Suasana persiapan Program Open Goverment Partnership (OGP) Local, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (29/03).
Mataram,
Garda Asakota.-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten
Sumbawa Barat (KSB) terpilih menjadi anggota kemitraan global dalam program
Open Government Partnership (OGP) Lokal tahun 2020. Program kemitraan
pemerintah terbuka merupakan kerjasama global yang menyatukan pemerintah dan
perwakilan masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka:
transparan, efektif dan akuntabel.
Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas,
Prahesti Pandawangi menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa
Barat (KSB) merupakan salah satu daerah yang mewakili Indonesia yang dapat
bersaing secara ketat bersama pemerintahan tingkat lokal dari berbagai negara
di dunia.
"Untuk itu, kami berharap dengan terpilihnya NTB dan
KSB dapat mendorong pelaksanaan koordinasi, kolaborasi dan sinergitas antara
pemerintah pusat, daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam mewujudkan
pemerintah yang terbuka di NTB," ungkap Prahesti ketika berkunjung ke
Pemerintah Provinsi NTB bersama jajaran Kementerian PPN/Bappenas dalam
persiapan Program Open Goverment Partnership (OGP) Local, di Ruang Rapat Utama
Kantor Gubernur NTB, Senin (29/03).
Dijelaskannya, program OGP Lokal ini merupakan inisiatif
multilateral yang mengedepankan cara-cara yang kreatif dan inovatif dalam rangka
meningkatkan pelayanan publik. OGP ini diinisiasi oleh delapan negara
diantaranya, Amerika Serikat, Meksiko, Brazil, Norwegia, Inggris, Afrika
Selatan, Filipina dan Indonesia pada tahun 2011. Sehingga pada tahun 2020,
program ini terus meluas dan berkembang dengan melibatkan 78 negara dan 200
organisasi masyarakat sipil yang sudah bergabung dalam OGP.
Ia juga mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB
dalam mewujudkan keterbukaan informasi melalui berbagai inovasi program seperti
aplikasi NTB Care sebagai infrastruktur digital sekaligus jembatan yang membuka
pastisipasi publik dalam pengelolaan layanan yang lebih baik, Revitalisasi Posyandu serta penyediaan portal
Satu Data untuk NTB. Sementara pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dengan
inovasi program praktek daerah pemberdayaan gotong royong.
"Pemerintah daerah mempunyai peran yang amat besar
dan strategis dalam mendorong implementasi pemerintahan yang terbuka, karena
berada di garis depan pelayanan pada masyarakat," jelasnya.
Berdasarkan penilaian OGP yang dipilih oleh Panitia
Seleksi dari ragam latar belakang yang terdiri dari Badan Pengarah dan anggota
OGP serta perwakilan dari masyarakat sipil, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan
Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu yang terpilih berdasarkan penilaian
kriteria dalam proposal serta kekuatan unik yang dimiliki untuk menyempurnakan
tujuan dari OGP Lokal.
"Setelah melewati pemilihan yang cukup ketat,
panitia seleksi akhirnya memilih 56 pemerintah daerah dari berbagai negara.
Sedangkan lima diantaranya berasal dari Indonesia yang meliputi Kota Semarang,
Kabupaten Brebes, Kabupaten Banggai, Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa
Barat," sebutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti
Rohmi Djalilah, M.Pd., ketika menerima kunjungan Tim OGP tersebut mengatakan,
mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan kualitas pelayanan publik,
serta pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan ikhtiar
Pemerintah Provinsi NTB yang dituangkan dalam visi misi NTB bersih dan
melayani. Sehingga melalui program itu tentu memberikan motivasi yang
sangat selaras dengan apa yang
diperjuangkan oleh pemerintah NTB dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
"Jadi, melalui program itu kami mendapatkan energi
tambahan dan motivasi lagi untuk mewujudkan keterbukaan informasi di NTB,"
ungkap Wagub.
Menurut Ummi Rohmi sapaan akrabnya, komitmen untuk
menghadirkan pemerintahan yang bersih, diwujudkan melalui program keterbukaan
informasi publik dan tersedianya ruang atau akses bagi seluruh masyarakat untuk
dapat berpartisipasi dan berkreasi membangun NTB. Bahkan Pemprov NTB juga
menyediakan ruang yang luas bagi masyarakat untuk dapat menyampaikan keluh
kesah dan berinteraksi secara langsung maupun secara digital dengan pemerintah.
"Platform informasi digital sebagai kanal-kanal
interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, maka diciptakan aplikasi NTB
Care besutan Dinas Kominfotik NTB yang menghubungkan aduan, keluhan dan
aspirasi masyarakat untuk menyempurnakan pembangunan yang ada," tegas Ummi
Rohmi.
Selain itu, kata Ummi Rohmi, dengan memanfaatkan
teknologi informasi yang berkembang saat ini, pemerintah NTB terus menyediakan
layanan informasi yang bisa diakses oleh masyarakat secara luas. Selain
aplikasi NTB Care, pemerintah melalui Dinas Kominfotik NTB juga membuat website
NTB Satu Data yang menyediakan berbagai informasi data sektoral yang bisa
diakses oleh masyarakat kapanpun dan di manapun.
Selain itu, aplikasi Smeton juga berhasil dibuat sebagai
aplikasi meeting virtual yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NTB di tengah
pandemi Covid-19.
"Kami juga memiliki program unggulan yaitu
Revitalisasi Posyandu yang diperkuat dengan Sistem Informasi Posyandu (SIP)
berbasis laman daring. Revitalisasi posyandu menjadi posyandu keluarga
merupakan ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan layanan kesehatan dan sosial
masyarakat di NTB," ungkap Ummi Rohmi.
Dengan demikian, Ia berharap, melalui transformasi
birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan
berdedikasi diharapkan birokrasi seluruh perangkat daerah (OPD) benar benar
hadir ditengah mayarakat guna memberi solusi dan melayani. Sehingga Pemerintah
Provinsi NTB benar benar menjadi daerah yang terbuka dengan membuka kanal
informasi seluas-luasnya kepada masyarakat
untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan yang ada.
Dalam penerapan program OGP ini, beberapa rangkaian
kegiatan yang dilakukan oleh tim steering commettee dari Kementerian
PPN/Bappenas, Kemenlu, Kemendagri dan kantor staf kepresiden antara lain audensi dengan OPD dalam hal ini Dinas
Kominfotik NTB yang dinilai berhasil
mewujudkan keterbukaan informasi melalui program inovasi yang membanggakan.
Kemudian ke Desa Barebali Lombok Tengah untuk meninjau praktek keterbukaan
informasi dan pelaksanaan posyandu keluarga.
Keesokan harinya, tim steering comite dijadwalkan akan
mengunjungi lokasi di kantor bupati KSB sebagai daerah inovasi program
pemberdayaan gotong royong.
Dalam kunjungan kementerian PPN/Bappenas dalam persiapan
pelaksanaan OGP Lokal tersebut, turut dihadiri oleh Bupati KSB, Dr. Ir. H.
W.Musyafirin, Organisasi masyarakat sipil seperti FITRA NTB, SOMASI NTB dan
beberapa kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi NTB. (GA.Im/Kom*)
