Mataram, Garda Asakota.-
Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH., menyambut baik saran Gubernur NTB, Dr Ir H Zulkieflimansyah, agar para Kepala Daerah se-NTB membentuk Forum Kepala Daerah (FKD) guna mempererat silaturahmi dan penyatuan ide, gagasan dan program dalam mewujudkan NTB Gemilang.
"Saya kira itu ide yang bagus jika ide atau gagasan pak gubernur Zul itu bisa diwujudkan. Apalagi ketika FKD itu dibangun atas kesamaan niat untuk menempatkan semua daerah di NTB ini secara adil sehingga tidak ada lagi daerah di NTB ini yang merasa dianaktirikan," ujar pria yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kota Bima ini kepada wartawan, Selasa 02 April 2019, di Kota Mataram.
Dengan FKD itu menurutnya, para Kepala Daerah bisa saja membicarakan atau membahas tentang berbagai permasalahan yang ada di daerah termasuk isu tentang skema pembiayaan daerah.
"Apakah skemanya berdasarkan jumlah penduduk ataukah berdasarkan luas wilayah. Sehingga dengan pemilihan skema pembiayaan yang tepat, maka semua daerah bisa ikut merasakan sentuhan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan skema pembiayaan per daerah. Dan tentu hal ini akan berdampak pada munculnya persepsi bahwa NTB ini adalah milik semua karena adanya sentuhan pembiayaan dari APBD I berdasarkan skema pembiayaan per daerah," timpalnya. (GA. 211*).
Wakil Walikota Bima, Feri Sofiyan, SH., menyambut baik saran Gubernur NTB, Dr Ir H Zulkieflimansyah, agar para Kepala Daerah se-NTB membentuk Forum Kepala Daerah (FKD) guna mempererat silaturahmi dan penyatuan ide, gagasan dan program dalam mewujudkan NTB Gemilang.
"Saya kira itu ide yang bagus jika ide atau gagasan pak gubernur Zul itu bisa diwujudkan. Apalagi ketika FKD itu dibangun atas kesamaan niat untuk menempatkan semua daerah di NTB ini secara adil sehingga tidak ada lagi daerah di NTB ini yang merasa dianaktirikan," ujar pria yang juga merupakan Ketua DPD PAN Kota Bima ini kepada wartawan, Selasa 02 April 2019, di Kota Mataram.
Dengan FKD itu menurutnya, para Kepala Daerah bisa saja membicarakan atau membahas tentang berbagai permasalahan yang ada di daerah termasuk isu tentang skema pembiayaan daerah.
"Apakah skemanya berdasarkan jumlah penduduk ataukah berdasarkan luas wilayah. Sehingga dengan pemilihan skema pembiayaan yang tepat, maka semua daerah bisa ikut merasakan sentuhan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi NTB berdasarkan skema pembiayaan per daerah. Dan tentu hal ini akan berdampak pada munculnya persepsi bahwa NTB ini adalah milik semua karena adanya sentuhan pembiayaan dari APBD I berdasarkan skema pembiayaan per daerah," timpalnya. (GA. 211*).