal itu ada maka secara otomatis hukum pasar berlaku. Misbach juga tidak khawatir akan berdampak pada minimnya pemesan hotel. Lagi lagi hal tersebut dikarenakan kebutuhan kamar sangat banyak.
"Estimasi kamar di NTB 20 ribu sementara dibutuhkan untuk 100 ribu penonton. Sehingga berpapun harga kamarnya pasti akan laku juga," terang owner salah satu hotel di Mataram itu.
Politisi Golkar itupun tidak terlalu khawatir meski penonton akan berbondong bondong memesan kamar di Bali. Dirinya yakin tidak mungkin semua penonton akan memilih Bali sebagai tempat menginapnya.
"Suruh aja pesan di Bali. Nggak mungkin semua penonton nginap disana," katanya.
Jika sampai hari ini masih banyak hotel di Lombok belum dibooking bukan berarti karena harganya kemahalan, namun Misbah melihat karena minimnya promosi yang dilakukan pemerintah.
"Kalau masih banyak kosong saat ini Makanya itu yang harus dipasarkan pemerintah, dipromosikan dong bukan malah membuat regulasi penertiban harga standar hotel," kritiknya.
Kenaikan harga kamar itu lagi lagi disebutnya wajar dan biasa. Misbah mengumpakan seperti harga Cabai yang sewaktu waktu tembus diangka rp 100 ribu/kilo namun tetap saja dibeli sebab Cabe itu menjadi kebutuhan.
"Pernah dengar harga cabe 100 ribu?
Dan itu dibeli. Sama halnya dengan kamar hotel tetap saja akan laku. Harusnya tugas pemerintah bisa memastikan kamar hotel tersebut bisa terjual," terangnya.
Misbach mengimbau supaya pemerintah tidak perlu menerbitkan aturan tersebut. Sebab tidak akan ada hotel yang mau mengikuti pembatasan harga kamar seperti yang tengah dirancang Pemprov saat ini.
"Ini wajar karena momentum dan even. Inilah yang dimaksudkan pasar. Jika ada hotel yang belum laku, maka itu urusan hotel tersebut bukan berarti lantaran harga yang sangat mahal," paparnya.
Terpisah Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan pihaknya sudah berkali kali mengingatkan pengelola Hotel supaya tidak memasang tarif kamar dengan harga tinggi.
"Ingat keberlanjutan event ini. Bukan tujuan kita untuk event saat ini saja," kata Yusron.
Pemerintah tidak ingin meninggalkan kesan kurang bagus di even ini maka akan akan diterapkan aturan harga kamar hotel.
Dalam hal ini Dispar tengah menyiapkan draf regulasi pengaturan harga kamar berbasis zonasi berdasarkan dua hal. Berdasarkan lokasi even, kemudian berdasarkan zonasi Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD).
"Memang kita butuhkan segera (pengaturannya)," terang Yusron.
Yusron mengatakan memang saat inj hukum pasar sudah bergerak namun pihaknya meyakini pada saatnya akan ketemu harga yang pas.
"Kita siapkan regulasi ini mempercepat harga nantinya biar pas," pungkasnya. (**)
