 |
| Suasana kunjungan Kadisnakertrans Provinsi NTB, IGP Aryadi, dan Ketua Umum DPP APPMI, H Muazzim Akbar dengan jajaran Sime Darby Plantation di Selangor Malaysia, Kamis 14 Juli 2022. |
Selangor, Garda Asakota.-
Chief Eksekutif Organization (CEO) Upstream Sime Darby Malaysia, Roslin Azmy Hasan, mengungkapkan pihaknya saat ini tengah membutuhkan sekitar empat (4) ribu pekerja untuk menjaga produktivitas Sime Darby Plantation.
"Jumlah itu diperlukan untuk segera mengisi kekosongan pekerja yang tidak bisa terisi selama masa pandemi Covid-19," ungkap Roslin Azmy Hasan, saat menerima kunjungan sejumlah wartawan cetak, TV dan online di Selangor Malaysia, Kamis 14 Juli 2022.
Sime Darby Plantation saat sekarang ini memiliki tenaga kerja asing sebanyak 15 ribu tenaga kerja. Sebagian besar tenaga kerja tersebut berasal dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipekerjakan di kebun dan di pabrik milik Sime Darby.
"Semi Darby memiliki komitmen tinggi untuk memberikan layanan fasilitas yang memudahkan para pekerja, terutama layanan standar untuk sandang, pangan dan papan. Begitu juga akses kesehatan, pendidikan dan pengembangan minat dan bakat," ungkap Roslin Azmy.
Sime Darby sendiri menurutnya telah memiliki cabang di sejumlah negara, termasuk di Indonesia.
"Kita juga punya kebun dan pabrik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga di Papua Nugini," timpalnya.
Sime Darby Plantation merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. Menangani industri dari hulu ke hilir untuk kelapa sawit.
Sime Darby Plantation tidak hanya perusahaan sawit terbesar di Malaysia, tetapi juga nomor dua terbesar di dunia dalam rantai pemasok minyak sawit global.
Sementara itu, Ketua Umum Assosiasi Pengusaha Pekerja Migran Indonesia (APPMI), H Muazzim Akbar, menyambut baik tawaran Sime Darby untuk merektur empat (4) ribu PMI asal Indonesia, khususnya dari NTB untuk memenuhi kebutuhan pekerja di ladang pertanian dan perkebunan Sime Darby.
"Harapan kami pada pak direktur yang mengetuai pegawai, kalau bisa merekrut kebutuhan tenaga kerjanya dari Lombok (NTB) dan kami siap untuk menyuplai. Jangankan cuma 4 ribu, bahkan 10 ribu pun, kami siap penuhi," tegas pria yang juga merupakan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi NTB ini dihadapan para petinggi Sime Darby Plantation.
Namun demikian, Muazzim Akbar, sangat berharap agar hal itu diikuti dengan komitmen Sime Darby Plantation untuk menyiapkan fasilitas yang memadai bagi PMI.
"Terutama fasilitas standar seperti tempat tinggal, air, listrik, gaji, tunjangan kesehatan, pendidikan, hingga asuransi. Kami juga meminta kerja sama yang baik dari pihak Sime Darby, karena kontrak kerja yang kita siapkan itu berlaku selama dua (2) tahun (dari Indonesia), bila ada perpanjangan kontrak lagi, mohon dikoordinasikan dengan kedutaan besar kami. Sebab hal ini berkaitan dengan layanan asuransi yang disiapkan di Indonesia perlu dikonfirmasi untuk diperpanjang untuk memastikan para PMI mendapatkan layanan terbaik dari Pemerintah Indonesia," ungkap H Muazzim Akbar.
Dengan demikian, lanjutnya, pihaknya menginginkan keseluruhan hidup PMI itu terjami dengan baik. Tidak hanya pekerja yang mendapat asuransi dari perusahaan, tetapi juga di rumah (Indonesia), hidup keluarga PMI juga terjamin, sampai akhirnya nanti mereka kembali ke Indonesia.
Politisi PAN itu juga mengingatkan para PMI yang bekerja di Sime Darby agar dapat selalu menaati setiap ketentuan menjadi PMI yang legal.
"Kalau ada masalah atau apapun yang terjadi di tempat kerja, janganlah langsung kabur, tapi upayakan untuk membangun komunikasi dengan baik agar bisa dicarikan solusinya. Sebab kalau PMI itu kabur, dari status PMI Legal yang disandang dapat berubah menjadi PMI Ilegal lagi. Dan dampaknya ini akan sangat fatal. Nama anda sebagai PMI itu bisa dibacklist oleh sistem yang baru, sehingga mau bagaimanapun cara anda untuk kembali membuat pasport, sistem tetap akan menolaknya," katanya mengingatkan puluhan PMI Sime Darby Plantation.
Pihaknya sempat menyinggung terkait dengan adanya kabar terbaru menyangkut kembali dihentikannya pengiriman PMI ke Malaysia. Menurutnya penghentian itu sifatnya hanya sementara dan tidak perlu terlalu dirisaukan
"Kami yakin dalam waktu dekat keran pengiriman akan kembali dibuka seiring dengan komitmen kedua negara yakni Indonesia dan Malaysia mematuhi ketentuan yang telah disepakati," ujarnya.
Penghentian pengiriman PMI, menurutnya, merupakan buntut dari adanya pelanggaran kesepakatan perekrutan pekerja yang telah diteken oleh kedua negara.
Bahkan akibat dari adanya penghentian pengiriman PMI tersebut, berdampak pada kondisi pemulihan ekonomi Malaysia. Sebab, dengan adanya penghentian itu, Malaysia terancam kekurangan 1,2 juta pekerja yang dapat menggagalkan pemulihan ekonomi negerinya.
Pelanggaran itu yakni langkah otoritas Imigrasi Malaysia yang terus menggunakan sistem rekruitmen online untuk pekerja rumah tangga. Padahal sistem itu diduga terkait dengan perdagangan manusia dan kerja paksa. Padahal telah ada komitmen untuk meningkatkan perlindungan pekerja rumah tangga yang dipekerjakan di Malaysia pada April lalu.
Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi, yang juga ikut dalam kunjungan ke Sime Darby Plantation menegaskan kesiapannya dalam mendorong pemerintah untuk membangun komunikasi agar perekrutan dalam skala besar dapat berjalan sesuai dengan harapan.
"Tentu ini menjadi harapan kita bersama, agar kedua Negara bisa saling menguntungkan dan warga kita yang bekerja di Malaysia kesejahteraannya dapat meningkat. Tentu dengan komitmen kerja sama yang jelas dan dipatuhi dengan baik," tandas Mori Hanafi. (GA. Ese*)
