 |
| Walikota Bima, saat penandatanganan MoU antara Pemkot Bima dengan PDAM Bima. |
Kota Bima, Garda Asakota.-
Syamsurih, SH, Wakil Ketua DPRD Kota Bima menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bima telah mengambil langkah berani terkait dengan penandatanganan MoU dengan PDAM Bima guna menjawab tuntutan dan penanganan kebutuhan air bersih masyarakat Kota Bima sebagai salah satu penerima manfaat dari perusahaan daerah milik Pemkab Bima itu.
Dia meyakini bahwa Pemkab Bima juga tidak diam selama ini dalam menata perusahaan daerah itu, tetapi hasilnya dirasakan tidak maksimal.
"Hasilnya segitu gitu saja. Tetapi saya juga dapat memahami ketika Pemkot Bima melakukan intervensi ke PDAM, karena krisis air di Kota Bima sudah mengkhawatirkan, ratusan mata air hilang, jaringan pipa SPAM juga habis disaat banjir, dan lain-lain," ungkap Syamsurih kepada Garda Asakota, Sabtu (19/9).
Menurutnya, MoU antara Pemkot Bima dalam hal ini Walikota Bima dengan PDAM Bima itu dalam rangka kerjasama dan diakuinya itu langkah yang cukup berani diambil oleh Pemerintah Kota Bima dalam mengatasi krisis air.
"Di sisi lain sulit bagi kita melakukan intervensi APBD di atas aset yang bukan milik Pemkot Bima, kalau tidak ada kerjasama. Nah, dengan MoU itu mungkin adalah klausul perjanjian kerjasamanya. Seperti apa isinya, saya kan tidak baca klausul itu.
Silahkan tanya ke Walikotanya dong, kita tidak tahu seperti apa. Itu kan ranahnya eksekutif, yah barangkali pasca penandatanganan MoU itu dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin akan ditembuskan ke Dewan," timpalnya. (GA. 003*)
