 |
| Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H A Rahman H Abidin, didampingi Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, R Rahadian Soedjono. |
Mataram, Garda Asakota.-
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, H A Rahman H Abidin, menyesalkan sikap Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang membalas kritikan anggota Dewan dengan pernyataan yang mengandung unsur Contempt Of Parlement atau penghinaan terhadap keberadaan lembaga Dewan.
"Perlu dipahami, bahwa Fraksi Demokrat itu punya tanggungjawab moral, tanggungjawab konstitusional dan tanggungjawab kepada publik terhadap duet kepemimpinan Zul-Rohmi ini. Duet Zul-Rohmi ini adalah kami yang usung. Kami yang menangkan dan kami yang berdarah-darah dilapangan dulu untuk memenangkan mereka. Ada tanggungjawab moral kami untuk menjaga duet Zul-Rohmi ini sukses dan tetap berada pada jalur yang benar. Makanya kami bersuara dan mengkritisinya," tegas pria yang akrab disapa Aji Man ini kepada sejumlah wartawan saat menggelar konferensi pers di ruangan Fraksi Demokrat DPRD NTB, Selasa 28 Juni 2022.
Anggota Dewan peraih suara terbanyak pada Pileg lalu ini mengungkapkan, Fraksinya mengkritisi dominannya keterlibatan Kepala Dinas PUPR serta para Kadis lainnya dalam pelaksanaan event MXGP yang digelar di Rocket Sirkuit Samota Sumbawa ini karena ditengarainya pelaksanaan event MXGP tersebut adalah murni event yang digelar oleh perusahaan swasta atau PT SEG.
"Kami melihat ada indikasi terjadinya konflik kepentingan (Conflict of Interest) dalam pelaksanaan MXGP itu dimana didalam pelaksanaan MXGP itu, Direktur PT SEG adalah anaknya Gubernur. Begitu pun Komisaris PT SEG adalah juga anaknya Gubernur. Ada juga anaknya mantan Kadis Perkim. Kami menduga ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan MXGP ini. Dan kami bertanggungjawab untuk mengkritisinya sebagai bentuk tanggungjawab kami kepada publik sebagai pengusung Zul-Rohmi. Kami memiliki kewajiban untuk menjaga agar kepemimpinan Gubernur yang kami usung ini dapat terjaga dengan baik hingga akhir masa jabatannya," tegas mantan Wakil Walikota Bima ini.
Pihaknya menyesalkan sikap Kadis PUPR NTB yang membalas kritikan anggota DPRD NTB dengan lontaran pernyataan yang mengandung unsur Contempt of Parlement atau penghinaan terhadap keberadaan lembaga Dewan.
"Pernyataan Kadis PUPR yang menyatakan bahwa Lembaga Dewan Baper itu sudah mengandung unsur Contempt of Parlement atau penghinaan terhadap lembaga Dewan. Oleh karenanya, kami minta kepada pak Kadis PUPR agar segera minta maaf kepada Lembaga Dewan. Jika tidak, maka kami akan menghimpun kekuatan Fraksi di Dewan ini untuk meminta kepada Gubernur agar memberikan sanksi kepada Pak Ridwansyah karena sudah menghina marwah lembaga Dewan ini. Bukan A Rahman yang bersuara kemarin, tetapi saya bersuara sebagai anggota Dewan dan Ketua Fraksi Demokrat," sambungnya.
Didampingi oleh Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, Aji Man, menyatakan tidak menentang pelaksanaan event dunia seperti MotoGP, MXGP, atau event-event lainnya yang digelar di NTB.
"Kami tidak alergi terhadap pelaksanaan event tersebut. Asalkan dilakukan sesuai rel dan prosedur yang semestinya. Apalagi kami yakin setiap event dunia yang dilaksanakan di NTB ini pasti pengaruhnya sangat besar, pasti ada geliat ekonomi, UMKM hidup, peredaran uang banyak, ada promosi dunia disitu, bahkan perhatian Pemerintah Pusat besar ke daerah kita dengan mengucurkan dana untuk membangun infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan itu. Waktu pelaksanaan MotoGP, Fraksi Demokrat mengacungi jempol. Kami puji Gubernur NTB, pak Doktor Zul, Tidak ada suara Demokrat pada saat itu yang mengkritisi," ungkap Aji Man.
Namun, beda cerita pada pelaksanaan MXGP, menurutnya, pihaknya menemukan adanya sejumlah kekeliruan pada pelaksanaannya.
"Meskipun kami paham bahwa disitu ada keuntungan secara ekonomi, dan ada perhatian dunia terhadap MXGP ini. Tapi kami melihat ada sedikit kekeliruan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB dalam pelaksanaan event MXGP ini. Waktu MotoGP, kami sadar ada APBN disitu. BUMN ada terlibat disitu. Jadi wajar Govemerment to Bussiness masuk disitu. Tapi di MXGP dari awal disampaikan bahwa pelaksanaan MXGP itu B to B. Artinya yang semestinya bertindak lebih dominan dalam penyelenggaraan kegiatan itu adalah perusahaan swasta, bukan malah pemerintah yang terlalu dominan dan terlalu masuk kedalamnya sampai-sampai menunjuk komandan lapangannya Kadis PUPR. Hampir rata-rata Kadis itu terlibat didalamnya, bahkan kami dengar ada pengerahan ASN untuk menonton. BUMN dan BUMD juga dilibatkan, kami khawatir terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan PT SEG ini karena Direktur PT SEG adalah anaknya Gubernur," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR, H Ridwansyah, yang berusaha dikonfirmasi wartawan terkait adanya dugaan pernyataan yang mengandung unsur Contempt of Parlement tidak memberikan tanggapannya. (GA. Im/Ese*)
