 |
| Ketua Fraksi Partai Demikrat DPRD NTB, H A Rahman H Abidin, SE. |
Mataram, Garda Asakota.-
Pelaksanaan event dunia MXGP di Rocket Sirkuit Samota Sumbawa telah berakhir. Namun, seiring dengan berakhirnya pelaksanaan event MXGP ini, sejumlah masalah pun mulai bermunculan seperti dugaan pelaksanaan MXGP yang diduga didominasi oleh Birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB padahal prinsip awalnya yakni Bussiness to Bussiness atau B to B.
"Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait event MXGP ini. Prinsip awalnya dilaksanakan dengan sistem Bussiness to Bussiness, bukan Goverment to Bussiness.
Tapi yang kita lihat di Lapangan Komandan Lapangan Event MXGP itu adalah Kepala Dinas PUPR NTB. Enam bulan ini beliau full disana, bukan hanya Kadis PU aja, tetapi itu hampir semua Kadis full berada disana mengurusi sirkuit MXGP. MXGP ini, apakah proyeknya Pemprov ataukah proyeknya swasta atau PT SEG?," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H A. Rahman H Abidin, pada wartawan media ini, Senin 27 Juni 2022, diruangan Komisi IV DPRD NTB.
Pihaknya mengaku mengkritisi pelaksanaan event dunia seperti MXGP bukan karena dia tidak mendukung adanya event dunia seperti ini. Hanya saja dirinya menghendaki adanya prosedur dan mekanisme yang benar dan tidak melanggar kewenangan.
"Kalau mendukung pelaksanaan event itu, asalkan sesuai dengan rel dan prosedurnya, kita semua dukung. Tapi karena ada dugaan pelaksanaannya tidak melewati rel dan prosedur yang semestinya, apalagi melibatkan birokrasi maka kita pertanyakan.
Event ini apakah ada dana APBD-nya sehingga kepala-kepala OPD itu dilibatkan semuanya?," sorot pria yang pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Bima ini.
Kalau pelaksanaan MotoGP di Mandalika, pihaknya mengaku sangat mendukungnya. Karena menurutnya, jelas disana itu ada APBN, ada keterlibatan BUMN dalam pendanaan. Sehingga menurutnya keterlibatan pemerintahnya jelas.
"Berartikan Goverment ada di situ, wajar. Tapi inikan Bussiness to Bussiness dalam event MXGP ini, yang dikhawatirkan, jangan sampai ada konflik kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan swasta karena PT SEG itu diawaki oleh anaknya pak Gubernur. PT SEG ini, Direkturnya anaknya Gubernur.
Kan perusahaan itu orientasinya profit. Jangan sampai muncul konflik kepentingan di sini. Ini yang harus kita jaga. Jangan sampai karena orientasi profit mengganggu sumberdaya yang ada di birokrasi kita ini. Ini yang kita jaga dan kita kritisi. Konflik kepentingan itu jangan sampai.menimbulkan P (Pi) to Fee atau Profit to Family," sorot pria yang akrab disapa Aji Man ini.
Fraksi Demokrat, menurutnya, sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah anggota Fraksi yang ada ditiap Komisi Dewan untuk segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak terkait.
"Seperti Komisi III, Ketua Komisinya adalah anggota Fraksi Demokrat, rencananya akan memanggil BUMD NTB untuk menanyakan terkait dengan dugaan dana CSR nya pada event MXGP tersebut.
"Sebab, CSR itu untuk masyarakat, bukan untuk perusahaan swasta. MXGP inikan bisnis yang dilaksanakan oleh swasta dan disupport oleh BUMD kita. Ini yang perlu dipertanyakan. Apalagi kami melihat dukungan BUMD kita nilainya cukup besar untuk kegiatan event MXGP," ujarnya lagi.
Selain itu, menurutnya, anggota Fraksi Demokrat yang ada di Komisi I juga akan memanggil BKD terkait dugaan pengerahan ASN dalam kegiatan tersebut sehingga mereka diduga meninggalkan tupoksinya.
"Begitu pun Komisi IV berencana akan memanggil Kepala Dinas PUPR untuk menanyakan keterlibatan dia disana apakah sebagai Kepala Dinas PU ataukah sebagai apa?. Atau apakah ada APBD yang masuk disana sehingga beliau terlihat full selama enam bulan berada disana," tutupnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, dalam akun facebooknya yang dimuat pada Sabtu lalu, memperkenalkan salah satu putera kebanggaannya yang dipercayakan menjadi Direktur PT SEG.
"Bersama Founder dan CEO Infront yang mengelola MXGP di dunia. Senang sekali mereka terhadap penyelenggaraan MXGP di Samota. Yang baju putih namanya Muhammad Ihsan, anak saya yang kebetulan jadi pimpinan atau CEO Sumbawa Enduro Gemilang (SEG) yang jadi mitra Rocket dan Infront dalam menyelenggarakan event MXGP di Samota ini," tulis pria yang akrab disapa Bang Zul ini.
"Muhammad lahir di Glasgow di UK jadi Bahasa Inggrisnya memang jauh lebih bagus dari saya. Saya minta khusus mendampingi saya agar penyelenggaraan MXGP di Samota ini sukses. Ini kegiatan awal, jadi nggak boleh gagal. Mesti ada yg menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan MXGP ini tiap hari ke saya. Walaupun menolak terlibat karena tahu risikonya Muhammad dengan berat hati akhirnya mau," sambung Bang Zul.
Tugas utama SEG itu, menurut Bang Zul, bukan menyangkut bisnis-bisnis, apalagi masalah-masalah teknis dan keuangan. "Tugas utamanya adalah memastikan komunikasi dengan INFRONT sebagai Pemilik Global MXGP lancar dan apa yang disampaikan Rocket dan tim lain ke kami sesuai dengan kemauan dan maksud INFRONT. Saya tidak mau ada kesalahpahaman karena miskomunikasi," ungkap Bang Zul.
"Dan kerja keras anak-anak muda ini memang oke. Infront happy, dan memastikan MXGP bukan hanya tetap terlaksana di Samota, tapi mulai tahun depan sampai lima (5 th) kedepan NTB akan menjadi tuan rumah dari dua (2) series MXGP. Akhir Juni 2023 di Samota Sumbawa dan Awal July 2023 di Lombok.
Jadi Insya Allah mulai tahun depan minimal ada 4 event dunia motor di NTB. World Superbike, MotoGP dan 2 series MXGP,," pungkasnya. (GA. Im*)
