.jpg) |
| Beberapa pemilik perusahaan saat memenuhi pemeriksaan di kantor BPKP Perwakilan NTB, Selasa kemarin (11/10/2022) |
Mataram, Garda Asakota.-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakhiri pemeriksaan saksi untuk agenda hari, Selasa 11 Oktober 2022 dengan konfrontir antar saksi.
Terungkap dalam pemeriksaan itu, antara saksi satu dengan lainnya dicocokkan keterangannya berdasarkan data awal diperoleh penyidik lembaga antirasuah.
Dari empat rekanan yang diperiksa hari ini, diperoleh informasi bahwa dua diantaranya yang dikonfrontir adalah PT. BLS dan PT. RJK terkait teknis pekerjaan proyek di perusahaan masing-masing.
PT. BLS diketahui menggarap proyek pengadaan listrik dan PJU Kelurahan Oi Fo’o 2 dengan nilai kontrak Rp1.188.110.334.
Menurut PT. BLS melalui dua utusannya yang menghadap ke penyidik, proyek itu dikerjakan sendiri bukan oleh orang lain.
Proses konfrontir pun dilakukan. Berdasarkan pengakuan sumber di sekitar tempat pemeriksaan mengungkap bahwa, keterangan PT. BLS dicocokkan dengan saksi RAS dari PT RJK yang memegang bukti transaksi dugaan pencucian uang.
Di hadapan penyidik KPK, RAS, membantah keterangan saksi dari PT. BLS. Sebab menurut RAS, proyek tersebut dikendalikan satu orang berinisial MM.
PT. BLS dan 14 rekanan lainnya di bawah kendali operasional MM selama proses pengadaan dan pengerjaan. Mendengar keterangan tersebut, utusan PT BLS Down.
Menurut sumber, RAS adalah saksi penting yang mengetahui kendali 15 paket proyek yang terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi selama lima tahun terhadap pejabat tinggi Kota Bima, tahun 2018 - 2022.
Saat ini RAS memegang 16 bukti transaksi terkait TPPU senilai Rp5,3 Miliar yang mengalir ke oknum pejabat dan kerabatnya. RAs dan MM sebagai pemilik PT. RJK punya relasi kuat.
Sebab RAS lah yang berperan membantu proses transaksi kepada MM, lantas MM meneruskan ke keluarga dan kerabat oknum pejabat.
Kini bukti bukti tersebut sudah diserahkan ke penyidik KPK sesuai dengan permintaan sebelumnya, menandai berakhirnya pemeriksaan lembaga antirasuah itu hari ini.
Selain LA yang sekaligus utusan PT. RJK, dimintai keterangan tiga perusahaan lainnya, seperti PT. BM, PT. BLS, CV. IBM dan CV. PM. Menurut informasi, pemeriksaan masih akan berlanjut Rabu 12 Oktober 2022.
Dua utusan PT. BLS enggan memberi keterangan detail terkait informasi umum maupun khusus pada pemeriksaan tersebut. Saat doorstop untuk ketiga kalinya, kepada wartawan, dua pria yang enggan menyebut identitasnya itu hanya mengakui menyerahkan dokumen ke penyidik KPK.
Sementara itu Kepala BPKP NTB, Ilham Nurhidayat yang dikonfirmasi sebagai pemilik tempat, hanya membenarkan gedunynya dipinjam pakai oleh KPK.
“Memang ada surat masuk permintaan pinjam tempat dari KPK. Dan hari ini memang ada penggunaan di salah satu ruangan kami. Tapi apa kegiatannya, kami gak tahu persis,” tutupnya. (GA. 212*)
