 |
| Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Moestafa. |
Mataram, Garda Asakota.-
Anggota Komisi I DPRD Provinsi NTB, TGH Najamuddin Moestafa, menilai kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) yang akan menghapus tenaga honorer daerah (Honda) sebagaimana tertuang didalam Surat Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungam Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan suatu kebijakan yang keliru.
Penghapusan tenaga honorer ini sediri, rencananya akan diberlakukan efektif mulai 28 November 2023, dan digantikan perekrutan dengan mekanisme "outsourcing".
"Itu kebijakan yang keliru," sorot anggota DPRD NTB yang dikenal cukup vokal ini kepada wartawan media ini, Senin 13 Juni 2022.
Menurutnya, tenaga Honda itu dibayarkan honor kerjanya melalui APBD Provinsi, Kabupaten dan atau Kota. Mereka tidak digaji melalui APBN.
"Mereka itu dibayarkan melalui alokasi anggaran APBD. Ketika Pemerintah Pusat ingin mengangkat sebagian dari tenaga Honda tersebut dan menghapus sebagiannya lagi serta merumahkan mereka. Maka apakah Pemerintah Pusat siap mengatasi gejolak yang muncul ketika jumlah pengangguran di daerah itu meningkat secara signifikan?," kritik anggota DPRD NTB dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini.
Anggota DPRD NTB asal Dapil Lombok Timur itu menyatakan penolakan atas rencana tersebut. "Negara tidak boleh melakukan itu. Silahkan Pemerintah Pusat merekrut sebagian dari tenaga Honda itu untuk menjadi tenaga outsorcing, akan tetapi jangan melarang Pemerintah Daerah membayar tenaga Honda yang belum diangkat oleh Pempus karena hal itu merupakan tanggungjawab kami selaku Pemerintah Daerah. Hari ini Pemda mampu koq membiayai tenaga Honda tersebut," tegasnya.
"Saya sudah jelas menolak. Apalagi harus merumahkan orang-orang honorer ini. Mereka saja tidak mudah (mendapat pekerjaan), terus tiba-tiba kita PHK. Saya akan melawan kebijakan tersebut kalau sampai mem-PHK ribuan tenaga Honda tersebut," imbuhnya.
Seharusnya, kata dia, bagaimana pemerintah saat ini memikirkan bersama-sama kebaikan honorer.
Khususnya para tenaga honorer di NTB, politisi PAN itu mengaku, ia akan siap dan terus memperjuangkannya.
Bahkan ia menegaskan, dalam waktu dekat akan bertolak ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait persoalan ini.
"Saya dalam waktu dekat akan menghadap ke Presiden menyikapi masalah honorer ini (terutama tenaga honorer di NTB)," ujar anggota Komisi I DPRD NTB tersebut.
"Jangan resah saudara dan anak-anakku, saya akan berjuang bersama kalian," pungkasnya. (GA. Im*)
