Kadisnakertrans NTB, IGP Aryadi.
Mataram, Garda Asakota.-
Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos,
M.H menjadi narasumber pada kegiatan webinar yang diadakan oleh Dewan Pengurus
KORPRI dengan tema "ASN yang Berkarya bukan Bergaya" tanggal 22 Februari 2024.
Webinar ini dihadiri oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dewan
Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, serta para ASN di seluruh Indonesia dan
disiarkan secara live melalui YouTube.
Kegiatan yang bertujuan sebagai wadah bertukar informasi dan
pengetahuan demi kemajuan ASN di Indonesia ini dibuka langsung oleh Dewan
Pengurus Korpri Nasional Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H, M.H sekaligus
keynote speaker dengan narasumber diantaranya:
Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPANRB Dr. Herman, M.Si, dan
Staf Ahli Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinata
Ginting .
Dewan Pengurus Korpri Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah,
SH., MH., mengajak ASN untuk tidak takut menghadapi tantangan dan menunjukkan
keberanian dalam berkarya. Ia menyampaikan pesan penting bahwa kesuksesan tidak
datang secara instan, melainkan harus dibayar dengan kerja keras dan kerja
cerdas.
"Kepada seluruh ASN, saya ajak untuk berpikir kritis,
melahirkan kreativitas, dan menunjukkan keberanian dalam setiap langkah. Hargai
setiap proses yang dijalani, karena itulah yang akan membawa kita menuju
kesuksesan yang sejati," ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Zudan menegaskan bahwa kegagalan adalah
bagian dari proses menuju kesuksesan. Setiap kreasi dan inovasi harus unik,
sehingga dapat membedakan diri dari yang lain.
"Jadilah sesuatu yang unik dan berbeda, karena itulah yang
akan membuat Anda mudah dikenali oleh sekitar. Majulah terus, Korpri,"
tambahnya.
Dihadapan ribuan peserta webinar, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH., menyampaikan
prestasi Disnakertrans NTB melalui Program PePADU Plus NTB yang meraih
penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
Tahun 2023 sebagai salah satu dari Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji.
"Program PePADU Plus NTB telah memberikan kontribusi
signifikan dalam menangani masalah ketenagakerjaan di masa pandemi. Sejak
peluncurannya, terjadi penurunan yang konsisten dalam angka pengangguran di
provinsi NTB," ucap Aryadi.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat
pengangguran terbuka (TPT) di NTB pada Agustus 2020 mencapai 4,22% dengan
jumlah pengangguran sebanyak 130 ribu orang. Namun, angka tersebut menurun
menjadi 2,80% pada Agustus 2023. Penurunan ini menunjukkan efektivitas dari
Program PePADU Plus dalam mempersiapkan tenaga kerja agar dapat terserap ke
dalam dunia industri.
Aryadi menjelaskan bahwa Program PePADU Plus NTB merupakan hasil
dari kebijakan Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi NTB untuk memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
Program ini telah diluncurkan sejak tahun 2021 sebagai upaya nyata dalam
menghadapi tantangan ketenagakerjaan.
Meskipun demikian, lulusan SMK dan perguruan tinggi masih
mendominasi angka pengangguran terbuka di NTB. Hal ini menunjukkan belum adanya
keterkaitan antara kompetensi atau keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan
pasar kerja di daerah tersebut.
"Program PePADU Plus NTB dirancang untuk memaksimalkan
kerjasama antara lembaga pendidikan dan pelatihan dengan dunia industri.
Program ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang
Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Melalui pendekatan yang
disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri, diharapkan peserta pelatihan dapat
langsung terserap di dunia kerja setelah menyelesaikan program pelatihan,"
jelas Arydi
Aryadi menambahkan bahwa harapannya melalui Program PePADU Plus
NTB, 80% peserta pelatihan dapat terserap bekerja di dunia industri, baik di
dalam maupun luar negeri. Sedangkan sisanya, 10% dapat melanjutkan pendidikan
dan 10% yang tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan
dukungan lainnya untuk menjadi wirausaha mandiri.
Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, LPK/S, BLK, dan
lembaga pelatihan vokasi lainnya di NTB diharapkan dapat mengubah mindset
mereka agar tidak hanya memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga dapat memenuhi
kebutuhan masyarakat umum dan dunia industri. Dengan demikian, lulusan akan
lebih mudah terhubung dengan dunia industri dan dapat berkontribusi dalam
pembangunan ekonomi daerah, tutupnya.
Sementara itu, Staf Ahli Keuangan & Pengembangan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kementerian Badan Usaha Milik Negara
(BUMN), Loto Srinaita Ginting, mengumumkan bahwa Program Pasar Digital Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (PaDi UMKM) berhasil masuk dalam Top 45 Inovasi
Pelayanan Publik Terbaik pada tahun 2023.
Dalam perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia pada tanggal 17
Agustus 2020, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan yang mendorong
pembangunan platform digital untuk mempercepat dan memperluas akses UMKM ke
pasar. Sebagai tindak lanjut dari arahan tersebut, Kementerian BUMN
mengembangkan PaDi UMKM sebagai sebuah platform digital yang bertujuan untuk
mengoptimalkan transaksi antara UMKM dan BUMN.
Menurut Loto, PaDi UMKM memberikan peluang bagi UMKM untuk
mendapatkan permintaan belanja dari kementerian/lembaga (K/L) atau pemerintah
daerah. Platform ini juga memungkinkan masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk
memonitor dan mencari informasi tentang perkembangan UMKM di Indonesia yang
terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Program ini merupakan hasil kerja keras dari Kementerian
BUMN dalam mendukung perkembangan UMKM di Indonesia. Melalui PaDi UMKM,
diharapkan UMKM dapat lebih mudah mengakses pasar dan mendapatkan kesempatan
untuk berkembang serta berkontribusi lebih besar dalam perekonomian
nasional," ujar Ginting.
Dengan prestasi ini, Kementerian BUMN memberikan bukti nyata
komitmen mereka dalam mendukung sektor UMKM dan menghadirkan inovasi yang
berdampak positif bagi masyarakat. PaDi UMKM diharapkan dapat terus berkembang
dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pelaku UMKM di Indonesia.
(**)
