Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin, SH.
Mataram, Garda Asakota.-
Masih terdapatnya banyak titik
blankspot di Kabupaten Bima, khususnya di Kecamatan Langgudu menjadi atensi
khusus Lembaga DPRD NTB untuk segera dituntaskan.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi
NTB, Syirajuddin SH., mengungkapkan akan segera turun langsung ke wilayah
Kecamatan Langgudu untuk memastikan adanya keluhan blankspot di wilayah
tersebut.
“Kami akan mengawal keluhan
masyarakat Kecamatan Langgudu terkait titik-titik terjadinya blankspot ini. Disamping
itu, juga untuk menyamakan data antara data yang dimiliki pemerintah dengan
data yang disampaikan mahasiswa,” tegas Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajuddin, saat
menerima audiensi mahasiswa Kecamatan Langgudu yang tergabung dalam Forum
Mahasiswa Langgudu (FORMAL) Bima-Mataram, Senin 03 Juni 2024.
Menurutnya, kesepakatan untuk
turun langsung ke lapangan dalam rangka melakukan cross check guna memastikan
data yang sebenarnya sesuai realitas di lapangan.
“Kita berharap, beberapa titik
blankspot mesti disikapi pemerintah untuk menyamaratakan pemanfaatan jaringan
telekomunikasi ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Forum Mahasiswa
Langgudu (FORMAL) Bima-Mataram menemui Komisi 1 DPRD Provinsi NTB untuk
menyampaikan keluhan soal kondisi infrastruktur jaringan informasi dan internet
di wilayah Kecamatan Langgudu.
Ketua umum FORMAL Bima-Mataram,
Imam Hayadi mengatakan, di Kecamatan Langgudu bahkan banyak tempat blankspot.
Dari 15 desa di Kecamatan ini,
delapan desa dan dua dusun diantaranya kesulitan sinyal.
“Kami berharap, persoalan ini
diperhatikan oleh pemerintah," harapnya.
Imam menyebut, delapan desa
dengan blankspot itu adalah Desa Kangga, Dumu, Sambane, Karampi, Waduruka,
Sarae Ruma, Kawuwu, dan Desa Kalodu. Sementara dua dusun tersebut yaitu Dusun
Ta’asera di Desa Doro O'o dan Dusun Nadi di Desa Laju.
Sayangnya, menurutnya ada
perbedaan data antara FORMAL dengan data Dinas Komunikasi Informatika
(Diskominfotik) NTB.
Dari rapat dengar pendapat
itu, Diskominfotik menyebut ada titik blankspot di Kecamatan Langgudu.
"Ya, ada perbedaan data.
Cuma, kami masyarakat yang merasakan dan tahu langsung kondisi kami di
lapangan. Yang benar, ada delapan desa dan dua dusun belum tercover internet
yang memadai," keluhnya. (**)
