 |
| Walikota Bima bersama Kadis PUPR Kota Bima dan Direktur PDAM Bima usai penandatanganan MoU. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Beberapa hari lalu dilakukan penandatanganan Momerandum Of Understanding (MOU) antara Walikota Bima H. Muhammad Lutfi SE dengan Direktur Utama PDAM Tirta Dharma Bima H. Hairuddin, ST, MT, tentang Pelaksanaan Kegiatan Sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) di Wilayah Kota Bima.
Kepada Garda Asakota, Direktur PDAM Bima, H. Hairuddin Bahtiar, ST, MT, menegaskan bahwa pada prinsipnya keberadaan PDAM saat milik Pemkab Bima, belum dimiliki oleh Pemkot Bima.
Adapun MoU yang ditandatangani oleh pihaknya bersama Walikota itu sebagai langkah awal Pemkot Bima karena cikal bakal PDAM yang akan dimiliki bersama kedepannya, maka langkah utamanya itu ada perjanjian antara Pemkot Bima dengan PDAM yang berkaitan dengan hal-hal teknis.
Sebelum pihaknya melakukan kesepakatan itu diakuinya terlebih dahulu berkomunikasi dulu dengan pihak BPKP yang menegaskan bahwa untuk hal-hal teknis itu kewenangan penuh Direktur.
"Sedangkan kalau berkaitan dengan penyerahan aset harus melalui Pemkab Bima katanya, sedangkan hal teknis lainnya diserahkan pada Direktur," katanya kepada Garda Asakota, Sabtu siang (19/9).
Disinggung pointer dari MoU, mantan Kadis Perkim Kabupaten Bima menyebut adanya tiga point kesepakatan yakni, point pertama PDAM siap mengelola, kemudian mengawasi program-program yang dibangun oleh Pemkot Bima khusus di bidang air minum. Kemudian Pemkot Bima siap membangun dan PDAM siap mengelola, tapi ini ada masa waktunya. Masa waktunya selama tiga tahun, setelah itu akan diperbaharui lagi," katanya.
Bentuk konkritnya di lapangan seperti apa?, untuk riilnya belum sejauh itu karena bentuk MoU nya baru secara umum. "Detailnya nanti antara Pemkot Bima dan Pemkab Bima," tegasnya.
Ketika ditanya apakah pasca penandatanganan MoU itu dalam waktu segera PDAM akan mampu membenahi keluhan air bersih yang selama ini menjadi keluhan warga?, menjawab hal ini PDAM sangat optimis dengan apa yang dilakukan Pemkot Bima, karena selama ini ada juga aset-aset Kota yang dipinjam pakai oleh PDAM.
"Jaringan PDAM sesungguhnya kan tidak seperti saat ini, namun karena akibat galian saluran pasca banjir bandang banyak yang rusak, sementara PDAM saat ini tidak bisa berbuat apa-apa terutama menyangkut anggaran operasionalnya.
Dilematisnya juga, Pemkab Bima tidak mungkin memperbaiki jaringan karena lokasinya berada di Kota Bima. Makanya saya katakan, kalau tidak ada inisiatif dari Pemkot Bima untuk masyarakat Kota ini, nggak mungkin, karena PDAM sifatnya hanya punya tenaga, sedangkan modal tidak punya," cetusnya.
"Jadi intinya MoU yang saya pelajari, PDAM ini milik Pemkab Bima wilayahnya ada di Kota Bima, kendala selama ini kita mau menggali gang kan nggak bisa kalau tidak ada campur tangan Pemkot. Seperti itulah inti MoU itu, jadi belum berbicara penyerahan barang," timpalnya lagi. (GA. 212*)
