.jpg) |
| Kadis PUPR NTB, H Mohammad Rum. (Foto: Ist*) |
Mataram, Garda Asakota.-
Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sebelumnya ditinggalkan oleh Ir
H Ridwan Syah yang memasuki purna tugas kini ditempati oleh Ir H Muhammad Rum.
Pada Senin 03 Juli, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, resmi
melantik Muhammad Rum menjadi Kadis PUPR NTB bersama dengan sejumlah pejabat
lainnya.
Mantan Kadis DPMPTSP NTB ini menegaskan salah satu agenda
kerja yang akan dilakukannya kedepan adalah memastikan infrastruktur yang
langsung berdampak terhadap penghidupan dan kehidupan masyarakat secara umum.
“Kedua, memastikan infrastruktur tersebut mendukung
investasi. Pemetaan terhadap daerah-daerah mana yang mendukung investasi itu
nanti akan dipotensikan dengan melengkapi infrastrukturnya agar menjadi daya
tarik bagi investor,” tegasnya.
Pria yang juga pernah memimpin BPBD NTB ini juga menegaskan perlunya
agenda kerja yang ketiga adalah memastikan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap
terjadinya bencana pada sebuah wilayah yang berpotensi dengan melakukan program-program
pencegahan dengan penguatan infrastruktur.
“Orientasi infrastruktur yang akan kita bangun selain berpihak
kepada masyarakat, berpihak kepada investasi juga infrastruktur yang berfungsi
untuk mengantisipasi terjadinya bencana,” terangnya.
Muhammad Rum mencontohkan infrastruktur yang perlu
diperhatikan yang berpotensi menghadirkan investasi yakni projek kereta gantung
menuju Gunung Rinjani.
Menurutnya, proyek kereta gantung merupakan investasi besar
dan unik yang bisa mendatangkan keuntungan. Akses jalan disana menurutnya agak
sempit dan akan diperluas. Dirinya mengaku sudah bertemu Sekda Loteng untuk
membahas bagaimana penanganan supaya tidak jalan sendiri.
Begitu halnya infrastruktur di Pulau Sumbawa juga akan
menjadi perhatiannya. Salah satu contohnya menurutnya adalah potensi investasi di
Lunyuk seperti adanya lahan penanaman Singkong untuk Pabrik Tapioka, yang
lokasinya berada antara Pelabuan Badas dan Teluk Santong dan luasnya sekitar
200 hektare yang merupakan lahan milik Pemda setempat.
"Disana rawan longsor, inilah yang akan kita tuntaskan
supaya tidak setengah-setengah penyelesaian infrastruktur pendukung dan harus
benar-benar siap," paparnya.
Disinggung apakah bisa direalisasikan karena daerah defisit
anggaran? Bagi Muhammad Rum, membangun infrastruktur itu tidak harus
mengandalkan APBD, karena harus ada inisiatif seperti menyiapkan proposal untuk
ke Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kaitan
investasi.
"Selain di Kemen PUPR, bisa juga Kementerian Investasi
/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kita juga bisa cari stimulan di DPR
RI, ada perwakilan disana," tutupnya. (GA. Im*)
