.jpg) |
| Foto bersama Ketua DPRD dengan segenap pengurus PWI Kota Bima. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Suasana penuh keakraban mewarnai pertemuan antara Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan, S.Adm dengan segenap pengurus PWI Kota Bima, Rabu 27 Desember 2023, di kantor PWI Kota Bima Jalan Anggrek Nomor 23 Penatoi.
Ketua PWI Kota Bima Faharudin menegaskan bahwa selain agenda silaturahmi, pertemuan itu juga dimanfaatkan oleh PWI Kobi untuk menjabarkan beberapa program yang akan dijalankan kedepannya.
Menurut Faharudin, ada beberapa item program yang akan dijalankan PWI Kota Bima pada tahun 2024 nanti diantaranya mengikuti kegiatan Pekan Olahraga Wartawan (Porwanas).
"Porwanas nanti bulan Agustus 2025, dilaksanakan di Banjarmasin Kalimantan Selatan," ungkapnya.
Selain Porwanas sambung pria yang juga wartawan Kahaba.Net ini, kegiatan penting yang ingin dilaksanakan nanti yakni Uji Kompetensi Wartawan (UKW).
Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan kemampuan para jurnalis di Bima dan bisa disertifikasi oleh Dewan Pers.
"Kami berharap, Pak Ketua DPRD Kota Bima bisa membantu organisasi ini guna kelancaran program nanti," harapnya.
Ketua DPRD Kota Bima Alfian Indrawirawan menyampaikan terimakasih atas sambutan hangat pengurus PWI Kota Bima. Moment pertemuan ini, tentu saja dalam rangka memperkuat kemitraan antara legislatif dan para jurnalis di Kota Bima.
"Media sebagai pilar keempat demokrasi juga sangat membantu pembangunan. Maka kemitraan ini patut terus terjalin dengan baik," katanya.
Menanggapi harapan Ketua PWI Kota Bima, Alfian mengaku tidak akan menutup mata. Dirinya akan mengupayakan agar program - program PWI tersebut dapat berjalan sesuai target.
"Insha Allah, kegiatan Porwanas juga kan masih lama. Tetap kami pikirkan dan bantu," tegasnya.
Melalui kesempatan itu, pria yang juga Ketua Partai Golkar Kota Bima itu berharap wartawan dapat menjalankan tugas profesi ini dengan baik. Kontrol dan kritik yang membangun untuk kemajuan dan pembangunan daerah.
"Kritik itu bagus dan menyehatkan, semasih dalam koridor yang sesuai aturan. Pemerintah juga pasti tidak akan alergi, jika kritik yang disampaikan itu bersifat konstruktif," tambahnya. (GA. 212*)
