Dompu, Garda Asakota.-
Koalisi Dompu Bersatu (KDB) yang dibangun oleh 13 orang anggota DPRD Dom¬pu, dituding oleh sekelompok warga diniatkan untuk menjatuhkan H. Bambang M. Yasin dari kursi Bupati Dompu. Menurut sinyalemen yang ditangkap anggota Dewan asal partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Kamis (10/5), di wilayah Kecamatan Kem¬po dan Manggelewa tersiar kabar tentang keberadaan KDB yang dibangun para poli¬tisi itu. “Koalisi Dompu Bersatu, diisukan bakal menjatuhkan Bupati. Kabar tersebut berhembus kencang untuk mendiskreditkan koalisi yang kami bentuk,” kata H. Saidi. Padahal diakuinya, sebelum KDB di¬bangun, pihaknya terlebih dahulu menemui
Bupati Dompu, H. Bambang, guna menje¬laskan maksud dan tujuan dibentuknya KDB. Pada prinsipnya, kata dia, dari hasil komunikasi itu, Bupati telah merestui pem¬bentukan koalisi. “Sebelumnya kami telah membicarakan hal ini dengan Bupati, koa¬lisi ini dibangun untuk mendukung selu¬ruh program pembangunan yang akan dijalan¬kan oleh pemerintah, bukan untuk men¬jatuhkan Bupati,” cetusnya seraya mene¬gaskan bahwa, guliran isu bahwa KDB dibentuk untuk menjatuhkan Bupati adalah isu murahan yang dilemparkan oleh orang-orang yang merasa dirinya terancam dalam pemilihan ketua alat kelengkapan Dewan. Juga dijelaskannya bahwa, KDB di¬bangun dengan sejumlah partai pengusung pasangan Bang-Syam saat Pilkada lalu, sedangkan kehadiran sejumlah partai di luar partai pengusung tujuannya untuk mem¬perkuat koalisi di tingkat parlemen. “Sehingga setiap program yang diren¬canakan pemerintah dapat berjalan dengan baik,” katanya. Dia mempertegas bahwa seluruh partai dan anggota Dewan yang terlibat dalam KDB adalah anggota Dewan yang tidak pernah terlibat dalam masalah apapun yang bertentangan dengan hukum. “Koalisi Dompu Bersatu adalah kumpulan politisi bersih,” tegas H. Saidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, imbas dari pembentukan koalisi tersebut, Fraksi PKNU, Merdeka Sejahtera, terpaksa mengambil keputusan di tingkat fraksi untuk mengeluarkan PKS dari fraksi tersebut. Sebagaimana dikemukakan Sekre¬taris Fraksi PKNU Merdeka, H. Didi Wah¬yudi di ruangan Komisi II DPRD Dompu, Kamis lalu, dikeluarkannya PKS dari Fraksi PKNU Merdeka, karena dianggap PKS sudah tidak searah dengan arah pemikiran PKNU dan Merdeka. Keputusan untuk mengeluarkan PKS dari fraksi PKNU Mer¬deka,diambil melalui rapat fraksi yang dige¬lar pada hari Rabu 9 Mei lalu. “Keputusan telah kami ambil melalui rapat frraksi,” ucapnya. Sementara, Abdullah, anggota Dewan asal PKS dan sekaligus sebagai Ketua DPP PKS Dompu, saat dikonfirmasi melalui tele¬pon cellularnya justru mengata¬kan keluar¬nya PKS dari Fraksi PKNU Merdeka Sejahtera, karena menganggap sudah tidak dapat bekerja sama dan tidak searah lagi. Keputusan itu diambil oleh PKS melalui rapat pleno tingkat partai. “Dalam pleno partai PKS memutuskan untuk menarik kadernya dari fraksi PKNU Merdeka,” tandasnya. (GA. 444*)
Koalisi Dompu Bersatu (KDB) yang dibangun oleh 13 orang anggota DPRD Dom¬pu, dituding oleh sekelompok warga diniatkan untuk menjatuhkan H. Bambang M. Yasin dari kursi Bupati Dompu. Menurut sinyalemen yang ditangkap anggota Dewan asal partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Kamis (10/5), di wilayah Kecamatan Kem¬po dan Manggelewa tersiar kabar tentang keberadaan KDB yang dibangun para poli¬tisi itu. “Koalisi Dompu Bersatu, diisukan bakal menjatuhkan Bupati. Kabar tersebut berhembus kencang untuk mendiskreditkan koalisi yang kami bentuk,” kata H. Saidi. Padahal diakuinya, sebelum KDB di¬bangun, pihaknya terlebih dahulu menemui
Bupati Dompu, H. Bambang, guna menje¬laskan maksud dan tujuan dibentuknya KDB. Pada prinsipnya, kata dia, dari hasil komunikasi itu, Bupati telah merestui pem¬bentukan koalisi. “Sebelumnya kami telah membicarakan hal ini dengan Bupati, koa¬lisi ini dibangun untuk mendukung selu¬ruh program pembangunan yang akan dijalan¬kan oleh pemerintah, bukan untuk men¬jatuhkan Bupati,” cetusnya seraya mene¬gaskan bahwa, guliran isu bahwa KDB dibentuk untuk menjatuhkan Bupati adalah isu murahan yang dilemparkan oleh orang-orang yang merasa dirinya terancam dalam pemilihan ketua alat kelengkapan Dewan. Juga dijelaskannya bahwa, KDB di¬bangun dengan sejumlah partai pengusung pasangan Bang-Syam saat Pilkada lalu, sedangkan kehadiran sejumlah partai di luar partai pengusung tujuannya untuk mem¬perkuat koalisi di tingkat parlemen. “Sehingga setiap program yang diren¬canakan pemerintah dapat berjalan dengan baik,” katanya. Dia mempertegas bahwa seluruh partai dan anggota Dewan yang terlibat dalam KDB adalah anggota Dewan yang tidak pernah terlibat dalam masalah apapun yang bertentangan dengan hukum. “Koalisi Dompu Bersatu adalah kumpulan politisi bersih,” tegas H. Saidi. Berdasarkan informasi yang diperoleh wartawan, imbas dari pembentukan koalisi tersebut, Fraksi PKNU, Merdeka Sejahtera, terpaksa mengambil keputusan di tingkat fraksi untuk mengeluarkan PKS dari fraksi tersebut. Sebagaimana dikemukakan Sekre¬taris Fraksi PKNU Merdeka, H. Didi Wah¬yudi di ruangan Komisi II DPRD Dompu, Kamis lalu, dikeluarkannya PKS dari Fraksi PKNU Merdeka, karena dianggap PKS sudah tidak searah dengan arah pemikiran PKNU dan Merdeka. Keputusan untuk mengeluarkan PKS dari fraksi PKNU Mer¬deka,diambil melalui rapat fraksi yang dige¬lar pada hari Rabu 9 Mei lalu. “Keputusan telah kami ambil melalui rapat frraksi,” ucapnya. Sementara, Abdullah, anggota Dewan asal PKS dan sekaligus sebagai Ketua DPP PKS Dompu, saat dikonfirmasi melalui tele¬pon cellularnya justru mengata¬kan keluar¬nya PKS dari Fraksi PKNU Merdeka Sejahtera, karena menganggap sudah tidak dapat bekerja sama dan tidak searah lagi. Keputusan itu diambil oleh PKS melalui rapat pleno tingkat partai. “Dalam pleno partai PKS memutuskan untuk menarik kadernya dari fraksi PKNU Merdeka,” tandasnya. (GA. 444*)