.jpg) |
| Drs. H. Supratman, M.AP. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Kepala Dinas Dikbud Kota Bima mengakui kebenaran informasi terkait dengan belum dibayarkannya tunjangan tambahan penghasilan (tamsil) bagi guru guru non sertifikasi selama delapan bulan lamanya sejak Juni 2021 sampai dengan Triwulan Pertama tahun 2022.
Pengakuan tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi media ini Senin pagi (4/4/2022) di ruang kerjanya. "Ya memang benar, delapan bulan hak para guru non sertifikasi Kota Bima belum dibayarkan," ungkap Kepala Dikbud Kota Bima, Drs. H. Supratman, M.AP., kepada Garda Asakota.
Diakuinya, pihak Dikbud bukannya tidak mau membayar hak hak para guru tersebut, namun kurangnya dana transfer dari Kementrian Keuangan. "Begitu yang ditransfer segitu yang kita bayar," terangnya.
Kata Kadis, pihaknya sudah menyurati dan sudah melakukan komunikasi dengan pihak Kemendikbud bahkan teman teman di Dikbud sudah langsung ke Kementrian Keuangan guna menindak lanjuti mengenai hal tersebut. "In shaa mudah mudahan Allah pada awal April 2022 ini tamsil akan dibayarkan," imbuhnya.
Ketika disinggung berapa total guru-guru non sertifikasi yang belum menerima tamsil ini?, Kadis tidak mengetahui pasti. "Kalau soal itu silahkan ke bidang teknis saja, tapi yang jelas mengenai jumlah berapa berapanya itu tergantung sungguh data para guru tersebut yang masuk ke Dinas, sekarang saja kan masih banyak data data yang nggak masuk jadi ya nggak bisa diproses," jawabnya.
Senada dengan Kadis, Kabid Dikdas Dikbud Kota Bima, M. Humaidi, juga menegaskan bahwa mengenai pembayaran tamsil para guru non sertifikasi ini bukannya tidak ingin dibayarkan, tapi diakuinya lantaran kurangnya dana transferan dari Kementrian Keuangan yang bersumber dari dana DAK Non Fisik. "Jadi kendalanya kurang transfer dana dari Kementerian," akunya.
Mengenai total jumlah penerima tamsil, diakuinya sebanyak 240 orang dengan rincian Guru TK 13 orang, SD 195 orang, dan SMP 32 orang untuk tahun 2021.
Sedangkan untuk 2022 triwulan pertama ini on proses karena masih banyak data guru yang belum masuk. "Sebab semua harus kita verifikasi dan validasi terlebih dulu datanya baru kita kirimkan ke Pusat," katanya. (GA. 003*)
