.jpg) |
| Pj Walikota Bima di acara Peresmian MPP dan Rakor Percepatan pemnentukan MPP, di Jakarta. |
Jakarta, Garda Asakota.-
Pj Walikota Bima Ir. H. Mohammad Rum, ST, M.T, menghadiri kegiatan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) baru, yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB RI di Hotel Bidakara Tebet Jakarta Selatan, Selasa 31 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh MenPAN RB RI, Abdullah Azwar Anas.
MPP adalah konsep pelayanan publik terintegrasi di mana ratusan izin dan dokumen yang dibutuhkan oleh warga dan dunia usaha dapat diperoleh dalam satu tempat. Saat ini, jumlah MPP di seluruh Indonesia telah mencapai 163 MPP, dengan tambahan sepuluh MPP baru.
Dalam sambutannya, MenPAN RB Azwar Anas, mengharapkan komitemen daerah melalui Pj Kepala Daerah baik Bupati maupun Walikota untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan seluruh layanan baik layanan yang ada di OPD maupun dari lembaga vertikal lainnya.
Menurutnya, masa kepemimpinan Pj yang singkat akan menjadi tantangan dalam membetuk MPP. MenPAN meyakini bahwa seluruh Pj yng hadir secara langsung maupun during pada hari ini memiliki komitmen yang tinggi, apalagi standarisasi bangunan sudah tidak manjadi bagian penting. Yang utama adalah pelayanan yang cepat, murah, transparan, serta kewenangan yang melekat untuk penyelesaian ijin.
MPP keberadaannya diharapkan membuat layanan pemerintah dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, memberikan kejelasan informasi dan transparansi layanan, kemudahan pelayanan tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian.
Saat ini menurut MenPAN sudah 163 MPP dari 508 lebih dari 30 persen. Peresmian ini lanjut Annas hanyalah simbolis, ruhnya adalah bagian mengintegrasikan layanan, hadirnya MPP diharapkan layanan kepada masyarakat bisa terfasilitasi dengan baik lewat 4 ekosistem pelayanan MPP yakni direct service, mobile service, self service dan elektronic service.
Untuk mempercepat pembentukan MPP KemenPAN menyiapkan beberapa strategi, diantaranya Pemda tidak harus membangun gedung baru, gedung bekas saja bisa dipoles untuk dijadikan MPP, mendorong kerjasama antar K/L dan mendorong agar peran bagian organisasi di daerah diperkuat dengan harapan dapat secara intensif memantau dan mendampingi progres dari pembentukan MPP di kota/kab.
Dalam kegiatan tersebut, MenPAN kemudian meresmikan 10 MPP yakni kab Aceh Tengah, kab Tulang Bawang, kab Lebak, kab Buleleng, kab Sedau, Kota Palangkaraya, kota Kupang, kan Manggarai, Kab Morowali dan Kabupaten Bone.
Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, menyampaikan selamat kepada warga sepuluh kabupaten/kota yang kini memiliki MPP di daerah mereka. Ini diharapkan dapat memberikan dorongan besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di masing-masing daerah.
Anas juga menekankan bahwa saat ini porsi MPP semakin merata, baik di kota/kabupaten besar di Pulau Jawa maupun di luar Jawa.
Menanggapi arahan MenPAN Pj Walikota Bima Ir. Mohammad Rum, MT, seperti disampaikan oleh Kabag Organisasi, Ihya Ghazali, S.Sos, berkomitmen untuk segera menidaklanjuti arahan Kemenpan untuk membentuk MPP di kota Bima, apalagi KemenPAN telah mempermudah syarat pembentukan MPP dengan tidak mewajibkan pembangunan gedung baru.
"In shaa Allah dalam waktu dekat setelah kembali dari kegiatan ini perangkat terkait terutama Bappeda, DPMPTSP dan Bagian Organisasi untuk segera konsilidasi dan menyusun program untuk diakomodir di APBD 2024," pungkasnya. (GA. 212*)
