Gubernur NTB, Dr H Zulkieflimansyah, saat menyampaikan pidato pengantar RPJMD 2018-2023 dihadapan Rapat Paripurna DPRD NTB di Ruang Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin 05 November 2018.
Mataram, Garda Asakota.-
Gubernur
NTB, Dr H Dzulkieflimansyah, menyampaikan Pidato Pengantar Rencana Program Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dihadapan Rapat Paripurna DPRD NTB yang
dipimpin oleh Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah SH MH., dan turut
didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi dan Wakil Ketua DPRD NTB
Bidang Anggaran, Lalu Wirajaya, Pada Senin 05 November 2018, di Ruang Rapat Paripurna
DPRD NTB.
Pria
yang akrab disapa dengan panggilan Bang Zul ini mengungkapkan dalam RPJMD
2018-2023, akan memfokuskan pada tiga aspek masalah yakni yang pertama, adalah
memastikan bahwa Pemprov NTB akan bersikap ramah, bersahabat dan hangat terhadap investasi (Friendly to
investment and bussiness community).
“Ini
penting karena masalah mendasar di NTB ini adalah masalah kemiskinan dan
pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan lebih mudah diatasi dengan hadirnya
lebih banyak investasi,” jelas Bang Zul.
Yang
kedua, kata Bang Zul, adalah memastikan bahwa Pemprov NTB ini bersahabat, hangat
dan ramah terhadap visitors. “Sudah menjadi rahasia umum, bahwa NTB ini kaya
akan keindahan alam. Mudah-mudahan dengan perbaikan infrastruktur baik fisik
maupun non fisik, pengunjung atau siapa saja yang berkunjung ke tempat kita,
akan kembali mengunjungi lagi NTB yang kita cintai ini di masa-masa yang akan
datang,” timpalnya.
Dan
poin yang ketiga, kata Bang Zul, yang paling penting adalah kita ingin
membahagiakan masyarakat NTB. “Ini tiga hal besar yang kita harapkan mampu
diakomodir dalam RPJMD kita. Tapi ada satu hal yang menjadi paling penting
adalah kita berkonsentrasi pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
yang menyapa NTB,” cetus pria asal Kabupaten Sumbawa Barat ini.
Menurutnya,
tahun pertama pelaksanaan RPJMD yang paling penting untuk dituntaskan adalah
melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi. “Kita
harus cepat melaksanakan langkah pemulihan dalam rangka menindaklanjuti Inpres
Nomor 5 Tahun 2018. Berdasarkan indikasi kebutuhan pendanaan untuk proses rehab
dan rekonstruksi ini adalah sebesar Rp11,440 Trilyun yang mencakup sektor pemukiman,
infrastruktur, sosial-ekonomi dan lingkungan,” ungkapnya.
Mengingat
keterbatasan fiskal daerah, lanjut Bang Zul, untuk proses pembiayaan rehabilitasi
dan rekonstruksi tersebut akan diupayakan pembiayaannya dari sumber anggaran
Kementerian atau Lembaga, Transfer Daerah, Dana Desa, serta pemanfaatan dana
pinjaman atau hibah Luar Negeri.
“Kita
berkomitmen untuk melaksanakan percepatan dan menyelesaikan pemulihan ini pada Desember 2019 atau paling lambat tahun 2020 dengan
prioritas pertama adalah pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan fasilitas
pelayanan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi,”
bebernya.
Oleh
karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal dan
memastikan seluruh proses pemulihan ini berjalan baik dan lancar agar NTB
kedepannya dapat bangun dan bangkit kembali.
Pembahasan
RPJMD ini kata Bang Zul akan diparalelkan dengan pembahasan RAPBD 2019
mengingat APBD 2019 adalah tahun pertama dari pelaksanaan tahun pertama RPJMD
2018-2023. “Hal ini dimaksudkan agar program dan kegiatan yang dilaksanakan
pada tahun 2019 selaras dengan rancangan awal RPJMD,” tandasnya.
Ketua
DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaedah SH MH., menyampaikan apresiasi dan
penghargaannya kepada Gubernur NTB yang telah menyampaikan RPJMD tahun
2018-2023.
“Pimpinan
dan segenap anggota Dewan menyampaikan ucapan terimakasih sekaligus penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada Gubernur NTB atas penyampaian RPJMD tahun
2018-2023,” pungkas Politisi Senior Partai Golkar NTB ini. (GA. 211/215*).
